Luar Biasa! Pemprov Bengkulu Kembali Raih Opini WTP, 7 Kali Berturut-turut

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 29 May 2024 - 18:08

Luar Biasa! Pemprov Bengkulu Kembali Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut. Foto : Abdilatul Fatwa --

Terahir, yakni pada alokasi anggaran belanja jasa iklan atau reklame film, dan pemotretan yang belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan dan sesuai skala prioritas.

Serta, penataan usahaan aset tetap di lingkungan Pemprov Bengkulu belum sepenuhnya tertib.

“Kita sampaikan beberapa hasil dari pemeriksaan,” ungkap Slamet.

Atas bebrapa permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Bengkulu dapat menyusun, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan penggunaan BBM kendaraan dinas.

Kemudian memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Dan segera menginstrusikan TAPD agar berkoordinasi dengan Banggar.

Sehingga secepatnya dapat merasionalisasikan anggaran belanja jasa iklan atau reklame film, dan pemotretan serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Lalu mengusulkan rencana sensus BMD secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data, dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap.

Hal tersebut, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi.

"Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada kita, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," tekan Slamet.

Dan berdasarkan data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, posisi per semester II 2023 se-Provinsi Bengkulu adalah sebesar 78,61 persen, dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen.

"Untuk posisi TLRHP BPK pada Pemprov Bengkulu sendiri baru mencapai 62,44 persen saja," ucap Slamet. (*)

luar biasa! pemprov bengkulu kembali raih opini wtp,  7 kali berturut-turut                             bengkulu, koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali raih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri).
total pemprov bengkulu telah meraih 7 kali opini wtf dari bpk secara beruntun, yakni terhitung dari tahun 2017 – hingga tahun 2023.
walaupun meraih opini wtf 7 kali secara berturut-turut, bpk ri tetap menemukan permasalahan dari beberapa hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) tahun ini.
baca juga:pria bersebo ini gasak 3 karung kopi merah, ngakunya buat beli beras
meski demikian, auditor utama keuangan negara v bpk ri, dr. slamet kurniawan mengapresiasi, dari keberhasilan pemprov bengkulu meraih opini wtp secara beruntun, yakni 7 kali.
"sudah ke 7 kalinya, terhitung sejak tahun 2017," sampai slamet, rabu, 29 mei 2024.
slamet mengungkapkan, bahwa opini wtp sebuah pernyataan profesional bpk mengenai kewajaran laporan keuangan.
sehingga, dengan diraihnya wtp oleh pemprov bengkulu tersebut, bukan berarti tidak terdapat sebuah permaslahan.
seperti beberapa hasil pemeriksaan bpk masih menemukan beberapa hal yang belum maksimal. 
baca juga:gawat, jambret di depan spbu kepahiang sempat lepaskan tembakan, ini jenis senpinya
seperti, pengelolaan belanja barang dan jasa belum sepenuhnya memadai. 
kemudian, anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas atas kendaraan dinas atau operasional pada sembilan organisasi perangkat daerah (opd) pemprov bengkulu.
provinsi bengkulu masih ditemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
kemudian, belanja perjalanan dinas pada 9 opd kelebihan bayar.
terahir, yakni pada alokasi anggaran belanja jasa iklan atau reklame film, dan pemotretan yang belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan dan sesuai skala prioritas.
baca juga:warna mata kucing berbeda dianggap buta, mitos atau fakta ? simak penjelasannya
serta, penataan usahaan aset tetap di lingkungan pemprov bengkulu belum sepenuhnya tertib.
“kita sampaikan beberapa hasil dari pemeriksaan,” ungkap slamet.
atas bebrapa permasalahan tersebut, bpk ri merekomendasikan agar gubernur bengkulu dapat menyusun, peraturan gubernur (pergub) tentang pengelolaan penggunaan bbm kendaraan dinas.
kemudian memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
dan segera menginstrusikan tapd agar berkoordinasi dengan banggar.
sehingga secepatnya dapat merasionalisasikan anggaran belanja jasa iklan atau reklame film, dan pemotretan serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.
baca juga:kamu rajin selfie? pastikan kamera hp dalam kondisi terawat, ini caranya
lalu mengusulkan rencana sensus bmd secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data, dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap.
hal tersebut, sesuai undang-undang (uu) nomor 15 tahun 2004, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi lhp dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk tentang tindak lanjut atas rekomendasi.
"jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada kita, selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," tekan slamet.
dan berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) bpk, posisi per semester ii 2023 se-provinsi bengkulu adalah sebesar 78,61 persen, dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen. 
"untuk posisi tlrhp bpk pada pemprov bengkulu sendiri baru mencapai 62,44 persen saja," ucap slamet. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan