Penyelidikan Bangunan Kota Tuo Disorot

Reporter: Fiki Susandi |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 12 Nov 2023 - 22:13

AMBRUK: Bangunan objek wisata Kota Tuo di Kelurahan Pasar Bengkulu, yang ambruk setelah satu tahun seelsai dibangun. (FIKI/RB)--

penyelidikan bangunan kota tuo disorot                            koranrb.id – sudah hampir satu tahun, penyelidikan kasus ambruknya bangunan objek wisata kota tuo oleh polresta bengkulu, sampai saat ini belum ada kepastian. apakah kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau akan dihentikan.  
terkait hal ini, ketua pusat kajian anti korupsi (puskaki), melyansori mempertanyakan perkembangan kasus ambruknya bangunan objek wisata kota tuo yang saat ini masih ditangani oleh polresta bengkulu. namun, sampai saat ini kepolisian belum juga menetapkan tersangka atas perkara tersebut. 
baca juga:berkas dakwaan 4 tsk selesai, pejabat pemkot diperiksa penyaluran samisake
“kalau sudah ditemukan bukti yang kuat, segera tetapkan tersangkanya,” ujar ketua puskaki bengkulu, melyan sori, kemarin (12/11). 
lebih lanjut dikatakan melyan, kasus ambruknya bangunan kota tuo sudah cukup lama ditangani oleh kepolisian polresta bengkulu, seharusnya kepolisia sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuta untuk menetapkan tersangka, atas ambruknya bangunan yang bernilai miliar rupiah tersebut. 
baca juga:temuan belanja bos rp 1,9 miliar, disdikbud: salah input data 
berdasarkan lpse kota bengkulu, bangunan tersebut dibangun menggunakan anggaran dari apbd kota bengkulu ta 2021, sebesar rp 6,5 miliar. informasinya, dalam pembangunan kuta tuo juga ada kucuran dana dari balai prasarana permukiman wilayah (bppw).  
“harus ada yang bertanggungjawab atas ambruknya bangunan kota tuo ini, karena anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan tersebut tidak sedikit,” kata melyan. 
baca juga:ph: 14 kapus dan pptk diduga punya peran sama
sementara itu, dosen fakultas hukum universitas bengkulu, zico junius fernando, s.h., m.h., cil. c.med memaparkan, kasus ambruknya bangunan wisata kota tuo di bengkulu menimbulkan dua skenario yang sangat berbeda dalam hal konsekuensi dan tanggung jawab.
di satu sisi, apabila keruntuhan tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor di luar kendali manusia, seperti bencana alam atau perubahan drastis kondisi geologis dan iklim, maka situasi ini mungkin tidak akan menghasilkan tanggung jawab atau konsekuensi hukum. 
baca juga:telusuri temuan rp 874,5 juta dinas pupr seluma, hadianto: sudah dikembalikan!; puskaki: pemkab harus tegas
“ini karena penyebab kerusakan tersebut tidak terkait dengan kelalaian manusia, melainkan merupakan akibat dari keadaan yang tidak dapat diperkirakan atau dihindari,” kata zico. 
namun, dalam skenario berbeda, jelas zico, jika ditemukan bahwa keruntuhan disebabkan oleh kelalaian dalam proses perencanaan, pengawasan, atau eksekusi pembangunan khususnya. mengingat penggunaan dana publik dari apbd dan apbn hal ini dapat membuka pintu untuk tuntutan hukum yang signifikan. 
baca juga:pns dan eks pns kasus korupsi dipenjara lagi. ini kasusnya 
lebih lanjut dikatakan zico, dalam kasus seperti ini, penyelidikan akan difokuskan untuk menentukan tanggungjawab dari pemerintah kota bengkulu, balai prasarana permukiman wilayah (bppw), dan departemen lain yang terlibat. 
“jika ditemukan bukti kelalaian, pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk kemungkinan tuntutan pidana, tergantung pada hasil dari penyelidikan tersebut,” sebutnya. 
baca juga:wow, realisasi bos rp 1,9 miliar jadi temuan bpk 
selanjutnya, jika dalam kasus ini ditemukan adanya unsur kerugian negara, maka kompleksitas situasi meningkat, memerlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam. kerugian negara, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dana publik, memunculkan isu pengelolaan dana dan akuntabilitas. penyelidikan yang teliti diperlukan untuk menentukan adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan proyek yang mengakibatkan kerusakan tersebut. 
“dalam konteks ini, pentingnya audit yang baik, pengawasan yang ketat, dan regulasi yang efektif menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tetapi juga untuk memastikan ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik,” tutupnya. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan