Berikut 7 Jenis Hukuman Pidana, Ada yang Cukup Anda Jalani di Rumah

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 07 Jun 2024 - 17:30

Macam-macam jenis Hukuman pidana di Indonesia --

Perampasan barang milik pelaku tindak pidana juga bisa masuk dalam putusan mejelis hakim.

Perampasan barang tersebut bisa saja untuk dimusnakan atau nantinya dilelang dan hasilnya diserahkan pada negara.

Perampasan untuk dimusnakan biasnaya adalah barang-barang yang sudah tidak bermanfaat dan terkait dengan alat yang digunakan untuk tindak pidana.

Misalkan senjata tajam yang digunakan dalam kasus penganiayaan.

Namun untuk barang yang disita atau dirampas untuk negara adalah barang yang masih memiliki nilai dan biasanya terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang atau kejahatan koorporasi.

Biasanya barang-barang tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

7. Pencabutan Hak

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak ini juga lazim diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi.

Setiap warga negara memilii hak politik dipilih dan memilih.

Namun tak sedikit mejslis hakim menjatuhkan hukuman mencabut hak politiknya dalam waktu tertentu selain memberikan hukuman badan berupa penjara, denda maupun hukuman tambahan pengembalian kerugian.

Pencabutan hak politik ini biasanya dilaksanakan seteelah terpidana menuntaskan hukuman badan di lembaga pemasyarakatan.

Sehingga meskipun sudah bebas, namun masih berlaku hukuman pencabutan hak yang membuat terpidana tidak bisa mengikuti proses politik atau mencalonkan diri.

berikut 7 jenis hukuman pidana, ada yang cukup anda jalani di rumah                             koranrb.id – tahukah anda jika terdapat berbagai macam putusan sanksi terhadap tindak pidana maupun pelanggaran?
bahkan ada hukuman bersalah namun hanya perlu anda jalani di luar lembaga permasyarakatan. 
berikut 7 jenis hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan. 
1. pidana penjara 
pidana penjara adalah salah satu jenis pidana badan yang diberikan pada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. 
pidana penjara ini dijatuhkan maksimal seumur hidup atau maksimal 20 tahun. 
baca juga:guru paud di seluma nyaris masuk penjara, gara-gara uang tabungan
jika majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut artinya sang pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan atau lapas seusai waktu yang diputuskan. 
kecuali jika dalam menjalani hukuman pelaku tindak pidana mendapatkan potongan masa hukuman sesuai yang diatur dalam undang-undang 
2. kurungan 
pidana kurungan juga bentuk pidana badan, namun bedanya waktu hukuman cenderung lebih sedikit yaitu paling singkat 1 hari atau paling lama 1 tahun. 
hukuman kurungan juga biasnaya dibarengi dengan pilihan denda. 
sehingga jika pelakunya tidak ingin menjalani kurungan di penjara maka bisa membayar denda sesuai putusan pengadilan. 
baca juga:perempat final indonesia open 2024: dejan/gloria kandas, potensi nihil gelar lagi 
biasanya hukuman kurungan ini dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ringan atau tipiring. 
bisa juga sanksi ini dijatuhkan pada pelanggar peratruan daerah. 
3. hukuman percobaan atau bersyarat
putusan ini adalah putusan yang juga dijatuhkan hakim berupa hukuman badan namun dengan syarat tertentu. 
biasanya penjatuhan hukuman pidana percobaan atau bersyarat ini tidak perlu dijalani oleh pelaku tindak pidana di lembaga permasyarakatan. 
baca juga:usai penetapan 7 tersangka, segel kantor desa dusun baru akhirnya dilepas
hukuman pidana ini dijatuhkan dengan syarat percobaan selama waktu tertentu. 
sehingga jika dalam masa bersyarat atau percobaan tersebut terpidana kembali melakukan tindak pidana, maka berlakukan hukuman badan tersebut. 
namun jika dalam waktu bersyarat terpidana tidak mengulangi atau pelakukan tindak pidana, maka terhapuskan kewajiban menjalani hukuman tersebut. 
biasanya waktu percobaan akan lebih lama dibandingkan putusan hukuman badan yang dijatuhkan. 
misalkan pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. 
baca juga:3 permintaan terakhir alexander agung yang melegenda
maka terpidana tidak perlu menjalani penjara langsung selama 3 bulan namun selama 1 tahun akan dipantau dan tidak boleh melakukan tindak pidana. 
jika melakukan tindak pidana, maka selain harus menjalani sanksi atas tindak pidana baru, maka hukuman 3 bulan tersebut juga langsung berlaku dan harus dijalani di dalam lembaga permasyarakatan. 
4. pidana denda 
pidana denda juga masuk dalam pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 
pidana denda biasnaya ditambahkan pada pelaku tindak pidana selain hukuman badan yang dijatuhkan. 
baca juga:3 permintaan terakhir alexander agung yang melegenda
pidana denda tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang yang harus disetorkan pada negara sebagai denda dari perbuatan pidana. 
ini lazim terjadi pada tindak pidana korupsi. 
bahkan jaksa penuntut umum juga akan memasukan tuntutan denda dalam persidangan. 
denda ini merupakan kewajiban yang ahrus dibayarkan yang jika tidak dibayarkan akan ada kententuan menambah lama masa hukuman badan. 
lama masa hukuman badan akibat tidak membayar denda juga bervariasi sesuai dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim. 
5. pidana pengembalian 
selain itu, ada juga putusan pidana yang sifatnya hukuman tambahan pengembalian kerugian maupun perampasan hak. 
baca juga:update: harga emas batangan di pegadaian, jumat 7 juni 2024
hal ini juga lazim dan umum pada putusan tindak pidana korupsi.
biasanya hukuman tambahan berupa pengembalian uang didasarkan dari besaran kerugian negara yang muncul dalam persidangan dan belum dikembalikan. 
selain mengganti dengan hukuman badan jika tidak membayar, majelis hakim juga bisa memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan penyitaan aset pribadi milik terpidana untuk dilelang sesuia besaran hukuman pidana pengembalian uang yang ditetapkan.  
6. perampasan barang
perampasan barang milik pelaku tindak pidana juga bisa masuk dalam putusan mejelis hakim. 
baca juga:wujudkan kota masa depan ‘smart, green, & beautiful’, pln icon plus bersama pln laksanakan ini di ikn 
perampasan barang tersebut bisa saja untuk dimusnakan atau nantinya dilelang dan hasilnya diserahkan pada negara. 
perampasan untuk dimusnakan biasnaya adalah barang-barang yang sudah tidak bermanfaat dan terkait dengan alat yang digunakan untuk tindak pidana.
misalkan senjata tajam yang digunakan dalam kasus penganiayaan. 
namun untuk barang yang disita atau dirampas untuk negara adalah barang yang masih memiliki nilai dan biasanya terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang atau kejahatan koorporasi. 
biasanya barang-barang tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang. 
baca juga:kenali perbedaan miskin dan fakir miskin, ini amalan yang islam ajarkan
7. pencabutan hak 
hukuman tambahan berupa pencabutan hak ini juga lazim diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi. 
setiap warga negara memilii hak politik dipilih dan memilih. 
namun tak sedikit mejslis hakim menjatuhkan hukuman mencabut hak politiknya dalam waktu tertentu selain memberikan hukuman badan berupa penjara, denda maupun hukuman tambahan pengembalian kerugian. 
pencabutan hak politik ini biasanya dilaksanakan seteelah terpidana menuntaskan hukuman badan di lembaga pemasyarakatan. 
baca juga:waspada! 10 panduan agar terhindar dari hiv
sehingga meskipun sudah bebas, namun masih berlaku hukuman pencabutan hak yang membuat terpidana tidak bisa mengikuti proses politik atau mencalonkan diri. 
itulah diantara hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan