Kompensasi Bukan Solusi, Dewan Tetap Gugat PLN Bengkulu, Kompensasi 10 Persen Tak Sebanding Kerugian

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 22:40

PLN: Gugatan listrik padam yang ditujukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bengkulu tetap berlanjut. WEST JER TOURINDO/RB--

Tidak hanya itu, Zulkarnain mengatakan bagaimana dengan nasib masyarakat pengguna listrik tarif pulsa.

“Selanjutnya untuk konsumen yang menggunakan listrik pulsa itu seperti apa kompensasinya, jangan memberikan alasan yang bersifat pertanyaan untuk konsumen, konsumen butuh kejelasan,” jelas Zulkarnain.

Di tempat terpisah, Praktisi Hukum Bidang Hukum Perdata, Dosen Universitas Muhammadiya Bengkulu (UMB), Deo Agung Pratama, SH, MH, mengungkapkan kompensasi 10 persen dari PLN kepada pelanggan yang terdampak listrik padam setidaknya dua hari beberapa waktu lalu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.

“Dengan dilakukan ganti rugi, dalam hal ini katakanlah pihak PLN adalah 10 persen, tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi konsumen tetap PLN,” tegas Deo.

Pasalnya menurut Deo, dampak listrik padam yang terjadi cukup signifikan baik pada individu masyarakat ataupun untuk para pelaku usaha.

Terutama pelaku UMKM dan usaha besar pasti mengalami kerugian baik materiil dan non materiil.

Dalam hal ini PLN harus segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian.

“Sebab dengan padamnya listrik, apupun alasannya konsumen tetaplah merugi dan itu pasti,” ungkap Deo.

Lanjut Deo, secara regulasi untuk penetapan kompensasi dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN.

“Untuk regulasi aturan bagaimana sistem ganti rugi dan kenapa harus ganti rugi hal tersebut sudah diatur dalam aturan Menteri ESDM,” jelas Deo.

Ganti rugi tidak bisa secara sepihak saja dengan memberikan potongan tagihan listrik, karena konsumen mengalami kerugian materiil dan in materiil.

“Untuk penetapan kompensasi tidak bisa sepihak saja maka kita harus mendapatkan titik tengah dengan menanyakan dari pihak konsumen seperti itu sistem ganti rugi seharusnya,” ungkap Deo.

Jika kita merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kompensasi bukan solusi, dewan tetap gugat pln bengkulu, kompensasi 10 persen tak sebanding kerugian                            koranrb.id – gugatan listrik padam yang ditujukan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu kepada perusahaan listrik negara (pln) bengkulu tetap berlanjut.
hal ini disampaikan anggota komisi ii dprd kota bengkulu, tengku zulkarnain, se.
ia menyebut, meski pln bengkulu memberikan kompensasi sekalipun kepada masyarakat yang terdampak listrik padam, dewan akan tetap menggugat.
“walau akan diberikan kompensasi kami dewan akan tetap menggugat,” tegas zulkarnain.
baca juga:paud pondasi karakter anak, derta: sinergikan pendidikan rumah dengan sekolah 
baca juga:ternyata ini penyebab listrik di bengkulu sering padam, hanya kabupaten kaur yang yang aman 
zulkarnain menilai listrik padam di kota bengkulu sudah sering terjadi, hingga berdampak pada sektor perekonomian.
sehingga jika pln bengkulu merealisasikan kompensasi 10 persen, itupun tidak menjadi solusi menurutnya.
“bicara masalah sistem nantinya akan diberikan korting 10 persen, dipantau dengan sistem dari pln pada pembayaran bulan selanjutnya.
maka menurut kami, siapa yang bisa membaca sistem bahwa memang benar sudah dipotong, kan cuman pln,” terang zulkarnain.
baca juga:dampak listrik padam di bengkulu, pengamat ekonomi dan akademisi soroti kompensasi konsumen pln 
baca juga:rehabilitasi hutan dan lahan, sinergi multipihak
lebih lanjut zulkarnain mengatakan, hingga sekarang besaran tarif pembayaran listrik hanya pln yang tahu bagaimana hitungannya, dan bagaimana menghitung besaran pemakaian hingga menjadi tarif jika dirupiahkan.
“kan untuk tarif yang bisa membacanya hingga sekarang cuman pihak pln, masyarakat tidak bisa,” jelas tengku.
tidak hanya itu, zulkarnain mengatakan bagaimana dengan nasib masyarakat pengguna listrik tarif pulsa.
“selanjutnya untuk konsumen yang menggunakan listrik pulsa itu seperti apa kompensasinya, jangan memberikan alasan yang bersifat pertanyaan untuk konsumen, konsumen butuh kejelasan,” jelas zulkarnain.
baca juga:ppdb 2024 kota bengkulu diawasi ombudsman dan inspektorat, persentase 3 jalur ppdb berbeda, ini jadwalnya
baca juga:dorong pemerintah daerah mandiri dalam pendanaan, arif : lewat inovasi ekonomi 
di tempat terpisah, praktisi hukum bidang hukum perdata, dosen universitas muhammadiya bengkulu (umb),  deo agung pratama, sh, mh, mengungkapkan kompensasi 10 persen dari pln kepada pelanggan yang terdampak listrik padam setidaknya dua hari beberapa waktu lalu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.
“dengan dilakukan ganti rugi, dalam hal ini katakanlah pihak pln adalah 10 persen, tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi konsumen tetap pln,” tegas deo.
pasalnya menurut deo, dampak listrik padam yang terjadi cukup signifikan baik pada individu masyarakat ataupun untuk para pelaku usaha. 
terutama pelaku umkm dan usaha besar pasti mengalami kerugian baik materiil dan non materiil.
dalam hal ini pln harus segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian. 
“sebab dengan padamnya listrik, apupun alasannya konsumen tetaplah merugi dan itu pasti,” ungkap deo.
lanjut deo, secara regulasi untuk penetapan kompensasi dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh pt pln.
“untuk regulasi aturan bagaimana sistem ganti rugi dan kenapa harus ganti rugi hal tersebut sudah diatur dalam aturan menteri esdm,” jelas deo.
ganti rugi tidak bisa secara sepihak saja dengan memberikan potongan tagihan listrik, karena konsumen mengalami kerugian materiil dan in materiil.
“untuk penetapan kompensasi tidak bisa sepihak saja maka kita harus mendapatkan titik tengah dengan menanyakan dari pihak konsumen seperti itu sistem ganti rugi seharusnya,” ungkap deo.
jika kita merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
maka jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha dalam hal ini penyedia tenaga listrik/pln bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
“lebih jelas dengan aturan perlindungan konsumen, jika konsumen merugi maka pertanggungjawaban harus diberikan oleh penyedia jasa,” tutup deo. 
sekadar mengulas, pengamat ekonomi, menyayangkan jika pln wilayah bengkulu tidak memberikan kompensasi terhadap konsumen yang terdampak listrik padam, selasa, 4 juni 2024 hingga rabu, 5 juni 2024 lalu.
pengamat ekonomi, menyayangkan jika perusahan listrik negara (pln) wilayah bengkulu tidak memberikan kompensasi terhadap konsumen yang terdampak listrik padam, selasa, 4 juni 2024 hingga rabu, 5 juni 2024 lalu.
hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi sekaligus dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas bengkulu, prof. dr.  kamaludin, se, mm.
kamal sangat menyayangkan jika pln tidak memberikan kompensasi terhadap konsumen dalam hal ini adalah masyarakat.
“sangat disayangkan jika pln tidak memberikan kompensasi terhadap konsumen,” terang kamaludin.
dilanjutkan kamal, akibat listrik padam sektor industri sangat dirugikan, termasuk terhambatnya  kegiatan perekonomian.
tidak hanya listrik termasuk jaringan internet,  yang berdampak ganda dan berefek ke dunia industri termasuk jasa-jasa yang lainnya.
“konsumen dalam hal ini yang dilindungi hak konsumennya oleh undang-undang sangat dirugikan dalam hal ini dunia industri,” terang kamaludin.
jika kerusakan itu dalam tahap wajar seperti kejadian alam mungkin masih bisa dimaklumi. namun jika itu berasal dari lemah pengawasan pln maka hal tersebut sangat kamal sayangkan.
kerugian yang dialami masyarakat bukanlah hal yang sepele, banyak orang-orang merugi akibat hal tersebut.
“dengan terhambatnya putaran roda ekonomi dan bermuara pada masyarakat merugi maka dalam hak masyarakat harus mendapatkan itu. jika kejadian alam mungkin diterima kalau alasan lemah kontrol tentu itu hal yang disayangkan,”  jelas kamaludin.
sebab listrik menjadi elemen penting saat ini dalam kehidupan sebab di era digitalisasi seperti ini semua di gerakkan menggunakan tenaga listrik.
“yang kita tahu bahwa listrik di zaman seperti ini adalah elemen paling penting. sudah seharusnya itu menjadi elemen utama wajar saja  jika listrik mati maka banyak akan merugi,” ungkap kamaludin.
akademis universitas  islam negeri (uin) fatmawati sukarno bengkulu, bidang hukum ade kosasi, sh, mh mengungkapkan bahwa secara hukum para konsumen sudah diingkari dalam hal perjanjian.
kemudian atas kesalahan maupun kelalaian penyedia layanan, dalam hal ini pln, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen seperti terganggunya aktivitas ekonomi atau kerusakan pada barang elektronik, maka konsumen berhak atas ganti rugi.
“secara hukum konsumen berhak atas ganti rugi namun harus menggunakan prosedur yang sesui,” terang ade.
hak konsumen tesebut bukan hanya diatur undang-undang perlindungan konsumen, tetapi juga diatur dalam uu ketenagalistrikan sebagai lex specialist tehadap persoalan tesebut.
“dua aturan secara tegas pengatur mengenai hak konsumen yang sejatinya di berikan penyedia jasa pada penerima jasa seperti masyarakat,” ungkap ade. 
masyarakat sebagi konsumen dapat mengajukan gugatan class action ke pengadilan negeri maupun melalui jalur lain di luar pengadilan mengingat uu ketenagalistrikan mengatur tata cara penyelesaian sendiri di luar pengadilan.
“untuk ganti rugi masyarakat bisa pengajukan gugatan melewati pn atau penyelsaian mandiri langsung pada pln,” jelas ade.
selain itu, dari sisi pelayanan publik, pln merupakan badan hukum perdata yang menyediakan layanan publik, sehingga menjadi objek pengawasan ombudsman.
“atau melewati aduan pada ombudsman kemudian ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi pada pengadilan. secara hukum sah untuk digugat ada aturanya juga,” pungkasnya.
diberitakan sebelumnya, buntut listrik padam, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu berencana menggugat perusahaan listrik negara (pln) bengkulu.
pasalnya, dampak listrik padam selama dua hari tersebut di masyarakat menjadi perbincangan.
bahkan, tak hanya melayangkan gugatan, posko pengaduan masyarakat juga akan dibuka anggota dprd kota bengkulu.
hal tersebut dilakukan untuk mengetahui serta mendata jumlah kerugian yang dialami masyarakat akibat listrik padam.
anggota dprd kota bengkulu diwakili kuasa hukum, anastasya pase, sh, mh menyebut akan menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan non materil kepada pln atas perkara konsumen yang dirugikan.
"kita akan masukkan gugatan pada pln, baik itu materiil maupun non materiil nantinya," jelas ana.
lanjut ana, bahwa kerugian yang dialami masyarakat bukan tentang listrik padam saja, namun berapa banyak masyarakat yang merugi atas usahanya.
serta berapa banyak masyarakat yang dilanda gelap. ditegaskan ana bahwa sekarang bukan zaman batu lagi yang listrik tidak ada.
"kerugian ini tentang dampak dari padamnya listrik, dampak ekonomi yang kami soroti, kalau masalah gelap itu nantinya kerugian non materiil, sebab sekarang ini zaman sudah canggih bukan zaman batu lagi," ungkap ana.
kemudian ana menerangkan, pihak dprd kota bengkulu akan menyusun siasat untuk mendata kerugian masyarakat, dengan membuka posko pengaduan.
untuk mekanisme nantinya para konsumen pln akan mengumpulkan rincian kerugian yang dialami.
"setelah kami diskusikan dengan pihak pemberi kuasa kami, bahwa langkah yang kami ambil selanjutnya terstruktur dan akan membuka posko pengaduan untuk nominal kerugian yang dialami oleh masyarakat," terang ana.
kemudian kerugian tersebut akan dikalkulasikan, sehingga akan dituangkan dalam angka kerugian materiil, selanjutnya juga akan dihitung berapa kerugian in materiil.
gugatan yang dimasukkan berdasarkan dari undang-undangan (uu) perlindungan konsumen, di mana uu tersebut mencakup hak yang diterima oleh konsumen juga hak yang harus dipenuhi oleh pemberi jasa.
"kerugian yang sudah dihitung dan hasil dari hitungan kerugian materiil dan non materiil dimasukkan dalam gugatan kita," ungkap ana.
ana juga menyoroti di daerah lain, di mana pln sudah membuat statmen akan memberikan kompensasi terkait listrik padam.
"di daerah lain itu beri kompensasi, maka bengkulu harus begitu juga pln harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen," tegas ana.
di tempat terpisah, asisten manager bidang keuangan pln unit pelaksana pelayanan pelanggan (up3) cabang bengkulu, panji alam menyatakan gugatan yang akan dilayangkan ke pln nantinya akan diteruskan ke unit induk distribusi sumatera selatan, jambi, dan bengkulu (uid s2jb) yang berada di palembang.
sebab pihaknya tidak bisa mengambil keputusan prihal gugatan yang akan dilayangkan.
namun yang menjadi catatan kata panji, bahwa peristiwa padamnya listrik beberapa waktu lalu pihak pln juga mengalami kerugian bukan hanya masyarakat.
"kita untuk pln bengkulu tidak bisa menjawab gugatan yang dilayangkan, sebab yang memiliki hak jawab adalah pimpinan induk dan bengkulu masih menginduk ke palembang," tutup panji.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan