DPRD Provinsi Bengkulu Kejar Penyelesaian 2 Raperda Inisiatif

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 11 Jun 2024 - 23:34

FOKUS: Suasana sidang paripurna pembahasan 2 Raperda inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin--ABDI/RB

dprd provinsi bengkulu kejar penyelesaian 2 raperda inisiatif                             bengkulu, koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu mengejar penyelesaian 2 rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif.
ditargetkan 2 raperda itu disahkan menjadi perda sebelum masa jabatan anggota dprd provinsi bengkulu periode 2019-2024 habis.
2 raperda inisiatif yang dikejar penyelesaiannya itu adalah raperda itentang pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu.
kemudian raperda tentang dan pendidikan pesantren di provinsi bengkulu.
baca juga:draf raperda kota bengkulu tentang penghormatan disabilitas hampir selesai disusun
2 raperda inisiatif dprd ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi untuk dibahas lebih lanjut. 
persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna jawaban fraksi-fraksi dprd provinsi bengkulu atas 2 raperda inisiatif tersebut.
rapat paripurna ini digelar di ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu pada selasa, 11 juni 2024.
dari hasil pemaparan dan penyampaian jawaban fraksi-fraksi, 8 fraksi yang ada di dprd provinsi bengkulu, menyetujui 2 raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu itu dibahas lebih lanjut untuk dijadikan perda provinsi bengkulu. 
baca juga:industri kreatif didorong rebut pasar domestik, hasilkan berbagai produk inovatif dan kompetitif
seperti yang disampaikan ketua fraksi pdip dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, bahwa keberadaan 2 raperda inisiatif dprd tersebut sangat penting untuk dapat dijadikan regulasi yang utuh di wilayah bengkulu. 
"mudah-mudahan diakhir masa jabatan kita bisa menyelesaikan dua rancangan perda ini," kata edwar saat diwawancarai usai kegiatan paripurna.
edwar menambahkan, bahwa terdapat hal yang ditekankan dalam raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu, karena raperda yang ada juga mengacu pada regulasi lainnya dari pemerintah pusat. 
"seperti raperda fasilitasi pesantren, itu kita buat turunan undang-undang tentang pesantren.
baca juga:miris! 78 unit kendaraan dinas nunggak pajak, sekda minta kepala opd segera selesaikan 
dalam regulasi tersebut pemerintah daerah provinsi bengkulu ada juga kewajiban seperti mengalokasikan anggaran untuk pesantren seperti sekolah-sekolah lainnya.
begitu juga untuk raperda disabilitas, yang menekankan beberapa hal seperti pelayanan publik dan lainnya," ungkap edwar. 
lebih jauh, edwar menyebut, bahwa penyampaian jawaban fraksi terhadap nota pendapat gubernur terhadap 2 raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu ini menjadi tahap akhir sebelum 2 raperda dilakukan pembahasan. 
"ini sebenarnya fase terkahir, dan akan dibahas pada tingkat pansus atau komisi sesuai kesepakatan.
baca juga:87 hari menuju pendaftaran, parpol belum tunjuk kandidat pilwakot bengkulu
tapi pembahasan ini idealnya di komisi iv karena bidangnya pendidikan dan pemenuhan hak-hak bagi disabilitas tersebut," ungkap edwar. 
sebagai informasi, pada rapat paripurna yang dipimpin ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri dan dihadiri sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri tersebut, fraksi dprd provinsi bengkulu menyetujui jika 2 raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu dibahas pada tingkat komisi. 
"hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna ke-15 pada yang insyaallah akan dilaksanakan pada 19 agustus 2024 masa persidangan kedua tahun sidang 2024," ujar ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan