Pemkab Rejang Lebong Tingkatkan Pengetahuan Manajemen Risiko dan Pembinaan SPIP Terintegrasi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 12 Jun 2024 - 22:46

RAPAT: Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong saat mengikuti rapat terkait program kerja daerah.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Untuk itu, strategi manajemen risiko yang baik perlu diterapkan dalam setiap kegiatan pemerintahan.

"Strategi manajemen risiko ini di antaranya dengan melaksanakan penilaian risiko secara menyeluruh, menyusun perencanaan manajemen risiko yang jelas dan terinci, pengendalian internal, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi," jelasnya.

Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan melakukan penilaian risiko yang komprehensif, diharapkan setiap risiko yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Perencanaan yang jelas dan terinci serta pengendalian internal yang ketat akan membantu meminimalisir risiko dan memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana.

Sekda juga menegaskan, Bimtek manajemen risiko dan pembinaan SPIP terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2023, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Rejang Lebong berada di level 2 dengan skor 2,945.

Dengan adanya bimtek ini, Asli Samin berharap pada tahun 2024, tingkat maturitas dapat meningkat menjadi level 3 dengan skor minimal 3,0.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua perangkat daerah. Fokus utama adalah memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan SPIP terintegrasi di tahun 2024. Bimtek manajemen risiko dan pembinaan SPIP terintegrasi yang dilaksanakan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan kita semua tentang SPIP. Saya berharap peserta yang mengikutinya sebaik mungkin sehingga bisa diterapkan," tegas Sekda.

Ia menambahkan, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, Pemkab Rejang Lebong telah menyusun beberapa langkah strategis.

Pertama, melaksanakan penilaian risiko secara menyeluruh pada setiap OPD.

Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dan merancang strategi mitigasi yang tepat.

Kedua, menyusun perencanaan manajemen risiko yang jelas dan terinci.

pemkab rejang lebong tingkatkan pengetahuan manajemen risiko dan pembinaan spip terintegrasi                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong saat ini tengah berupaya meningkatkan pengetahuan tentang manajemen risiko dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terintegrasi bagi dinas dan instansi.
upaya ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
asisten ii pemkab rejang lebong bidang administrasi dan pembangunan, asli samin, menegaskan salah satu langkah meningkatkan pembinaan spip terintegrasi adalah melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) mengenai manajemen risiko dan spip terintegrasi.
ia menyatakan bahwa bimtek ini bertujuan untuk menambah pengetahuan organisasi perangkat daerah (opd) terkait sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
baca juga:reskan effendi kantongi rekomendasi hanura maju pilkada bengkulu selatan 
baca juga:kirim 6 nama, gerindra minta 2 syarat ke bakal calon bupati mukomuko 
“beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan bimbingan teknis manajemen risiko dan pembinaan spip terintegrasi. kegiatan ini cukup penting diikuti oleh opd terkait guna menambah pengetahuan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," urainya.
menurutnya, bimtek ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis kepada para peserta tentang bagaimana mengelola risiko dan menjalankan spip secara terintegrasi.
dengan demikian, para peserta dapat memahami betapa pentingnya manajemen risiko dalam setiap aktivitas pemerintahan dan bagaimana spip dapat diimplementasikan secara efektif.
asli menambahkan, pelaksanaan bimtek ini tidak hanya dihadiri oleh para kepala opd di lingkungan setda rejang lebong, tetapi juga oleh koordinator pengawasan bidang apd pada kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. 
“kehadiran bpkp menandakan pentingnya kolaborasi antara pemkab rejang lebong dengan lembaga pengawas eksternal dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” bebernya.
baca juga:eko agusrianto dilantik jadi penjabat sekda kota bengkulu, ini pesan pj walikota
baca juga:ramai di medsos pendaftaran cpns 2024 akhir juni ini? cek kebenarannya dari bkn
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st mengungkapkan implementasi spip harus melibatkan pengelolaan risiko yang efektif.
untuk itu, strategi manajemen risiko yang baik perlu diterapkan dalam setiap kegiatan pemerintahan. 
"strategi manajemen risiko ini di antaranya dengan melaksanakan penilaian risiko secara menyeluruh, menyusun perencanaan manajemen risiko yang jelas dan terinci, pengendalian internal, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi," jelasnya.
dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan melakukan penilaian risiko yang komprehensif, diharapkan setiap risiko yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
perencanaan yang jelas dan terinci serta pengendalian internal yang ketat akan membantu meminimalisir risiko dan memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana.
baca juga:inspirasi kereta shinkansen! berikut 5 fakta unik burung raja-udang
baca juga:masih sering merokok di dalam mobil? ini bahayanya, sayangi nyawamu
sekda juga menegaskan, bimtek manajemen risiko dan pembinaan spip terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat maturitas penyelenggaraan spip kabupaten rejang lebong. pada tahun 2023, tingkat maturitas spip kabupaten rejang lebong berada di level 2 dengan skor 2,945.
dengan adanya bimtek ini, asli samin berharap pada tahun 2024, tingkat maturitas dapat meningkat menjadi level 3 dengan skor minimal 3,0.
“untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua perangkat daerah. fokus utama adalah memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan spip terintegrasi di tahun 2024. bimtek manajemen risiko dan pembinaan spip terintegrasi yang dilaksanakan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan kita semua tentang spip. saya berharap peserta yang mengikutinya sebaik mungkin sehingga bisa diterapkan," tegas sekda.
ia menambahkan, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pemkab rejang lebong telah menyusun beberapa langkah strategis.
pertama, melaksanakan penilaian risiko secara menyeluruh pada setiap opd.
penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dan merancang strategi mitigasi yang tepat.
baca juga:si cantik yang terancam punah! berikut 6 fakta unik jalak bali, burung pemalu yang punya suara merdu 
baca juga:jangan panik, begini cara mengatasi demam tinggi
kedua, menyusun perencanaan manajemen risiko yang jelas dan terinci.
perencanaan ini mencakup identifikasi risiko, analisis dampak, strategi mitigasi, serta pengendalian dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.
ketiga, meningkatkan pengendalian internal melalui pendidikan dan pelatihan.
pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam mengelola risiko dan menjalankan spip terintegrasi.
keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
pengawasan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
dengan berbagai langkah dan strategi yang diterapkan, diharapkan kabupaten rejang lebong dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan manajemen risiko dan spip terintegrasi yang lebih baik dan efektif.
peran serta dan komitmen dari semua pihak terkait, terutama para kepala opd dan perangkat daerah, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“ke depan, pemkab rejang lebong akan terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam mengelola risiko dan menjalankan spip terintegrasi. dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan di kabupaten rejang lebong dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” papar sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan