Lamban, Baru 42 Desa Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap ll, Penyaluran BLT DD Harus Tepat Sasaran

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 23:00

SEPI: Minim aktivitas pengajuan pencairan Dana Desa di Kantor DPMD Mukomuko.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

lamban, baru 42 desa ajukan pencairan dana desa tahap ll,  penyaluran blt dd harus tepat sasaran                             mukomuko, koranrb.id – data dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (dpmd) kabupaten mukomuko, hingga 12 juni 2024, dari 148 desa yang tersebar di 15 kecamatan, baru 42 desa yang telah mengajukan pencairan dana desa (dd) tahap ll tahun 2024.
pencairan sebesar 60 persen dari total dana desa yang didapati setiap desa. 
disampaikan kepala dpmd kabupaten mukomuko ujang selamet s.pd, telatnya pengajuan persyaratan pencairan dana desa karena masih banyak desa yang tengah mempersiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dd tahap l.
baca juga:distan siapkan juru sembelih halal hewan kurban, gratis dan pdhi perbanyak juleha
baca juga:verifikasi warga tidak mampu terdaftar di dtks dilakukan berkala, pastikan bantuan sosial tepat sasaran
‘’sebanyak 42 desa telah mengakukan persyaratan penyaluran dd tahap ii. ya rata-rata desa yang cepat mengajukan pencairan dd tahap l sehingga target kegiataan pun dapat terealisasi tepat waktu,’’ ujarnya.
dinas pmd menargetkan, selambat-lambatnya juli mendatang, semua desa telah melakukan proses pencairan dana desa tahap ii.
ujang menambahkan, untuk status 42 desa yang mengajukan pencairan dd sudah direkomendasikan ke badan keuangan daerah (bkd) mukomuko.
yang sudah cairkan dd hingga rabu 12 juni sebanyak 35 desa. dan masih ada sejumlah desa masih dalam proses verifikasi oleh bkd. 
maka dari itu, untuk pencairan dd serta add, pemerintah desa (pemdes) diminta tidak lamban. 
di bulan juli semua pengusulan harus masuk. sebab dd tahap ll ini sebagian besa pengerjaan pembangunan fisik, dikhawatirkan desa akan terlambat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
baca juga:selama jabat kajari seluma, wuriadhi selamatkan rp 5,7 miliar uang negara, pindah tugas ke kabupaten tegal
“saya sudah minta pemdes jangan lamban. juga meminta pihak kecamatan lakukan pengawasan. sebab tahap ll ini banyak kegiatan fisik yang rawan terlambat selesai,” sampai ujang.
lanjutnya, jika desa terlambat mengajukan pencairan dd, maka dipastikan akan sulit menyelesaikan kegiatannya dalam waktu yang cukup singkat.
tidak menutup kemungkinan pekerjaan yang tidak mengedepankan kualitas yang terkesan asal-asalan, terjadi lantaran dikejar-kejar waktu penyelesaian. 
“kalau alasan mereka belum mengajukan pencairan dd dan add tahap ii ini karena terkendala pekerjaan yang dikerjakan belum sampai 60 persen, tentu berpotensi mengalami keterlambatan,” ujarnya.
penyaluran blt dd
selain itu, salamet juga meminta pemdes harus terus mengevaluasi warga miskin penerima bantuan langsung tunai dana desa (blt dd).
sebab, hingga saat ini masih banyak penyaluran blt dd yang diduga tidak tepat sasaran. 
maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan data secara berkala untuk memastikan tidak ada lagi keluarga penerima manfaat (kpm) yang tergolong ekonomi mampu masih mendapatkan blt dd.
baca juga:jalan lintas lebong-rejang lebong sudah bisa dilalui, jenazah ditandu lewati reruntuhan longsor 
"kita tidak ingin mendapatkan laporan ada keluarga mampu masih menerima blt dd. sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak dapat.pemdes harus terus memantau dan memperbarui data kpm jika warga yang selama ini menerima bantuan, tidak terkatagori miskin lagi,’’ jelas ujang.
ujang menambahkan, jika pemdes menemukan kpm yang akan digantikan dengan calon penerima blt dd. pemdes harus membawa data tersebut ke warga dalam rapat musyawarah desa (musdes).
dengan demikian tidak menuai protes. segala keputusan dispakati bersama, sebab berkaitan dengan kondisi ekonomi warga desa saat ini tidak dapat diprediksi.
"kalau rasanya orang tersebut layak menerima bantuan, maka desa harus memperjuangkan untuk memasukkan warga tersebut sebagai penerima bantuan. kalau orang tersebut sudah tidak layak lagi sebagai kpm jangan dipertahankan," tegasnya.
ujang kembali menekankan jangan ada lagi alasan pemdes di mukomuko memberikan bantua blt dd karena faktor keluarga, tetangga, orang dekat, atau alasan lain yang tidak sesuai aturan. 
bila kedapatan tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. karena sudah jelas didalam penggunaan anggaran dd, setiap orang yang menerima blt dd berasal dari keluarga yang tidak mampu, bukan karena alasan lainnya.
"hilangkan hubungan keluarga dan semacamnya dalam menentukan penerima blt dd, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima. maka dari itu pemdes kami minta berhati-hati dalam menentukan kpm. ketimbang harus mengembalikan anggaran yang disalurkan," sampainya. 
lanjutnya, penetapan penerima blt dd yang tidak sesuai aturan ini dapat menciptakan polemik sosial di tengah masyarakat, yang harus di hindari. 
selain itu juga jangan sampai penyaluran blt dd ini hanya berorientasi pada serapan anggaran, terlaksana dan tidak terlaksana. 
jangan karena tidak ada keluarga yang tidak mampu sesuai target penerima, maka pemdes memasukan data kpm berasal dari keluarga mampu. 
“upayakan semua sesuai dengan kondisi di lapangan. dalam menentukan calon penerima blt dd. jangan sampai terkesan hanya untuk mengabiskan anggaran saja,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan