Rp83 Miliar Piutang PBB-P2 di Kota Bengkulu Dihapus, Mulai Bayar dari 2019, Perwal BPHTB 2011 Berlaku Lagi

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 13 Jun 2024 - 22:51

PIUTANG PBB-P2: Piutang Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masyarakat Kota Bengkulu di bawah 2018 sebesar Rp83 miliar dihapuskan. WEST JER TOURINDO/RB--

rp83 miliar piutang pbb-p2 di kota bengkulu dihapus, mulai bayar dari 2019, perwal bphtb 2011 berlaku lagi                            koranrb.id - pemerintah kota (pemkot) bengkulu resmi menyatakan piutang pajak bumi bangunan-perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) yang perlu dibayar masyarakat kota bengkulu dimulai tahun 2019 hingga 2024 ini.
pasalnya, pemkot bengkulu telah menghapus piutang pbb-p2 tahun 2018 ke bawah. 
hal ini disampaikan  pj. wali kota bengkulu, ir. arif gunadi, m. si. arif mengatakan piutang pbb untuk 2018 ke bawah dilakukan penghapusan berikut dengan dendanya.
“mulai tanggal 12 juni 2024, pbb-p2 untuk tahun 2018 ke bawah kita hapuskan, juga dendanya,” terangnya arif.
baca juga:kpu bengkulu tengah gelar bimtek pemutakhiran data pemilih, segini potensi penambahan daftar pemilih
baca juga:gubernur apresiasi kinerja ombudsman bengkulu, rohidin: dibimbing sejak 2017, perbaikan pelayanan signifikan
arif menyebut hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (pad) 2024 ini.
"untuk pbb, kalau kita evaluasi sekarang masih banyak masyarakat yang menunggak. sehingga piutang kita itu semakin lama semakin meningkat.
dari sisi pengelolaan keuangan itu dianggap piutang kita (pemkot, red), maka kita adakan penghapusan," jelas arif.
meski demikian, arif menegaskan untuk pembayaran piutang pbb-p2 tahun 2019  ke atas tetap harus dilunasi masyarakat, agar berkontribusi dalam meningkatkan realisasi pad di kota bengkulu.
baca juga:muskot perbakin kota bengkulu, diusung 6 klub, jefri subarka terpilih jadi ketua
baca juga:gratiskan parkir di alfamart, bapenda kota bengkulu disomasi, ini kata ph pengelola parkir
dari data yang diperoleh pemkot bengkulu, untuk piutang pbb-p2 tahun 2018 ke bawah mencapai rp83 miliar dari total jumlah tunggakan sebesar rp119 miliar dihapuskan dengan rincian denda piutang pajak 2018 ke bawah sebesar rp27 miliar sedangkan pokok terhutang sebesar rp56 miliar.
“pada 109.710 jumlah wajib pajak dan kita menghapuskan piutang mereka diangka rp83 miliar,” terang arif.
selanjunya dengan dilakuakn pengapusan tersebut bisa menarik kembali masyarakat untuk tertib membayar pajak.
“semoga keputusan ini bisa berdampak baik untuk kita semua,” jelas arif.
baca juga:lebih dekat dengan wajib pajak, kpp pratama bengkulu dua: wajib pajak mitra kita
baca juga:istri chalik efendi walikota bengkulu periode 2002-2007 tutup usia
selain menghapus piutang pbb tahun 2018 ke bawah, pemkot bengkulu juga resmi mencabut peraturan wali kota (perwal) terkait bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) nomor 43 tahun 2019 guna tingkatkan pendapatan asli daerah (pad) di wilayah tersebut.
hal ini disampaikan penjabat (pj) wali kota bengkulu, ir. arif gunadi, m.si.
arif menyebut  perwal bphtb ditarik, dan kembali diterapkan aturan sebelumnya yaitu peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2004 atau perwal nomor 6 tahun 2011 tentang penghitungan dan pembayaran bphtb berdasarkan transaksi dan nilan jual objek pajak (njop).
dengan penggunaan nilai objek pajak yang terhitung kecil untuk menggunakan sistem bphtb yang terhitung 5 persen dari hasil bphtb maka diharapakan masyarakat tertib untuk membayar bphtb dan realisasi pendapan asli daerah (pad) bisa mencapai target.
“sekarang kita resmi mencabut peraturan wali kota (perwal) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) nomor 43 tahun 2019 dan kembali diberlakukan perwal nomor 6 tahun 2011 tentang penghitungan dan pembayaran bphtb,” terang arif.
kemudian untuk alasan kenapa bisa dicabutnya perwal bphtb nomor 43 tahun 2019 itu sendiri banyak faktor yang membuat itu  terjadi.
salah satu faktornya adalah saat pihak pemkot bengkulu melakukan evaluasi ternyata banyak keluhan di masyarakat mengenai pemberlakukan 5 persen yang harus dibayarkan untuk bphtb.
selanjutnya ada beberapa stakeholder memberi masukan agar perda itu bisa ditinjau ulang, biaya bphtb di perwal itu cukup tinggi sehingga masyarakat malas membayar. 
maka setelah  berdiskusi, serta melalui pembahasan yang sengit didapatilah hasil perwal nomor 43 tahun 2019 itu dicabut.
“beberapa faktor tersebut membuat kami dan pihak yang terlibat memutuskan melakukan pencabutan,” ungkap arif.
dengan dicabutnya perwal nomor 43 tahun 2019 tersebut, pembayaran bphtb dapat lebih murah dan diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran, sebab dengan perwal tersebut masyarakat keberatan membayar karena biayanya yang dinilai terlalu mahal.
"kita berharap masyarakat mampu membayar bphtb yang selama ini banyak belum dilakukan pembayaran, nanti perhitungannya beda, dari yang sebelumnya menggunakan zona nilai tanah (znt) dan sekarang dengan njop atau kembali dengan perwal yang lama,” terang arif.
sebelumnya dengan diberlakukannya sistem pembayaran bphtb dengan sudah ditentukan besarannya dan besarannya terbilang mahal maka hal tersebut berpengaruh pada pad.
sedangkan pad sangat berperan penting untuk kemajuan dan selanjutnya akan manjadi pemasukan yang sah untuk daerah dan nantinya akan diolah menjadi anggaran belanja daerah itu kenapa sangat peting.
"sebelumnya itukan banyak masyarakat tidak mau membayar akibat kemahalan untuk bphtb sekarang sudah disesuaikan dengan kemampuan harapannya pembayaran menjadi stabil,” tutup arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan