Belum Ditindak, 9 Pabrik Kelapa Sawit di Mukomuko Tak Miliki Kebun Inti

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Jun 2024 - 01:03

PKS: PT KSM yang tidak memiliki kebun inti dan masih tetap beroperasi di Mukomuko. Firmansyah/RB --

belum ditindak, 9 pabrik kelapa sawit di mukomuko tak miliki kebun inti                            koranrb.id – tampaknya pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko belum mengambil langkah peringatan berkaitan, adanya dugaan pabrik kelapa sawit (pks) yang melanggar peraturan menteri pertanian (permentan) ri nomor 98 tahun 2013.
bawasanya dalam pendirian pabrik kelapa sawit (pks) harus memiliki sekurang-kurangnya 20 persen bahan baku dari kebun sendiri, namun jika tidak harus memiliki perkebunan kemitraan dari masyarakat.
berkaitan hal tersebut, rahmad hidayat s.hut yang tergabung di aliansi petani sawit bengkulu menjelaskan pementan ri no 98 tahun 2013 sampai dengan saat ini masih digunakan belum dilakukan revisi.
maka dari itu apa yang tertuang didalamnya sudah seyogyanya dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintah berkaitan dengan tugas dan peran masing.
baca juga:harga tbs naik di mukomuko, panen malah merosot
baca juga:mendag zulhas beri sinyal minyakita naik usai idul adha 
jadi tidak ada alasan permentan tersebut tidak dijalankan oleh intansi terkait, sebab permentan no 98 tahun 2013 ini menjadi dasar perlindungan petani sawit dari monopoli harga yang dilakukan perusahaan.
dimana pabrik kelapa sawit (pks) diwajibkan memiliki kebun inti agar bisa memenuhi 20 persen bahan baku yang berasal dari kebun sendiri.
dengan tujuan agar perusahaan dapat merasakan keadaan produksi diperkebunan, mulai dari biaya pupuk, obat-obatan, perawatan, pemanenan, dan pengangkutan.
sehingga perusahaan juga akan merasakan bagaimana kondisi diperkebunan, baik tentang akomodasi dan keadaan hasil panen.
baca juga:wahana seluncuran rainbow slide hadir selama liburan di benmall bengkulu
baca juga:kolaborasi wonderful indonesia yang terpajang di kandang rcd espanyol
“bisa kita lihat ketika panen buah tinggi buah sawit sedang hancur, ketika buah bagus harga sawit anjlok.
baik kerugian dan keluhan petani yang seperti itu tidak akan dirasakan pks pengolahan minyak mentah yang tidak memiliki kebun inti.
karena orentasi mereka bagaimana beli buah dengan harga murah, dan jam produksi terpenuhi,”terangnya.
lanjutnya, maka dari itu adanya peraturan-peraturan, dan sistem yang terstruktur tidak akan berjalan ketika pihak-pihak terkait tidak menjalankan perannya serta bersinergi memperjuangkan hak masyarakat kecil.
baca juga:peringati hari lingkungan hidup sedunia, yayasan ahm tanam puluhan ribu mangrove
baca juga:tabut 2024 bakal meriah, undang menteri hingga negara tetangga
apa yang terjadi di mukomuko pks tidak memiliki kebun, tentu ada sistem yang perlu diperbaiki di dinas pertaniannya.
sementara itu kepala bidang perkebunan dinas pertanian mukomuko iwan cahaya irawan sp membenarkan bawasanya ada pks yang beroperasi di mukomuko namun tidak memiliki kebun inti.
berkaitan dengan hal tersebut pabrik yang tidak memiliki kebun ini, sudah pernah diberikan peringatan terkait melanggar syarat dan ketentuan beroperasinya sebuah pabrik kelapa sawit, dan dilakukan koordinasi dengan bidang perizinan.
“sudah pernah kita beri peringatan beberapa kali, terhadap pabrik ini, namun tetap saja belum ada etikat perusahaan untuk menaati aturan,"kata iwan.
iwan menjelaskan, dari 13 pabrik yang beroperasi di kabupaten mukomuko namun hanya tiga perusahaan yang memiliki kebun inti.
sedangkan sembilan perusahaan jelas tidak terdata memiliki kebun inti, dan hanya menuggu pembelian buah dari masyatakat.
sembilan perusahaan tersebut yaitu, pt karya sawitindo mas (ksm), pt mukomuko indah lestari (mmil), pt sentosa sejahtera sejati (sss), pt surya andalan priatama (sap), pt karya agro sawitindo (kas), pt usaha sawit mandiri (usm), pt bumi mentari karya (bmk), pt gajah sakti sawit (gss), pt muko panen raya mandiri (mpra). sampai dengan saat ini sembilan  perusahaan masih tetap beroperasi.
di dalam permentan juga disebutkan bawasanya pemerintah wajib melakukan penilaian usaha perkebunan (pup) agar mengetahui kinerja usaha perkebunan, dan mengetahui kepatuhannya, serta berkewajiban mendorong perusahaan agar mengikuti aturan yang berlaku.
di mana apabila ada pelanggaran, akan ada teguran dan sanksi administrasi bagi perusahaan, yang terbukti melanggar.
“namun realisasi pup ini masih jarang kami lakukan karena terkendala diinternal. untuk pup ini sebenarnya harus dilakukan minimal satu tahun sekali,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 17 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan