Penggunaan Dana Desa untuk Tangani Stunting, Gubernur Rohidin: Regulasi Jelas, Kita Surati Pemerintah Pusat

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 20 Jun 2024 - 22:46

DANA DESA TANGANI STUNTING: Penggunaan Dana Desa (DD) untuk menekan angka stunting bisa dilakukan sepanjang regulasi yang digunakan jelas. ABDI/RB--

penggunaan dana desa untuk tangani stunting, gubernur rohidin: regulasi jelas, kita surati pemerintah pusat                            koranrb.id – penggunaan dana desa (dd) untuk menekan angka stunting bisa dilakukan sepanjang regulasi yang digunakan jelas.
hal tersebut disampaikan gubernur bengkulu, prof. drh. h rohidin mersyah mma.
gubernur rohidin menegaskan kepada para kepala desa yang menggunakan dd untuk penanganan stunting jika terdapat regulasi makan hal tersebut dimungkinkan terjadi.
apabila regulasi pemanfaatan tersebut jelas, maka pihak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu melalui badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) bengkulu akan melayangkan surat ke pemerintah pusat.
“sepanjang regulasinya jelas, kita melalui bkkbn bengkulu akan bersurat dengan pemerintah pusat. tentang pemanfaatan dd untuk stunting ini,” sampai rohidin mersyah, kamis, 20 juni 2024.
baca juga:kabupaten penghasil daging sapi di provinsi bengkulu, 3.355 ton per tahun! ada juga yang produksi daging babi
baca juga:bawaslu bengkulu ajak asn jaga netralitas pilkada 2024
gubernur rohidin juga mengatakan, terkait upaya untuk menekan stunting di provinsi bengkulu seluruh unsur pemerintahan diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. 
upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. 
selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. 
untuk mendukung semua itu, diperlukan kebijakan publik pada semua tingkatan yang memungkinkan setiap keluarga berisiko stunting memiliki akses dan fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya stunting. 
baca juga: potong 20 ekor sapi, kemenag ajak umat jaga silaturahmi
baca juga: korban judol masuk dtks penerima bansos, ini kata dinsos provinsi bengkulu
“stunting ini bukan masalah anak tidak terpenuhi gizinya saja, jadi perlu kita bekerjasama untuk mencari hulunya dimana,” ucap gubernur.
sementara itu, sekretaris utama bkkbn, drs. tatip agus rayanto, m.si, mengatakan, bahwa terkait penekanan angka stunting merupakan pekerjaan rumah.
yang hingga saat ini menjadi sebuah misteri yang terus dikebut untuk diatasi.
sehingga, menyambut pernyataan gubernur rohifin, tatip sangat sepakat dengan mencari hulu permasalahan.
baca juga:gubernur rohidin sampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd ta 2023
baca juga: aset 27 kendaraan pemkot bengkulu dipulihkan kejari bengkulu
“kita bersama pemerintah daeraha masih berupaya menekan angka stunting ini,” ujar tatip.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan