2 Tahun Dana BTT Utuh, Selangkah Lagi Kejari Mukomuko Tetapkan Tersangka Tipikor

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 22:09

PENYALURAN: Penggunaan dana BTT tahun 2022 yang saat ini sedang diusut Kejari Mukomuko atas dugaan Tipikor.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Serta dianggap prioritas mendesak bagi kebutuhan masyarakat. Dana yang disiapkan sebesar Rp 2 miliar.

"Tahun ini anggaran BTT kembali kita siapkan, hanya saja berkurang dari jumlah tahun lalu," katanya.

Masih penjelasan Eva, Pemkab bisa saja menggunakan BTT untuk pembangunan fisik. Seperti, pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat bencana alam, mendesak untuk segera diperbaiki.

Hanya saja diakui Eva, selama ini rata-rata dana BTT dianggarkan di APBD Mukomukoa hanya antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Dana sejumlah itu tentu tidak akan cukup untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

"Dalam proses penggunaan anggarannya, ketika terjadi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terlebih dahulu menelaah dan menyusun surat keputusan Bupati untuk mencairkan anggaran BTT, sebelum diajukan untuk digunakan,’’ ungkap Eva.

Penetapan Tersangka Tunggu KN

Sementara itu, Kepala Kejari Mukomuko Yusmanelly SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim, SH, MH mengatakan penyidikan dugaan tipikor dalam penggunaan dana BTT tahun 2022 masih tetap berjalan.

Selangkah lagi penetapan tersangka, penyidik Kejari Mukomuko tinggal menunggu hasil audit besaran Kerugian Negara (KN) dalam perkara tipikor ini.

Diketahui, dana BTT tahun 2022, dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) yang berada di BKD Kabupaten Mukomuko, dilaporkan dana habis dibelanjakan sejumlah Rp348 juta.

“Kami masih menunggu hasil audit untuk melihat berapa besar KN yang ditimbulkan,” ujarnya.

Agung menjelaskan, dalam perkara ini penyidik fokus memeriksa seluruh item penggunaan anggaran. Baik pengadaan bantuan, pemberiaan bantuan, serta honor petugas di lapangan. Dari sini akan diketahui berapa jumlah pasti kerugian negara, sehingga nantinya mengerucut kepada calon tersangka atau pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya KN.

“Berkaitan dengan nominal perkiraan KN kami belum bisa sampaikan. Kami akan meminta terlebih dahulu Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melakukan penghitungan KN, juga hasil audit yang dilakukan auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu,” terangnya.

Diketahui dalam perkara ini sudah 4 saksi diperiksa. Mereka, Bendahara BPBD Mukomuko tahun 2022 inisial SM, Kabid Perben BKD Mukomuko tahun 2022 inisial NZ, Bendahara BKD Mukomuko tahun 2022, PPTK dana BTT di BKD tahun 2022.

2 tahun dana btt utuh, selangkah lagi kejari mukomuko tetapkan tersangka tipikor                            mukomuko, koranrb.id  – dana belanja tak terduga (btt)  tahun 2022 diusut kejari mukomuko atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), setekah itu yakni 2 tahun belakangan (2023 dan 2024) pemkab mukomuko tak lagi membelanjakan btt yang sudah disiapkan.
dimana anggaran tahun 2023 sebesar rp 2,5 miliar dan di tahun 2024 btt dianggarkan rp 2 miliar, hingga saat ini masih utuh belum tersentuh. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh mengatakan dana btt tahun 2023 menjadi silpa karena tak digunakan, dan tahun ini anggarannya juga belum dibelanjakan. 
baca juga:akhir juni, pemprov bengkulu kembali salurkan 1.500 lpg gratis 3 kilogram, ini sasaran penerimanya
baca juga:apapun alasannya, jangan pernah pinjam uang di pinjol ilegal! salah satu dampaknya bikin stres
“tentunya dalam penggunaan dana btt ini ada regulasi yang mengatur. tidak bisa digunakan begitu saja. jadi wajar jika tahun lalu disilpakan. bahkan tidak menutup kemungkinan tahun ini kembali jadi silpa,  jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” terang eva.
dana btt disiapkan oleh pemkab mumuko setiap tahunnya, mengacu pada beberapa peraturan. diantaranya undang-undang nomor 17 tahun 2003, dan peraturan pemerintah (pp) nomor 12 tahun 2019.
dalam regulasi itu disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan dana btt yang sudah dianggarkan. 
keadaan darurat tersebut, dijelaskan eva apa bila anggaran belum tersedia dalam perencanaan, maka dapat diusulkan dalam apbd perubahan. juga dapat disampaikan melalui laporan realisasi anggaran pengeluaran daerah. 
baca juga:perkembangan terbaru kasus eks ketua kpk firli bahuri, penyidik polda metro jaya bilang begini
baca juga:dapat kucuran rp 106 miliar, ini kabupaten penghasil sawit dan karet terbesar di provinsi bengkulu 
selain itu, dalam penganggaran bencana alam dan dalam keadaan darurat, pemerintah memiliki banyak skema yang bisa dilakukan melalui anggaran btt.
"btt ini bisa digunakan dalam beberapa kondisi. seperti keadaan darurat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa lainnya yang memiliki status darurat,’’ papar eva.
karena itu, tahun ini pemkab mukomuko kembali mengalokasikan dana btt untuk antisipasi pemulihan dampak bencana alam. 
serta dianggap prioritas mendesak bagi kebutuhan masyarakat. dana yang disiapkan sebesar rp 2 miliar.
"tahun ini anggaran btt kembali kita siapkan, hanya saja berkurang dari jumlah tahun lalu," katanya.
baca juga:45.000 sppt-pbb diterbitkan, pemdes kabupaten mukomuko diminta bkd tagih pajak ke warga
masih penjelasan eva, pemkab bisa saja menggunakan btt untuk pembangunan fisik. seperti, pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat bencana alam, mendesak untuk segera diperbaiki.
hanya saja diakui eva, selama ini rata-rata dana btt dianggarkan di apbd mukomukoa hanya antara rp 2 miliar hingga rp 5 miliar. dana sejumlah itu tentu tidak akan cukup untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
"dalam proses penggunaan anggarannya, ketika terjadi bencana alam, badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) terlebih dahulu menelaah dan menyusun surat keputusan bupati untuk mencairkan anggaran btt, sebelum diajukan untuk digunakan,’’ ungkap eva.
baca juga: perda terbit, bkd mukomuko mulai sisir sumber pad ppj listrik non-pln
penetapan tersangka tunggu kn 
sementara itu, kepala kejari mukomuko yusmanelly sh, mh melalui kasi pidsus agung malik hakim, sh, mh mengatakan penyidikan dugaan tipikor dalam penggunaan dana btt tahun 2022 masih tetap berjalan.
selangkah lagi penetapan tersangka, penyidik kejari mukomuko tinggal menunggu  hasil audit besaran kerugian negara (kn) dalam perkara tipikor ini.
diketahui, dana btt tahun 2022, dalam dokumen pelaksaan anggaran (dpa) yang berada di bkd kabupaten mukomuko, dilaporkan dana habis dibelanjakan sejumlah rp348 juta.
“kami masih menunggu hasil audit untuk melihat berapa besar kn yang ditimbulkan,” ujarnya.
agung menjelaskan, dalam perkara ini penyidik fokus memeriksa seluruh item penggunaan anggaran. baik pengadaan bantuan, pemberiaan bantuan, serta honor petugas di lapangan. dari sini akan diketahui berapa jumlah pasti kerugian negara, sehingga nantinya mengerucut kepada calon tersangka atau pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kn.
“berkaitan dengan nominal perkiraan kn kami belum bisa sampaikan. kami akan meminta terlebih dahulu badan pengawas keuangan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu melakukan penghitungan kn, juga hasil audit yang dilakukan auditor kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu,” terangnya.
diketahui dalam perkara ini sudah 4 saksi diperiksa. mereka, bendahara bpbd mukomuko tahun 2022 inisial sm, kabid perben bkd mukomuko tahun 2022 inisial nz, bendahara bkd mukomuko tahun 2022, pptk dana btt di bkd tahun 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan