Sekda dan Dewan Sepakat Tidak Ada Pelanggaran Seleksi Jabatan Direktur RSUD M. Yunus

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 24 Jun 2024 - 23:16

SEPAKAT: Suasana rapat Pemprov Bengkulu dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menindaklanjuti polemik seleksi jabatan Direktur RSUD Dr. M. Yunus, Senin 24 Juni 2024.--ABDI/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sepakat bahwa tidak ada pelanggaran dalam seleksi jabatan direktur RSUD Dr. M. Yunus.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan Sekda Isnan Fajri erkait evaluasi tim seleksi lelang jabatan Direktur RSUD dr M. Yunus Bengkulu, Senin 24 Juni 2024.

Isnan menerangkan, bahwa rapat yang dilakukan bersama Komisi IV DPRD untuk memberikan penjelasan secara detail proses seleksi Jabatan Pratama Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu.

Di mana, dalam proses seleksi hingga terpilihnya Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga menurutnya, tidak ada kesalahan ataupun unprosedural dalam penentuan jabatan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut.

“Tidak ada yang kita langgar, undang-undang kita ikuti, Permenkes kita ikuti,” terang Isnan, Senin, 24 Juni 2024.

Diketahui, rapat dilakukan di ruang rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

Dihadiri juga oleh Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Asisten III Pemprov Bengkulu serta Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekda mengungkapkan, bahwa terkait perbedaan tafsir dari pihak luar, hal tersebut, merupakan asumsi masing-masing.

Sedangkan Pemprov Bengkulu diakuinya telah melaksanakan seluruh proses seleksi sesuai prosedurnya.

Ketetapan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Jabatan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu tersebut sudah final.

Yang dapat mengubah keputusan tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

sekda dan dewan sepakat tidak ada pelanggaran seleksi jabatan direktur rsud m. yunus                            bengkulu, koranrb.id – sekda provinsi bengkulu isnan fajri dan komisi iv dprd provinsi bengkulu sepakat bahwa tidak ada pelanggaran dalam seleksi jabatan direktur rsud dr. m. yunus.
kesepakatan ini diambil dalam rapat antara komisi iv dprd provinsi bengkulu dengan sekda isnan fajri erkait evaluasi tim seleksi lelang jabatan direktur rsud dr m. yunus bengkulu, senin 24 juni 2024.
isnan menerangkan, bahwa rapat yang dilakukan bersama komisi iv dprd untuk memberikan penjelasan secara detail proses seleksi jabatan pratama direktur rsud m. yunus bengkulu.
di mana, dalam proses seleksi hingga terpilihnya direktur rsud m. yunus bengkulu telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:pad mukomuko dari pajak penerangan jalan senilai rp5 miliar hangus, ini penyebabnya
sehingga menurutnya, tidak ada kesalahan ataupun unprosedural dalam penentuan jabatan direktur rsud m. yunus bengkulu tersebut.
“tidak ada yang kita langgar, undang-undang kita ikuti, permenkes kita ikuti,” terang isnan, senin, 24 juni 2024.
diketahui, rapat dilakukan di ruang rapat pimpinan dprd provinsi bengkulu.
dihadiri juga oleh kepala bkd provinsi bengkulu, asisten iii pemprov bengkulu serta tim seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.
baca juga: penilaian tidak tansparan, ppdb sma jalur prestasi tuai protes, 985 siswa gagal masuk sekolah dari 3 jalur
sekda mengungkapkan, bahwa terkait perbedaan tafsir dari pihak luar, hal tersebut, merupakan asumsi masing-masing. 
sedangkan pemprov bengkulu diakuinya telah melaksanakan seluruh proses seleksi sesuai prosedurnya.
ketetapan oleh pemerintah provinsi bengkulu terkait jabatan direktur rsud m. yunus bengkulu tersebut sudah final.
yang dapat mengubah keputusan tersebut, yakni menteri dalam negeri (mendagri) ri dan komisi aparatur sipil negara (kasn).
baca juga:bsi kcp seluma segera pindah lokasi, catat tanggalnya
"mereka (mendagri dan kasn, red) telah memberikan rekomendasi dan juga telah memberikan persetujuan pelantikan dan gubernur telah melantik direktur rsud m. yunus bengkulu terpilih tersebut, jadi apa yang kita langgar,” tegas isnan.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu edwar samsi mengatakan, bahwa pihaknya mengundang rapat pemprov bengkulu beserta tim seleksi jabatan pratama direktur rsud m. yunus bengkulu itu guna menindaklanjuti laporan dari persatuan perawat nasional indonesia (ppni) terkait terpilihnya direktur rsud m. yunus bengkulu tersebut.
untuk itu, komisi iv yang membidangi meminta klarifikasi hal tersebut kepada panitia seleksi agar didapati akar permasalahan serta titik terang dari persoalan yang dilaporkan oleh aliansi profesi tersebut.
lanjutnya, dari penjelasan yang diidapati bahwa apa yang telah dilakukan oleh tim seleksi dalam proses tahapan hingga pelantikan direktur rsud m. yunus bengkulu, telah sesuai dengan prosedur, termasuk undang-undang nomor 17 tahun 2023, permenkes serta adanya rekomendasi dari kasn.
baca juga:penganiayaan diawali cekcok di pasar bawah, korban alami luka-luka
“berdasarkan penilaian kami hal itu sudah lengkap dan tidak menyalahi prosedur yang ada dan hal itu dapat menjadi bahan kami nanti untuk memberikan jawaban kepada mereka yang melaporkan,” sampai edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan