KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan Impor Ubin Keramik

KORANRB.ID – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard  measures) terhadap impor barang ubin  keramik.

Komoditas  yang  dimaksud  mencakup 12 nomor Harmonized System (HS)  delapan digit, yaitu 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94,  6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Ketua KPPI, Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan penyelidikan perpanjangan yang diajukan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).

ASAKI mewakili PT  Mulia keramik  Indahraya,  PT  Arwana Citramulia Tbk, PT  Jui  Shin Indonesia, PT Angsa Daya, dan PT Asri Pancawarna.

BACA JUGA:10 Fakta-Fakta Lucu Selama Kuliah, Dijamin Bikin Kamu Rindu Kampus

BACA JUGA:Suka Mendaki Gunung? Ini Perbedaan Pendaki Gunung Dulu dan Sekarang

KPPI menerima permohonan dari ASAKI tersebut pada 17 Mei 2024. 

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan  perpanjangan  yang  disampaikan,  KPPI  menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian serius yang dialami Pemohon serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang dilakukan," jelas Franciska.

Franciska  memaparkan,  kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian  serius  tersebut  terlihat  dari  beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun pada periode 2021—2023.

Dengan ditandai indikator, antara lain,  menurunnya volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan, jumlah tenaga kerja, meningkatnya persediaan, dan menurunnya pangsa industri dalam negeri. 

BACA JUGA:Waktu yang Tepat Jogging Pagi dan Sore, Serta Manfaatnya untuk Kesehatan Tubuh

BACA JUGA: Untung Rugi Tv Langganan Vs Chanel Standar, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Selanjutnya industri dalam negeri masih membutuhkan tambahan waktu  pengenaan tindakan pengamanan perdagangan  untuk  menyelesaikan  program penyesuaian strukturalnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 impor ubin keramik tercatat sebesar 1,41 juta ton;  pada 2022 sebesar 1,35 juta ton; dan pada 2021 sebesar 1,52 juta ton. Dari data tersebut terlihat adanya tren penurunan impor ubin keramik sebesar 3,27 persen pada periode 2021 - 2023.