Tindak 3 Kasus Kehutanan, DLHK Bengkulu Beri Polda Bengkulu Penghargaan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 26 Jun 2024 - 23:20

PENGHARGAAN : Kepala DLHK, Ir. Yenita Syaiful M.Si saat berikan penghargaan kepada perwakilan Polda Bengkulu kemarin, 26 Juni 2024. ABDI/RB--

Polisi menemukan kayu ilegal sebanyak 716 keping jenis Meranti berasal dari Hutan Lindung.

“Kami lihat di dalam kendaraan milik tersangka Ujang ada kayu dan ditanyakan dia hanya pengankut,” jelas Gunawan

Untuk total kerugian akibat perbuatan UJ saat ini masih di dalami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu.

“Kerugian kita tunggu dari DLHK mereka yang berhak menghitungnya,” jelas Gunawan.

Tersangka UJ dijerat Pasal 18 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp2.500.000.

“Mereka kan dijerat sesui dengan hukum yang berlaku di Indonesia atas perbuatannya,” tutup Gunawan.

tindak 3 kasus kehutanan, dlhk bengkulu beri polda bengkulu penghargaan                             koranrb.id – berhasil menindak tiga kasus tindak pidana kehutanan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu memberikan penghargaan kepada polda bengkulu.
diungkapkan kepala dlhk provinsi bengkulu, ir. yenita syaiful, m.si bahwa terdapat empat permasalahan pokok yang membuat dlhk kewalahan dalam pengawasan kawasan hutan bengkulu.
pertama, kurangnya jumlah personel polisi kehutanan fungsional untuk menjaga dan mengawasi kawasan hutan, yang saat ini berjumlah 14 personel.
kedua, minimnya sarana dan prasarana pengamanan kawasan hutan berupa kendaraan roda empat dan roda dua, serta sarana yang dimiliki untuk mendukung kegiatan pengamanan hutan di kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) kesatuan pengelolaan hutan lindung (kphl).
baca juga:pendaftaran merek dan indikasi geografis (ig): strategi efektif untuk memperkuat identitas daerah di bu
baca juga: pansus tekankan raperda rpjpd harus sinkron dengan rpjpn 
ketiga, minimnya anggaran pengamanan hutan di dinas lhk provinsi bengkulu dan kphp/kphl, serta minimnya tenaga penyidik ppns kehutanan.
“dengan kondisi kawasan hutan yang luas dan keterbatasan yang dimiliki oleh dinas lhk provinsi bengkulu, diperlukan adanya kerjasama dengan instansi terkait untuk bersama-sama menangani dan memberantas tindak pidana perusakan hutan yang ada di wilayah provinsi bengkulu,” ungkap yenita, rabu, 26 juni 2024.
pada kesempatan ini, kepala dlhk provinsi bengkulu, ir. yenita syaiful, m.si secara langsung memberikan penghargaan kepada ditreskrimsus polda bengkulu yang diwakili kasubdit tipidter, kompol jerry antonius nainggolan, sik, mh.
penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan subdit tipidter ditreskrimsus polda bengkulu menangani dan menindak para pelaku kejahatan illegal logging dan perusakan kawasan hutan sebanyak 3 kasus tindak pidana kehutanan yang ada di wilayah provinsi bengkulu.
baca juga:seluruh sekolah wajib gunakan kurikulum merdeka belajar 
baca juga: kecewa, hmi bengkulu ancam duduki gedung dprd provinsi bengkulu
diungkapkan yenita, bahwa kerjasama yang baik ini tentunya harus terus dipertahankan serta ditingkatkan.
seiring dengan banyaknya perubahan aturan di bidang kehutanan dan banyaknya modus yang dilakukan masyarakat untuk merusak kawasan hutan. 
“tentunya kita harus mengikuti perkembangan aturan agar kita tetap profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kehutanan di wilayah provinsi bengkulu,” terang yenita.
sementara itu, kasubdit tipidter ditreskrimsus polda bengkulu, kompol jerry antonius nainggolan, sik, mh mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan diberikan dlhk provinsi bengkulu.
baca juga:hitung silpa rp68,9 miliar untuk apbd perubahan
baca juga:2.920 nelayan kota bengkulu diusulkan dapat kartu kusuka
“kita apresiasi atas penghargaan yang diberikan dlhk provinsi bengkulu kepada polda bengkulu,” ungkap jerry. 
sekadar mengulas, subdit tindak pidana tertentu (tipidter) polda bengkulu menangkap uj (32) warga asal kelurahan sukajaya, kecamatan sumber jaya kabupaten lampung barat provinsi lampung atas dugaan penyelundupan kayu hasil hutan dengan dokumen tidak sah.
hal ini dibenarkan panit subdit tipiter polda bengkulu, iptu gunawan. 
“kita amankan tersangka yang hendak mengangkut kayu dari hutan lindung dan kayu tersebut illegal,” terang gunawan, kamis, 13 juni 2024 lalu.
tersangka uj berhasil diamankan personel tipidter di jalan lintas bengkulu- lampung tepatnya di desa tanjung iman kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur.
kayu yang diduga diselundupkan  tersangka uj adalah kayu meranti yang berasal dari hutan lindung kecamatan padang guci hulu, tepatnya hutan raja mandare kabupaten kaur.
kemudian untuk alat yang digunakan tersangka uj untuk mengangkutnya adalah truk jenis hino be 8041 mv.
“tersangka ujang mengangkut kayu menggunakan mobil truk besar dan kita amankan di desa tanjung iman,” jelas gunawan.
awal penangkapan uj dijelaskan gunawan dari informasi masyarakat terkait dugaan penyelundupan kayu yang akan melintas.
berbekal informasi tersebut, personel berangkat pada 4 mei 2024 pukul 16.00 wib, untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. dan pada 5 juni 2024 melintas truk yang dimaksud. 
“waktu truk itu melintas kita melakukan pengejaran dan langsung melakukan pengeledahan,” ungkap gunawan.
polisi menemukan kayu ilegal sebanyak 716 keping jenis meranti berasal dari hutan lindung.
“kami lihat di dalam kendaraan milik tersangka ujang ada kayu dan ditanyakan dia hanya pengankut,” jelas gunawan
untuk total kerugian akibat perbuatan uj saat ini masih di dalami dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) bengkulu.
“kerugian kita tunggu dari dlhk mereka yang berhak menghitungnya,” jelas gunawan.
tersangka uj dijerat pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit rp500 ribu dan paling banyak rp2.500.000.
“mereka kan dijerat sesui dengan hukum yang berlaku di indonesia atas perbuatannya,” tutup gunawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan