JPU Sampaikan Replik Hari Ini, Adu Fakta Perkara Korupsi Setwan Seluma

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 01 Jul 2024 - 00:02

TERDAKWA: Tiga terdakwa perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021 sedang fokus mengikuti persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Hari ini, 1 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma akan membacakan replik

atas pleidoi terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021.

"Pada pleidoi minggu lalu terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) meminta bebas dan menegaskan bahwa mereka (terdakwa, red) hanya melakukan perintah," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH kepada RB, Minggu, 30 Juni 2024.

JPU akan memberi tanggapan atas pleidoi tiga terdakwa mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung,

mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni serta mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu hari ini.

Lanjut Ghufroni, tanggapan akan disampaikan JPU secara tertulis, dengan poin pentingnya, JPU akan tetap pada tuntutan sebelumnya.

"Hari ini kita akan masukan sanggahan secara tertulis pada Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu mengenai sanggahan pleidoi kami," terang Ghufroni.

Ia mengatakan, dengan meminta bebas pada agenda pleidoi sebelumnya, menurut Ghurfoni PH tidak menganalisa fakta persidangan, sehingga isi pleidoi meminta bebas dari tuntutan sangat tidak berdasar.

"PH meminta bebas dari tuntutan yang ada, hal itu kan tidak berdasar, artinya PH tidak melihat fakta persidangan yang ada," jelas Ghufroni.

"Jika PH tidak memiliki dalih untuk meminta bebas, maka jangan pernah berandai-andai. Kami menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan bukan main tuntut saja," sambung Ghufroni saat diwawancari RB.

jpu sampaikan replik hari ini, adu fakta perkara korupsi setwan seluma                            koranrb.id – hari ini, 1 juli 2024, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma akan membacakan replik
atas pleidoi terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021.
"pada pleidoi minggu lalu terdakwa melalui penasihat hukum (ph) meminta bebas dan menegaskan bahwa mereka (terdakwa, red) hanya melakukan perintah," ungkap kepala kejaksaan negeri (kejari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh kepada rb, minggu, 30 juni 2024.
jpu akan memberi tanggapan atas pleidoi tiga terdakwa mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung,
baca juga:berkas tersangka tambahan korupsi retribusi tka bengkulu tengah lengkap, pekan depan tahap 2
baca juga:sasar pintu masuk peredaran narkoba di bengkulu, polda bengkulu target operasi lokasi ini
mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu hari ini.
lanjut ghufroni, tanggapan akan disampaikan jpu secara tertulis, dengan poin pentingnya, jpu akan tetap pada tuntutan sebelumnya.
"hari ini kita akan masukan sanggahan secara tertulis pada pengadilan negeri tipikor  bengkulu mengenai sanggahan pleidoi kami," terang ghufroni.
ia mengatakan, dengan meminta bebas pada agenda pleidoi sebelumnya, menurut ghurfoni ph tidak menganalisa fakta persidangan, sehingga isi pleidoi meminta bebas dari tuntutan sangat tidak berdasar.
baca juga:sidang lanjutan perkara korupsi bos smk it al malik, jpu kejari bengkulu selatan hadirkan 4 saksi
baca juga: hingga juni 2024, polres kaur tangani 9 kasus asusila
"ph meminta bebas dari tuntutan yang ada, hal itu kan tidak berdasar, artinya ph tidak melihat fakta persidangan yang ada," jelas ghufroni.
"jika ph tidak memiliki dalih untuk meminta bebas, maka jangan pernah berandai-andai. kami menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan bukan main tuntut saja," sambung ghufroni saat diwawancari rb.
disinggung mengenai ungkapan ph bakal membeberkan aktor utama perkara ini, ghufroni menyebut itu hak ph, namun tetap harus berlandaskan bukti yang ada.
"mau mengungkapkan nama baru sebagai dalang kami persilakan, namun harus ada dasar, jika tidak artinya para ph meragukan bukti dan saksi yang ada," jelasnya.
ghufroni juga mengungkapkan dengan tegas bahwa apa yang didakwa dan dituntut sudah berlandaskan dengan perhitungan yang matang juga berdasarkan fakta persidangan  yang ada.
baca juga:beban kn rp1,4 miliar korupsi kur bri lebong kepada terdakwa dihitung ulang
baca juga:hingga juni, 14 kasus laka lantas di kaur, 2 koban meninggal dua
"apa yang kami jalankan sudah berdasarkan fakta persidangan dan juga di perkuat dengan keterangan saksi dan juga barang bukti yang ada," terang ghufroni.
diberitakan sebelumnya, ketua tim ph tiga terdakwa, widya timur, sh menyebutkan kliennya hanya menjalankan tugas.
"menurut keterang klien saya mereka hanya menjalankan tugas dan menerima perintah," ungkap widya.
dengan demikian, bermodal fakta dalam sidang pembuktian, tim ph akan menyeret beberapa nama yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini.
sebab menurut widya, ada yang janggal dalam perkara ini, bahwa jabatan terdakwa adalah bawahan bukan pimpinan.
"fakta persidangan dan analisis perkara nyatakan bahwa klien kami adalah bawahan dan juga tidak mungkin bawahan berani bertindak sendiri pasti ada yang memberikan perintah," tegas widya.
bahkan widya menyoroti adanya proses hukum yang tebang pilih pada perkara ini.
"ada tebang pilih pada kasus ini kenapa peluncur yang dijadikan lakon kenapa tidak dalang utama," terang widya.
ia melanjutkan, dalam perkara korupsi, perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama serta memperkaya diri.
"bahkan kami bingung tindakan dengan bersama-sama memperkaya itu di mana, kan yang ditangkap dan jadi terdakwa cuman mereka," jelas widya.
berdasarkan hal tersebutlah widya sampaikan bahwa akan menjadi pertimbangan hukum untuk putusan nantinya, siapa yang menjadi dalangnya pada kasus korupsi ini.
"sekarang sedang kami pelajari kasus ini, yang jelas nama yang menjadi dalang akan kami beberkan di sidang nanti, silakan bersiap wahai para pemain di balik layar. sejengkal pun kami tidak akan mundur keadilan harus tetap tegak lurus " pungkas widya.
sekadar mengulas, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, namun masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta.
terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan