Bawaslu Mukomuko Petakan Potensi Rawan, Politik Identitas Tidak Dibenarkan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:03

GIAT: Bawaslu Mukomuko saat membersihkan APK pada Pemilu lalu. FIRMANSYAH/RB--

bawaslu mukomuko petakan potensi rawan, politik identitas tidak dibenarkan                            koranrb.id – untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 27 november 2024 nanti. 
saat ini badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten mukomuko mulai memetakan kerawanan dalam pemilhan.
pemetaan dilakukan setelah adanya arahan dari bawaslu provinsi bengkulu. 
hal ini disampaikan ketua bawaslu mukomuko teguh wibowo. tujuan dari pemetaan tidak lain untuk mencegah potensi terjadinya politik uang, isu sara dan tindak pidana lainnya.
baca juga:tiba dengan selamat, 172 jemaah haji mukomuko disambut isak tangis 
baca juga:pupr mukomuko mulai pengerjaan irigasi dan jalan, nilai proyek capai rp17 miliar lebih 
“perihal kerawanan pada pilkada serentak nanti memang suasanya politik lebih tinggi dibanding pemilu kemarin. karena dukungan masyarakat akan lebih terpusat, maka dari itu kami harus persiapan pengawasan dari awal,” terangnya.
teguh mengatakan, seluruh bawaslu kabupaten diminta melakukan beberapa hal sebagai fungsi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat selama tahapan pilkada 2024. 
mulai dari mengidentifikasi kerawanan terhadap daerah rawan yang dituangkan ke dalam alat kerja pengawasan terhadap daerah perbatasan, lokasi khusus dan daerah terluar.
“wilayah yang sulit diakses akan menjadi perhatian, sehingga pemilih yang berada di dearah susah akses, seperti perbatasan, kepulauan, dan lainnya bisa menggunakan hak demokrasinya.untuk daerah kita hanya ada satu wilayah yang susah di akses kalau banjir dan perbatasan,” katanya.
baca juga:sempat tertunda di 2023, bkd mukomuko pastikan tahun ini lelang randis
baca juga:setelah 7 warga positif dbd, barulah dinkes fogging lalang luas dan bagi bubuk abate pembunuh jentik nyamuk
teguh juga menyampaikan, saat ini tengah berlangsungnya pemukhtahiran data, di mana dalam kegiatan ini bawaslu juga melakukan tindakkan pencegahan terkait tahapan pemuktahiran data. 
dengan melakukan pengawasan pola melekat, sebab dikhawatirkan nantinya jika tak ada pengawasan terhadap pemukhtahiran data yang berlangsung akan berdampak pada pembagian tempat pemungutan suara (tps).
pasalnya, jumlah tps pada pilkada nanti jauh berkurang dibandingkan pemilu 14 februari 2024 lalu.
"hal ini juga akan menjadi perhatian kami karena dikhawatirkan pemilih ini tidak datang ke tps karena jaraknya terlalu jauh, jika sampai salah dalam menentukan,” ujarnya.
baca juga:waspadai ispa akibat kabut asap, dinkes mukomuko siapkan masker gratis 
baca juga:sk pepanjangan masa jabatan 148 kades dan bpd jadi 8 tahun tunggu kemendagri
bawaslu juga meminta pada pilkada nanti di mukomuko tidak ada politik identitas yang  dapat mengganggu, meneguhkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. serta pada pilkada nanti diharapkan integritas proses demokrasi dapat berjalan baik.
“semoga hingga seluruh rangkaian kegiatan pilkada tahun ini dapat berjalan lancar, mari bersama kita awasi dan laporkan jika nanti terjadi kecurangan,” ajaknya.
sementara itu, kantor kementerian agama (kemenag) kabupaten mukomuko tidak membenarkan adanya politik identis pada pilkada mukomuko. 
sebab dengan membawa-bawa agama, suku dan lain untuk kepentingan tertentu akan menyebabkan kesenjangan social bahkan perpecahan, sehingga sistem demokrasi dapat tergangu.
“kami minta warga mukomuko tidak ada yang membawa-bawa agama untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” kata kepala kantor kemenag mukomuko h. widodo s.hi.
widodo mengatakan, selain itu kantor kemenang kabupaten mukomuko, juga akan siap mendampingi dan memberikan pembinaan keagamaan kepada calon yang gagal pada saat maju pilkada nantinya. dampingan spritual ini akan diberikan untuk calon agar bisa menghadapi kekalahan.
"kami sudah sampaikan surat edaran kepada semua kantor urusan agama (kua) dan penyuluh keagamaan di 15 kecamatan. agar membantu mengimbau dan mengedukasi kecamatannya masing-masing, tidak boleh adanya politik identitas," ujarnya.
semoga pilkada tahun ini berjalan lancar, dan kabupaten mukomumko bisa memiliki kepala daerah dan wakil yang dapat membangun daerah. serta mensejahterakan masyarakat mukomuko baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 
“mari bersama kita sukseskan pilkada dan menjauhi politik identitas,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan