Tanggapi Permintaan Bebas Eks Mantri, JPU Yakin Korupsi KUR BRI Unit Tes Cabang Curup Terbukti

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:02

PLEIDOI: Nurul Azmi Riduan eks Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tes Cabang Curup saat menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan. DOK/RB--

KORANRB.ID – Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, terkait nota pembelaan atau pleidoi terdakwa perkara korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun anggaran 2021-2022 akan disampaikan hari ini.

JPU Kejari Lebong akan menyampaikan replik secara tertulis, menanggapi pleidoi terdakwa Nurul Azmi Riduan eks Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tes Cabang Curup yang meminta dibebaskan dari tuntutan.

“Hari ini kita akan sampaikan sanggahan tertulis. Kami menyikapi atas pleidoi yang di layangkan beberapa waktu yang lalu,” sampai JPU Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH, MH saat dikonfirmasi RB, Senin, 1 Juli 2024.

Robby menyebutkan, permintaan bebas dari tuntutan terdakwa yang disampaikan melalai Penasihat Hukum (PH) nya, tidak berlandaskan fakta dalam persidangan.

Bahkan Robby menyebut, perkara serupa terkait KUR perbankan di beberapa daerah bisa dibuktikan hingga jatuh putusan.

“Ada kasus serupa yang terjadi di Provinsi Lampung. Ikut menyeret Mantri juga, hal tersebut seharunya juga tidak luput dari pantauan PH agar PH tidak memberikan pleidoi tidak berdasar,” jelas Robby.

Ia melanjutkan, berdasarakan keterangan pihak BRI, terdakwa Nurul Azmi eks Mantri yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Bri Unit Tes Kabupaten Lebong.

Hal itu kata Robby, diperkuat pula dengan keterangan nasabah, serta beberapa saksi.

Faktanya lanjut Robby, saksi menerangkan ketika pencairan KUR senilai Rp50 juta, saksi mengaku hanya menerima Rp1 juta.

“Selain keterangan dari pihak BRI turut diperkuat juga dengan keterangan saksi bahwa aliran dana mengarah ke suatu pihak dan bertanggung jawab adalah terdakwa, seharusnya PH lihat itu,” jelas Robby.

tanggapi permintaan bebas eks mantri, jpu yakin korupsi kur bri unit tes cabang curup terbukti                            koranrb.id – tanggapan jaksa penuntut umum (jpu) jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong, terkait nota pembelaan atau pleidoi terdakwa perkara korupsi kredit usaha rakyat (kur) tahun anggaran 2021-2022 akan disampaikan hari ini.
jpu kejari lebong akan menyampaikan replik secara tertulis, menanggapi pleidoi terdakwa nurul azmi riduan eks mantri bank rakyat indonesia (bri) unit tes cabang curup yang meminta dibebaskan dari tuntutan.
“hari ini kita akan sampaikan sanggahan tertulis. kami menyikapi atas pleidoi yang di layangkan beberapa waktu yang lalu,” sampai jpu kejari lebong, robby rahditio dharma, sh, mh saat dikonfirmasi rb, senin, 1 juli 2024.
robby menyebutkan, permintaan bebas dari tuntutan terdakwa yang disampaikan melalai penasihat hukum (ph) nya, tidak berlandaskan fakta dalam persidangan.
baca juga:terungkap! ini penyebab perkelahian pengunjung warem seluma hingga korban meregang nyawa ditikam
baca juga:korban penyerangan otk di padang jati kota bengkulu sebut jumlah pelaku 10 orang
bahkan robby menyebut, perkara serupa terkait kur perbankan di beberapa daerah bisa dibuktikan hingga jatuh putusan.
“ada kasus serupa yang terjadi  di provinsi lampung. ikut menyeret mantri juga, hal tersebut seharunya juga tidak luput dari pantauan ph agar ph tidak memberikan pleidoi tidak berdasar,” jelas robby.
ia melanjutkan, berdasarakan keterangan pihak bri, terdakwa nurul azmi eks mantri yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita bri unit tes kabupaten lebong.
hal itu kata robby, diperkuat pula dengan keterangan nasabah, serta beberapa saksi.
baca juga:jpu sampaikan replik hari ini, adu fakta perkara korupsi setwan seluma
baca juga:sasar pintu masuk peredaran narkoba di bengkulu, polda bengkulu target operasi lokasi ini
faktanya lanjut robby, saksi menerangkan ketika pencairan kur senilai rp50 juta, saksi mengaku hanya menerima rp1 juta.
“selain keterangan dari pihak bri turut diperkuat juga dengan keterangan saksi bahwa aliran dana mengarah ke suatu pihak dan bertanggung jawab adalah terdakwa, seharusnya ph lihat itu,” jelas robby.
hal yang diyakini jpu dan ph nampaknya hanya terkait pasal yang dituntut kepada terdakwa, yakni bukan pasal 2 uu tipikor.
“pada tuntutan memang kami setuju bahwa terdakwa tidak dituntut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) undang -undang tindak pidana korupsi. tapi jangan lupa pasal lainnya juga terkena oleh terdakwa,” terang robby.
sementara, ph terdakwa, nurul azmi, hotma t sihombing, sh mengatakan akan melihat dahulu seperti apa tanggapan atau replik yang bakal disampaikan jpu dalam persidangan. namun hotma menegaskan, tuntutan jpu kepada kliennya tidak berdasar.
baca juga:sidang lanjutan perkara korupsi bos smk it al malik, jpu kejari bengkulu selatan hadirkan 4 saksi
baca juga:beban kn rp1,4 miliar korupsi kur bri lebong kepada terdakwa dihitung ulang
 “jika memaksakan masih dengan pasal yang dituntutan itu, maka jaksa tidak menganalisa dengan benar,” singkat hotma.
sekadar mengulas, nurul azmi riduan tak hanya dituntut 5 tahun penjara oleh jpu.
jpu juga membebankan uang pengganti sebesar rp1,4 miliar dalam tuntutan yang dibacakan senin, 10 juni 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
jpu kejari lebong, robby rahditio dharma, sh, mh menyampaikan bahwa terdakwa nurul azani, dituntut 5 tahun penjara dengan denda rp300 juta serta subsidair 6 bulan.
"menurut bukti persidangan yang keluar pada persidangan serta bukti yang kami kumpulkan maka kami menuntut terdakwa 5 tahun berikut dengan dendanya," ungkap robby.
selain itu, terdakwa dituntut pengembalian kerugian negara senilai rp1,4 miliar jika tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan.
"selain denda juga akan membebankan terdakwa sesuai dengan kerugian yang dirugikan yang belum dikembalikan," jelas robby.
disampaikan roby terdakwa dituntut pasal 3 jo pasal 18 huruf  a, huruf b ayat (2)ayat ayat (3) uuri nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah uuri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uuri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhpidana dan jo pasal 64 ayat (1) kuhpidana.
"tuntutan tersebut juga kita berikan sudah sesuai dengan aturan tindak pidana korupsi yang di atur dalam hukum pidana yang berlaku di negara kita,"  tutup robby.
diberitakan sebelumnya, beban kerugian negara (kn) rp1,4 miliar yang timbul dalam perkara dugaan korupsi dana kur bri unit tes lebong akan dihitung ulang.
pasalnya, selain terdakwa nurul azmi riduan yang saat ini sudah disidang, masih ada tiga tersangka yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) kejari lebong. 
tiga tersang itu berinisial, mk, ws dan sh. ketiganya diduga terlibat dalam perkara ini, dan disebut-sebut sebagai kaki tangan nurul azmi riduan. 
atau sebagai orang yang mencari nasabah "topengan" untuk terdakwa nurul azmi riduan.
“nanti kn kita hitung lagi, berapa yang dibebankan kepada terdakwa dan berapa kepada para calon tersangka,” kata kasi pidana khsusu (pidsus) kejarilebong, robby rahditio dharma, sh, jumat, 28 juni 2024.
dari tiga dpo, satu orang dpo berinisial mk akan diseret dalam perkara jilid ii dugaan korupsi kur bri unit tes lebong ini.
mk, diduga sebagai kaki tangan terdakwa nurul azmi riduan.
mk ini berperan sebagai calo mencarikan nasabah untuk terdakwa nurul azmi riduan.
disampaikan robi, beberapa waktu lalu, saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara untuk menyeret mk menjadi tersangka dalam perakar jilid ii.
"insyaallah, perkara jilid ii ini akan disidangkan di 2024 ini," singkatnya.
untuk diketahui, hingga saat ini, belum ada pemulihan kn yang dilakukan terdakwa nurul azmi riduan, dalam perkara dugaan korupsi dana kur bri unit tes.
tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong, kn yang ditimbulkan dalam perkara ini rp1,4 miliar.
sehingga, dalam tuntutan yang dibacakan jpu pada persidangan, senin, 10 juni 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, yang diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
jpu menuntut terdakwa nurul azmi riduan dengan pidana penjara 5 tahun dan uang penganti (up) rp1,4 miliar, apabila up ini tidak dibayarkan maka harta benda terdakwa akan disita, dan jika tidak memiliki harta benda maka akan ditambah kurungan pidana penjara 2 tahun 6 bulan.
“bila tidak dibayarkan, bakal diganti dengan kurungan badan, tapi disini kita bakal melakukan penelusuran asete terlebih dahulu,” ujar kasi pidsus kejari lebong, robi rahditio dharma, sh, mh, selasa, 18 juni 2024.
diterangkan robi, sebelumnya pihaknya sudah menelusuri aset terdakwa dan menemukan beberapa aset diduga milik terdakwa, seperti pertashop dan kos-kosan.
namun, aset-aset di atas belum bisa dipastikan benar-benar milik terdakwa. karena, beberapa aset kepemilikannya atas nama orang lain.
sehingga, menjelang putusan ini pihaknya akan kembali menelusuri aset milik terdakwa nurul azmi riduan.
jika ditemukan, aset yang diketahui milik terdakwa akan disita untuk memulihkan kn yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa.
“jika tidak ditemukan harta benda untuk memulihkan kn, maka akan diganti dengan kurungan badan 2 tahun 6 bula,” kata robi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan