Pemkab Anggarkan Rp 5,3 Miliar untuk Pengamanan Pemilu
Kepala Badan Kesbangpol, Suryadi, S.STP, M.Si --
KORANRB.ID – Selain mensukseskan Pilkada dengan mengalokasikan dana bagi KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana pemilu,
Pemkab Bengkulu Utara (BU) juga mengalokasikan dana untuk pengamanan pelaksanaan pemilu di BU yang akan dilaksanakan oleh TNI dan Polri.
BACA JUGA:NPHD Pilkada Rp 35 Miliar, Hari Ini Ditandatangani
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Suryadi, S.STP, M.Si menerangkan jika dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun ini Rp 5,3 Miliar. Dana tersebut akan dihibahkan pada Polres BU dan Kodim/0423 BU yang memang memiliki tugas besar pengamanan.
“Anggaran dananya sudah ada dan akan kita kucurkan ke TNI dan Polri yang memang bertugas pengamanan,” terang Suryadi.
BACA JUGA:Soal Perangkat dan Pemilu, Kades Diminta Profesional
Ia menerangkan jika dalam pelaksanaan Pilkada nantinya memang sebagian besar dana ditanggung daerah, termasuk pengamanan. Pengamanan sangat penting sebagai komitmen pemerintah dalam menciptakan pemilu yang damai dan aman serta tidak terciptakan perpecahan ditengah masyarakat.
“Maka memang unsur pengamanan tersebut sangat penting. Apalagi memang saat Pilkada gesekan-gesekan sangat mungkin terjadi, terutama dari pendukung pasangan calon,” terangnya.
BACA JUGA:Polres Mukomuko Cek Kesiapan Pengamanan Gudang Logistik Pemilu
Selain itu Kesbangpol yang juga memiliki fungsi intelijen daerah juga akan terus melakukan pengamatan di masyarakat. Hal ini untuk menghindari terjadinya perpecahan terutama yang berasal dari penyebaran kabar bohong.
“Kita belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya dimana kabar bohong beredar luas. Ini kita antisipasi karena bisa menjadi perpecahan ditengah masyarakat,” terangnya.
BACA JUGA:Giliran Bilik Suara Tiba, KPU Diperkuat Pos Pengamanan
Selain itu, Kesbangpol juga mengantisipasi untuk mempersiapkan langkah-langkah pencegahan. Sehingga Kesbangpol akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan daerah terutama sepanjang pelaksanaan pemilu.
“Karena pencegahan terjadinya perpecahan sangat penting dilakukan. Mengingat dalam pemilu, masyarakat sangat mudah dipecah belah dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Suryadi. (qia)