1 Bulan Program, 938 Unit Ranmor Pemutihan PKB, Kades Masih Minim

1 bulan program, 938 unit ranmor pemutihan pkb, kades masih minim mukomuko, koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan membebaskan bea balik nama (bbn) program pemutihan pajak kendaraan bermotor (ranmor) yang dilaksanakan unit pelaksana tekhnis daerah (uptd) samsat ini telah berlangsung 1 bulan. pemiliki kendaraan khususnya di kabupaten mukomuko sedapatnya memanfaatkan kesempatan ini, sebelum program pemutihan pkb dan bebas bbn berakhir. kepala uptd samsat kabupaten mukomuko, suryadi, mh mengatakan, program pemutihan pkb bertujuan meningkatkan sektor pendapatan asli daerah (pad). selain itu juga membantu masyarakat atau pemilik ranmor terbebas dari biaya-biaya yang harusnya dibayarkan, namun dihapuskan selama program berlangsung.  baca juga:disapu ombak besar hingga tenggelam, satu nelayan di pantai teluk sepang dinyatakan hilang baca juga:ini penjelasan polsek pondok kelapa terkait kasus bully di ponpes al hasanah baik berupa pembebasan sanksi administrasitif pkb, dan pembebasan biaya untuk balik nama kepemilikan kendaraan bermotor atau bbn. “program ini sengaja dipersiapkan pemprov bengkulu untuk menstimulan masyarakat agar taat membayar pajak. sebab tidak jarang mereka yang menunggak pajak, berat untuk melunasi karena nilainya membengkak. dan ini berdampak pada capaian pad kita,” katanya. suryadi menambahkan, program pemutihan pajak ranmor dilaksanakan serentak se provinsi bengkulu sejak 4 juni lalu sampai 30 november 2024.  kebijakan ini berdasarkan surat keputusan gubernur bengkulu nomor e290 bpkd tahun 2024.  sejak awal program ini berjalan sampai dengan awal bulan 2 juli,  2024 tercatat uptd samsat mukomuko sudah membantu pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak masyarakat sebanyak 938 unit ranmor. terbanyak kendaraan roda 2 atau sepeda motor. “sejak dibukanya program pemutihan pajak, samsat mukomuko sudah mengelurkan bukti pembayaran tunggakan pajak 938 unit kendaraan roda dua dan roda empat,” sampai suryadi.  lanjutnya, rincian 938 kendaraan bermotor yang membayar pajak, 683 unit merupakan kendaraan roda 2, dan 224 unit merupakan kendaraan roda 4.  nominal pajak yang dibebaskan sebesar rp491 juta lebih.  diyakini angka kendaraan yang akan mengikuti program ini akan terus bertambah, dimana setiap harinya tidak kurang dari 30 wajib pajak datang ke uptd samsat mukomuko melakukan pembayaraan. baca juga:penanganan inflasi, distan bangun rumah produksi pakan juga rph dan bangsal pascapanen baca juga:baliho bacalon bertebaran aman, bawaslu pantau asn dan pemdes pelanggaran pilkada juga disiapkan mobil samsat keliling yang secara bergeliran dating ke beberapa kecamatan. terutama kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten mukomuko, sehingga memudahkan wajib pajak. “untuk pembayaran langsung masuk ke kasda pemprov bengkulu. kami yakin, jumlah pemilik kendaraan bermotor mengikuti program ini terus bertambah,” ujarnya. suryadi menjelaskan, di program pemutihan ini masyarakat tidak perlu repot menyiapkan berkas-berkas persyaratan.  masyarakat hanya perlu membawa kartu tanda penduduk (ktp), surat tanda nomor kendaraan (stnk) asli dan fotokopi saja.  sedangkan syarat untuk layanan program pembebasan denda bbn kendaraan bermotor, pemohon hanya perlu melampirkan ktp, stnk, bpkb beserta kendaraannya.  membawa kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani di atas materai. setelah semua berkas siap, langsung ke uptd samsat. “jadi jangan khawatir, proses tidak rumit. sebelum program ini brakhir silakan manfaatkan segera,” ajaknya. baca juga:kemenag pastikan buku nikah aman, catin wajib bimbingan pranikah baca juga:bawaslu mukomuko petakan potensi rawan, politik identitas tidak dibenarkan suryadi menambahkan, meskipun tidak dapat dibedakan kendaraan dinas dan pribadi yang melakukan pembayaraan pajak karena harus melalui system, namun dipastikan ada beberapa opd pemkab mukomuko yang datang membayarkan pajak kendaraan. memang jumlah tersebut dirasa masih minim terutama kendaraan dinas yang digunakan kepala desa (kades). hingga saat ini masih sangat minim peran serta kades memanfaatkan program pemutihan ini. “kami tidak bisa menghitung angka secara pasti karena ada di system. namun saat menginput kami tahu kalau kendaraan dinas atau bukan. karena itu pula kami tahu belum ada kades yang datang mengikuti program ini,” tandasnya.

Tag

• # perintah gubernur
• # pkb ranmor
• # bebas bbn
• # peningkatan pad
• # samsat mukomuko
• # pemutihan pajak

Share

• 
• 
• 
• 
•