Jaksa Temukan Indikasi Kekurangan Volume Proyek Fisik Desa Bungin, Begini Penjelasan Kasi Pidsus

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 06 Jul 2024 - 00:03

CEK : Tim Kejari Lebong bersama tim dari Dinas PUPR-P melakukan pengecekan beberapa kegiatan fisik di Desa Bungin. FIKI/RB--

KORANRB.ID – Jaksa temukan ada indikasi kekurangan volume dari beberapa kegiatan fisik yang ada di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning.

Temuan ini, dari hasil pengecekan kegiatan fisik Desa Bungin, yang dilakukan Bidang Pidana Khsusu (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong, Kamis, 4 Juli 2024.

Pengecekan kegiatan fisik di Desa Bungin, untuk mendalami penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning tahun anggaran (TA) 2017-2022.

Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH, MH, dikonfirmasi, Jumat, 5 Juli 2024 menerangkan, dari hasil pengecekan dua kegiatan fisik, meliputi Jalan Usaha Tani (JUT) dan irigasi di Desa Bungin, ditemukan indikasi kekurangan volume dalam pengerjaan dua item kegiatan itu.

Disebutkan Robby, seperti kegiatan JUT digambar semisal lebarnya 2 meter, namun setelah diukur di lapangan lebar jalan JUT tidak mencapai 2 meter.

“Irigasi itu indikasinya ada, pengurangan volume. Jalan Usaha Tani begitu juga,” kata Robby.

Ditegaskan Robby, dari hasil pengecekan di lapangan semua kegiatan fisik yang ada di Desa Bungin benar-benar dibangun.

Namun, bangunan itu tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang disusun. Sehingga timbul indikasi kekurangan volume itu.

“Untuk bangunannya ada, Cuma item-item nya saja kita indikasikan ada kekurangan volume,” ujarnya.

Disampaikan Robby, berdasarkan keterangan mantan Kades Bungin 2017-2022, semua kegiatan fisik yang ada di Desa Bungin, sudah dikerjakan sesuai gambar yang sudah direncanakan.

jaksa temukan indikasi kekurangan volume proyek fisik desa bungin, begini penjelasan kasi pidsus                            koranrb.id – jaksa temukan ada indikasi kekurangan volume dari beberapa kegiatan fisik yang ada di desa bungin, kecamatan bingin kuning.
temuan ini, dari hasil pengecekan kegiatan fisik desa bungin, yang dilakukan bidang pidana khsusu (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) lebong bersama dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) lebong, kamis, 4 juli 2024.
pengecekan kegiatan fisik di desa bungin, untuk mendalami penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa (dd/add) desa bungin, kecamatan bingin kuning tahun anggaran (ta) 2017-2022.
kasi pidsus kejari lebong, robby rahditio dharma, sh, mh, dikonfirmasi, jumat, 5 juli 2024 menerangkan, dari hasil pengecekan dua kegiatan fisik, meliputi jalan usaha tani (jut) dan irigasi di desa bungin, ditemukan indikasi kekurangan volume dalam pengerjaan dua item kegiatan itu.
baca juga:4 pemuda purbosari seluma diciduk sedang mabuk tuak 
baca juga:penetapan tersangka dugaan korupsi dd add puguk pedaro semakin dekat
disebutkan robby, seperti kegiatan jut digambar semisal lebarnya 2 meter, namun setelah diukur di lapangan lebar jalan jut tidak mencapai 2 meter.
“irigasi itu indikasinya ada, pengurangan volume. jalan usaha tani begitu juga,” kata robby.
ditegaskan robby, dari hasil pengecekan di lapangan semua kegiatan fisik yang ada di desa bungin benar-benar dibangun.
namun, bangunan itu tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (rab) yang disusun. sehingga timbul indikasi kekurangan volume itu.
baca juga:7 tersangka tetap ditahan, 6 jpu kawal persidangan dugaan korupsi rsud mukomuko rp4,8 miliar
baca juga:tuntutan 4 terdakwa korupsi laboratorium rsud curup ditunda, jpu sebut masih menganalisa fakta 
“untuk bangunannya ada, cuma item-item nya saja kita indikasikan ada kekurangan volume,” ujarnya.
disampaikan robby, berdasarkan keterangan mantan kades bungin 2017-2022, semua kegiatan fisik yang ada di desa bungin, sudah dikerjakan sesuai gambar yang sudah direncanakan.
“tapi setelah kita cek dilapangan, dan kita bandingkan gambar dengan fisik dilapangan tidak pas volumenya,” tambah robby.
robby merasa heran, dengan kegiatan fisik yang tidak sesui dengan gambar dan terindikasi kekurangan volume. kenapa bisa anggaran pekerjaan itu bisa dicairkan pihak desa.
baca juga: 6 kelompok peminjam fiktif pnpm-mp, 11 saksi perkuat dakwaan jpu
baca juga:penetapan tsk kasus proyek puskeswan dinas pertanian benteng tunggu penghitungan kn, polda periksa 42 saksi
apalagi, bukan cuma satu dua kegiatan, melainkan kegiatan fisik yang berlangsung sejak 2017 hingga 2022.
“yang kita aneh, kok bisa lolos pencairannya. ini masalahnya kegiatan lima tahun, kalau kegiatan satu tahun masih oklah,” tuturnya.
kamis itu, kata robby baru beberapa kegiatan fisik yang dilakukan pengecekan.
ke depan, tentu pengecekan kegiatan fisik di desa bungin akan terus dilakukan, hingga  semua kegiatan itu bisa dilakukan pengecekan.
“karena ini titiknya kegiatannya banyak, tentu kedepan akan kita lanjutkan lagi. karena, kemarin kita itu belum selesai. kalau tidak ada halangan rabu depan kami akan turun lagi ke lapangan,” sampainya.
untuk diketahui, sampai saat, pihak kejari lebong sudah memanggil lebih dari 30 orang saksi, baik dari pihak masyarakat, perangkat desa, dan dari pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari desa bungin.
dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, sudah menjurus ke calon tersangka. 
pihaknya menargetkan, dalam waktu dekat ini penetapan tersangka akan segera dilakukan.
selain itu, untuk menghitung keruguan negara (kn) dalam kasus ini haru melibatkan auditor.
sekedar mengulas, surat perintah (sprin) penyelidikan dikeluarkan sejak 3 mei 2024 lalu. saat ini pidsus kejari lebong sudah memeriksa kurang lebih 10 orang saksi.
kasus ini naik penyelidikan setelah pihak kejari lebong menerima laporan dari masyarakat atas dugaan tipikor penggunaan dd/add desa bungin tahun anggaran 2017-2022. 
kemudian, laporan itu ditindaklanjuti oleh tim intelijen kejari lebong, setelah ditindak lanjuti ditemukan ada dugaan kerugian negara (kn) yang timbul dari penggunaan dd/add tersebut.
sehingga, penyelidikan dilimpahkan ke pidsus kejari lebong. 
untuk estimasi kn dalam kasus ini, belum diketahui, karena masih dilakukan perhitungan. 
secara keseluruhan total anggaran dd/add dari 2017-2022 itu berkisar rp5 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan