Optimis Capai PAD Pajak Rp76 Miliar, Pemkab Rejang Lebong Optimalkan Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 08 Jul 2024 - 00:03

BPKD: Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rejang Lebong.-foto: dok/koranrb.id-

optimis capai pad pajak rp76 miliar, pemkab rejang lebong optimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah                            curup, koranrb.id – pemkab rejang lebong terus berupaya mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai target pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024 sebesar rp76 miliar.
meskipun ada tantangan seperti penundaan awal tahun dan tingginya belanja pegawai, upaya optimalisasi dan pengaturan yang lebih ketat diharapkan dapat membantu mencapai target tersebut. 
untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp76 miliar di tahun 2024, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong terus berupaya mengoptimalkan penarikan pajak dari berbagai sumber yang ada di wilayah tersebut.
selain itu, pendapatan daerah dari sektor retribusi juga diupayakan secara maksimal.
baca juga:festival tabut 2024 resmi dibuka, gubernur rohidin sampaikan pesan ini
menurut kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) rejang lebong, andi ferdian, se, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) kabupaten rejang lebong sempat mengalami penundaan selama dua bulan pada awal tahun, yakni januari dan februari.
hal ini disebabkan oleh evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah oleh kementerian dalam negeri.
"sempat terjadi penundaan penarikan pdrd yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengatur hal itu, yakni peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah," ungkap andi.
namun, mulai 29 februari 2024, penarikan pajak daerah dan retribusi daerah sudah dapat dilanjutkan oleh organisasi perangkat daerah (opd) yang bertanggung jawab atas pengumpulan tersebut serta yang dilakukan kepada bpkd kabupaten rejang lebong.
andi menjelaskan bahwa target pad kabupaten rejang lebong sebesar rp76 miliar telah dimulai dan akan dilakukan setiap bulan oleh bpkd, serta setiap triwulan oleh sekretaris daerah (sekda) dan setiap semester oleh bupati rejang lebong.
ia berharap opd yang bertugas dalam pengumpulan pad dapat bekerja keras dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
baca juga:bapenda kota bengkulu target capai rp60 juta pad dari retribusi parkir festival tabut
"meskipun penarikan pad kabupaten rejang lebong baru dimulai pada awal maret, kita tetap optimis bahwa target pad tahun 2024 akan tercapai. ini dikarenakan dalam perda pdrd di kabupaten rejang lebong telah ditetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya," terang andi.
pengoptimalan penarikan pajak dan retribusi daerah ini dilakukan pemkab rejang lebong untuk menutupi ketimpangan anggaran daerah, salah satunya akibat beban belanja pegawai yang cukup tinggi saat ini.
dari total apbd kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2024 sebesar rp1,1 triliun, hampir separuhnya yaitu rp480 miliar atau 43,6 persen dihabiskan untuk belanja pegawai.
beban belanja pegawai tersebut telah dibagi menjadi beberapa pos anggaran, diantaranya untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai sekitar rp350 miliar atau 80 persen dari total belanja pegawai.
selain itu, tunjangan profesi guru (tpg), tunjangan kinerja guru (tkg), dan dana alokasi khusus (dak) non fisik sebesar rp70 miliar.
baca juga:anak pintar karena keturunan adalah mitos, ini penjelasannya
selanjutnya, anggaran untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) sebesar rp21 miliar, dan pembayaran honor tenaga kerja sukarela (tks) atau tenaga harian lepas (thl) sebesar rp15 miliar.
"sementara sisanya dialokasikan untuk tunjangan pejabat dan honorarium panitia pelaksana dan lainnya," ujar andi.
dengan besaran belanja pegawai tersebut, kabupaten rejang lebong belum bisa memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (hkpd), yang mengatur pembatasan belanja pegawai pada apbd maksimal 30 persen dari total apbd.
"meskipun seluruh kabupaten/kota di provinsi bengkulu belanja pegawainya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat, keuangan daerah secara umum masih dalam kondisi stabil," tambah andi.
dalam apbd 2024, struktur apbd rejang lebong terdiri dari pendapatan daerah sebesar rp1.078.512.497.631, belanja daerah sebesar rp1.125.947.236.674, dan pembiayaan daerah sebesar rp49.961.739.043.
setelah ditutupi pembiayaan daerah/silpa tahun sebelumnya sebesar rp49.961.739.043, dan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar rp2.500.000.000, defisit riil pada apbd 2024 menjadi nihil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan