DPRD Bengkulu Selatan Ingatkan Eksekutif Soal Keuangan Daerah, Jangan Sampai Bangkrut

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 08 Jul 2024 - 00:03

Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Barli Halim, SE.-foto: rio/koranrb.id-

Sebab, kalau tidak Barli memastikan anggaran daerah akan benar-benar habis hanya untuk bayar gaji pegawai.

Menurut Barli, sistem perekrutan PPPK dan CPNS bedah. Jika CPNS gajinya sudah pasti terakomodir dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Sehingga, jika jumlah PNS bertambah di suatu daerah seperti halnya Kabupaten Bengkulu Selatan, maka DAU juga akan otomatis bertambah.

Sedangkan, PPPK belum ada upaya dari pemerintah pusat soal gajinya.

Sementara, jika ke depannya benar-benar tidak ada lagi anggaran untuk pembayaran gaji PPPK.

Maka, akan dikemanakan mereka yang selama ini telah lulus.

"Makanya, saya minta ini harus benar-benar dikaji dengan teliti. Kasihan mereka (PPPK, red) kalau sudah lulus namun tidak ada anggaran untuk bayar gajinya," tuturnya.

dprd bengkulu selatan ingatkan eksekutif soal keuangan daerah, jangan sampai bangkrut                            kota manna, koranrb.id - apbd kabupaten bengkulu selatan lebih banyak dihabiskan untuk pembayaran gaji asn setiap tahun.
oleh sebab itu dprd bengkulu selatan mengingatkan eksekutif agar keuangan daerah tidak bangkrut.
apbd kabupaten bengkulu selatan setiap tahun tidak pernah lebih dari rp 1 triliun.
bahkan anggaran tersebut setengahnya diperuntukkan untuk pembayaran gaji asn seperti pns dan pppk.
ketua dprd kabupaten bengkulu selatan, barli halim, se mengatakan keuangan daerah setiap tahun lebih banyak dipakai untuk memenuhi kebutuhan gaji asn.
baca juga:kota bengkulu kebanjiran, dilanda hujan deras semalam, ini 10 lokasi terdampak banjir
total apbd kabupaten bengkulu selatan setiap tahun, setengahnya habis untuk bayar gaji.
ditambah lagi tahun ini pemkab bengkulu selatan melakukan perekrutan pegawai melalui seleksi cpns dan seleksi pppk dengan kuota mencapai 457 orang.
oleh karena itu, barli meminta agar eksekutif hati-hati membuat kebijakan perekrutan pegawai baru.
mengingat, jika sampai lalai dan tidak dikaji secara matang, maka bukan tidak mungkin kedepannya keuangan daerah bisa benar-benar bangkrut karena tersedot untuk membayar gaji.
"kami ingatkan pemerintah daerah agar hati-hati soal keuangan daerah, jangan sampai habis gara gara kajian yang kurang pas," kata barli.
barli menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya melaksanakan rapat dengan bkpsdm dan juga tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
dalam rapat tersebut dirinya sudah menyampaikan secara detail mengenai ancaman yang bisa saja terjadi jika tidak hati-hati dalam perekrutan pppk.
baca juga: dinkes bengkulu catat 781 kasus gigitan hpr hingga mei 2024
"ancaman utama jika tidak hati-hati yaitu, habis anggaran daerah hanya untuk bayar gaji pegawai dan pppk. ujung-ujungnya tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan," tegas barli.
menurut barli, kemungkinan terburuk yang ia sampaikan tersebut bukan tanpa alasan ataupun sebab.
selama ini belum ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
terutama mengenai anggaran untuk pembayaran gaji pppk yang ditransfer ke daerah.
itu artinya, pembayaran gaji pppk masih tetap akan dibebankan ke apbd. 
"sebagai contoh saja, awalnya pemerintah pusat berjanji akan membayar gaji pppk di daerah. tapi pada tahun 2024 gaji mereka tetap dibebankan ke daerah," beber barli.
akibatnya daerah terpaksa mengalokasikan anggaran dari apbd 2024 untuk pembayaran gaji pppk.
baca juga:kecanduan game online? ini 10 dampak negatif yang bakal terjadi 
tercatat, dari total keseluruhan pppk yang ada di kabupaten bengkulu selatan sekitar 360 orang.
daerah harus keluarkan uang sebesar rp 26 miliar untuk bayar gaji mereka.
bahkan, saking rawannya keuangan daerah ini, barli menyebutkan jika setiap pembahasan anggaran pasti sempat alot hanya karena soal pembayaran gaji pppk.
salah satunya, jika anggaran untuk pembayaran gaji pppk tidak diakomodir di apbd, maka secara otomatis para pppk yang telah lulus tidak akan terima gaji.
hal itu pula yang jadi pertimbangan berat dprd dan pemkab bengkulu selatan harus tetap mengalokasikan anggaran untuk bayar gaji pppk dari apbd murni 2024.
"peringatan ini saya sampaikan tidak lain untuk kepentingan daerah ini sendiri. sebab, jika saat ini saja anggaran bayar gaji pppk sudah besar. apalagi jika ditambah, otomatis anggaran tersedot akan semakin besar pula," beber barli.
terkecuali jika memang nantinya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pppk yang ada di setiap daerah termasuk di bengkulu selatan.
baca juga:kemampuan adaptasi tinggi! berikut 5 hewan yang hidup di jurang laut
sebab, kalau tidak barli memastikan anggaran daerah akan benar-benar habis hanya untuk bayar gaji pegawai.
menurut barli, sistem perekrutan pppk dan cpns bedah. jika cpns gajinya sudah pasti terakomodir dalam dana alokasi umum (dau).
sehingga, jika jumlah pns bertambah di suatu daerah seperti halnya kabupaten bengkulu selatan, maka dau juga akan otomatis bertambah.
sedangkan, pppk belum ada upaya dari pemerintah pusat soal gajinya.
sementara, jika ke depannya benar-benar tidak ada lagi anggaran untuk pembayaran gaji pppk.
maka, akan dikemanakan mereka yang selama ini telah lulus.
"makanya, saya minta ini harus benar-benar dikaji dengan teliti. kasihan mereka (pppk, red) kalau sudah lulus namun tidak ada anggaran untuk bayar gajinya," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan