Hasil Verifikasi Faktual KPU Rejang Lebong, 13 Ribu Dukungan Dempo - Bang Ken Dinyatakan TMS

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 10 Jul 2024 - 00:03

PLENO: Komisioner KPU Rejang Lebong saat menerima berita acara hasil rapat pleno verifikasi faktual di tingkat kecamatan beberapa waktu lalu.-foto: arie/koranrb.id-

hasil verifikasi faktual kpu rejang lebong, 13 ribu dukungan dempo - bang ken dinyatakan tms                            curup, koranrb.id – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong menemukan sebanyak 13.439 dukungan ktp dari total 16.068 dukungan kepada bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur bengkulu, dempo xler dan ahmad kanedi (bang ken) dari jalur independen, tidak memenuhi syarat (tms).
hal ini diketahui setelah kpu rejang lebong melakukan verifikasi faktual kepada seluruh dukungan yang ada di kabupaten rejang lebong.
komisioner kpu kabupaten rejang lebong, eiis purwanti, menyatakan pleno rekapitulasi verfak telah dilakukan di tingkat kecamatan.
hasil ini kemudian akan diplenokan kembali di tingkat kabupaten pada 10 juli 2024.
proses verfak melibatkan pengecekan fisik dan konfirmasi langsung dengan para pemilik ktp yang terdaftar sebagai pendukung. 
baca juga:bikin deg-degan! pesawat boeing terpaksa mendarat darurat, ada masalah di sistem, begini kondisi penumpang
“hasil verfak menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan tidak memenuhi syarat karena berbagai alasan yang terungkap selama proses ini,” terang eiis.
dijelaskan eiis, salah satu penyebab utama yang mengakibatkan dukungan dinyatakan tms adalah adanya klarifikasi dari warga yang menyatakan tidak mendukung bakal pasangan calon tersebut.
banyak warga yang dikonfirmasi mengaku tidak pernah memberikan dukungan mereka meskipun nama mereka tercantum dalam daftar pendukung. 
“misalnya, seorang warga yang namanya tidak disebutkan mengaku heran mengapa e-ktp-nya bisa dicatut dalam dukungan. dia menyatakan tidak mengenal pasangan dempo xler - ahmad kanedi dan tidak merasa memberikan dukungannya,” beber eiis.
selain itu, sambung eiis, berdasarkan hasil verifikasi faktual pihaknya menemukan sekitar 9.000 ktp dukungan tidak dapat diverifikasi karena pemiliknya tidak lagi tinggal di rejang lebong.
banyak dari mereka yang telah pindah tempat tinggal sehingga tidak dapat ditemui oleh petugas verfak.
ketidakmampuan untuk menemui pendukung ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya jumlah dukungan yang tms. 
baca juga:pemprov bengkulu targetkan nilai b pada evaluasi sakip tahun 2024
“situasi ini mengindikasikan adanya masalah dalam pencatatan dan pemutakhiran data pendukung oleh tim kampanye,” terangnya.
hal lain yang juga menjadi temuan kpu rejang lebong adanya beberapa dukungan berasal dari warga yang telah meninggal dunia sejak lama.
eiis menyebutkan bahwa ada beberapa dukungan yang ternyata pemiliknya telah meninggal dunia.
data ini menunjukkan bahwa ada ketidakcermatan dalam pengumpulan dukungan, di mana ktp milik orang yang sudah meninggal masih digunakan untuk mendukung pasangan calon. 
“hal ini mencerminkan potensi adanya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas eiis.
menurut eiis, banyak dari dukungan yang tms tersebut telah disampaikan ke liaison officer (lo) atau tim penghubung bakal pasangan calon, namun hingga batas akhir waktu klarifikasi tidak ada tanggapan atau perbaikan yang dilakukan.
baca juga: terbukti korupsi dana kur, eks mantri bri unit tes divonis 3,5 tahun penjara
ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara tim penghubung dan kpu dalam memastikan validitas dukungan. 
“lo seharusnya berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu yang muncul selama proses verfak, namun kurangnya respon dari pihak lo memperparah situasi ini,” tambah eiis.
salah satu warga berinisial rd, yang dicatut namanya dalam dukungan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan dukungannya kepada bakal calon manapun dalam pilkada 2024.
sehingga dengan munculnya nama dirinya saat dilakukan verifikasi oleh kpu rejang lebong, membuat dirinya merasa dirugikan lantaran identitas kependudukannya telah disalahgunakan tanpa sepengetahuan.
“kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang mekanisme perlindungan data pribadi dan integritas proses pengumpulan dukungan di tingkat lokal. kami berharap agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas untuk memastikan tidak terulangnya penyalahgunaan data di masa depan,” tegas rd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan