PT Agricinal Wajib Setop Panen di Lahan DAS, Pertemuan Hasilkan 5 Keputusan Ini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:42

PT Agricinal wajib setop panen di lahan DAS, pertemuan hasilkan 5 keputusan ini --shandy/rb

Sementara itu, Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Lambe Patabang Birana, S.IK, MH belum berbicara banyak terkait dengan kasus penembakan yang dialami 2 warga Bengkulu Utara yang diduga dilakukan oleh oknum aparat tersebut.

Ia hanya menyatakan jika saat ini tengah proses penyelidikan.

“Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” singkat Kapolres.

Sekadar mengetahui, pemasangan patok batas berupa siring tersebut memang menjadi keinginan masyarakat.

Sehingga setiap orang termasuk masyarakat desa penyangga mengetahui dimana lokasi HGU dan bukan HGU perusahaan.

Apalagi, dalam keterangan PT Agricinal, lahan sempadan sungai sudah dilepaskan dari HGU.

Sedangkan masyarakat masih melihat perusahaan memanen buah kelapa sawit di sempadan sungai tersebut.

Sedangkan saat masyarakat memanen, perusahaan menuduh masyarakat pencuri layaknya yang menjadi motif penembakan warga Jumat lalu.

pt agricinal wajib setop panen di lahan das, pertemuan hasilkan 5 keputusan ini                              koranrb.id – bupati bengkulu utara ir. h mian pada selasa 16 juli 2024 memimpin rapat penuntasan konflik lahan antara pt agricinal dengan masyarakat desa penyangga.
konflik ini yang berbuah terjadinya kasus penembakan 2 warga kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat dan diduga dilakukan oknum aparat hukum jumat 12 juli pekan lalu.
 rapat tersebut mengambil beberapa keputusan yang intinya menuntaskan akal masalah yang menjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat tersebut. 
adapun 5 keputusan yang diputuskan dalam pertemuan yang diikuti oleh kajari, kapolres, dandim, ketua pengadilan dan pejabat pemda bengkulu utara 
baca juga:pemkab bengkulu utara rapat internal bahas pt agricinal, ini pesan bupati mian 
baca juga:besuk korban penembakan di pt agricinal, rohidin minta aparat berikan perlindungan dan keamanan masyarakat 
1. kawasan yang berada sempadan sungai menjadi hak balai das atau pemerintah.
maka pt agricinal wajib setop panen di lahan das. 
2. perusahaan harus membuat batas mengelilingi lahan sesuai hgu perpanjangan pt agricinal.
3. perusahaan hanya berwenang mengurusi atau mengawasi lahan yang masuk dalam hgu.
baca juga:2 warga ditembak petugas pam pt agricinal, gubernur minta pemkab bengkulu utara tegas! 
baca juga:warga jadi korban penembakan, desa di bengkulu utara minta pengosongan lahan das pt agricinal
sedangkan lahan sempadan sungai atau das adalah hak bp das atau pemerintah.
4. perusahaan dilarang cawe-cawe atau ikut mengelola dengan alasan tertentu memanfaatkan lahan dan tanaman yang ada di kawasan sempadan sungai.
5. meminta semua pihak tidak membenturkan masyarakat dengan aparat maupun masyarakat dengan pemerintah  
mian juga memberikan waktu pada perusahaan hingga dua pekan ke depan atau dalam bulan ini untuk membangun siring atau parit mengelilingi lahan hgu perusahaan. 
baca juga:korban penembakan dirujuk ke rs bhayangkara, warga minta pt agricinal diusut
baca juga:dugaan penembakan di kebun pt agricinal, security: 1 korban sempat kejar aparat dengan parang sebelum ditembak
siring ini merupakan batas lokasi hgu perusahaan sehingga bisa diketahui semua pihak termasuk masyarakat desa penyangga.
“batas keliling ini harus dibuat, minggu ini atau minggu depan sesuai dengan batas perpanjangan hgu perusahaan dengan membuat siring atau parit seperti perusahaan lain,” tegasnya. 
hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan baik itu pemanfaatan tanaman yang ada di atas lahan di luar hgu. 
termasuk juga terjadinya salah pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh perusahaan.
baca juga:petugas keamanan pt agricinal benarkan 2 warga ditembak, ternyata penyebabnya ini
baca juga:buruh pt mss mogok kerja, nilai jam kerja tak manusiawi, ini kata disnakertrans seluma setelah datangi pt mss 
“mana yang menjadi hak perusahaan, itu yang harus diurusi perusahaan, masalah das dan sempadan sungai itu urusan pemerintah dalam hal ini bpdas yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi atau daerah,” kata mian.
diterangkannya jika hal tersebut merupakan solusi yang sudah disepakati semua pihak dalam pertemuan.
hal ini juga sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan masyarakat. 
“ini yang menjadi akar masalahnya dan kita sudah tetapkan solusi yang menjadi keputusan bersama untuk dipatuhi semua pihak,” tegasnya.
baca juga:rohidin ambil formulir cagub bengkulu di pkb, optimis bakal didukung pkb
baca juga:73 karyawan pt agra sawitindo mulai mogok kerja, ini pemicunya 
sementara itu, kapolres bengkulu utara akbp. lambe patabang birana, s.ik, mh belum berbicara banyak terkait dengan kasus penembakan yang dialami 2 warga bengkulu utara yang diduga dilakukan oleh oknum aparat tersebut.
ia hanya menyatakan jika saat ini tengah proses penyelidikan. 
“saat ini masih dalam proses penyelidikan,” singkat kapolres. 
sekadar mengetahui, pemasangan patok batas berupa siring tersebut memang menjadi keinginan masyarakat. 
baca juga:buruh pt mss keluhkan managemen tidak manusiawi, disnakertrans turunkan tim ke perusahaan
sehingga setiap orang termasuk masyarakat desa penyangga mengetahui dimana lokasi hgu dan bukan hgu perusahaan. 
apalagi, dalam keterangan pt agricinal, lahan sempadan sungai sudah dilepaskan dari hgu. 
sedangkan masyarakat masih melihat perusahaan memanen buah kelapa sawit di sempadan sungai tersebut. 
sedangkan saat masyarakat memanen, perusahaan menuduh masyarakat pencuri layaknya yang menjadi motif penembakan warga jumat lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan