Aksi Mogok Kerja Karyawan PT Agra Sawitindo Berhenti, Ini Penjelasan Ketua PUK FSPPP-SPSI

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 21 Jul 2024 - 22:06

Aksi Mogok Kerja Karyawan PT Agra Sawitindo Berhenti, Ini Penjelasan Ketua PUK FSPPP-SPSI--jeri/rb

Pada saat ini pihaknya masih mencari dokumen asli yang diduga tandatangannya dipalsukan. Berdasakran keterangan dari pihak perusahaan, saat ini surat itu sudah diserahkan ke Disnakertrans Bengkulu Tengah.

Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Disnakertrans untuk meminta surat tersebut.

Kemudian selanjutnya, untuk memastikan adanya tindakan pemalsuan tandatangan, Polres Bengkulu Tengah akan mengirimkan surat tersebut ke Puslabfor Palembang.

"Kita akan meminta surat asli yang tanda tangan yang di palsukan. Kemudian anti sample nya akan kita kirim ke ke Palembang untuk diuji keasliannya," bebernha

Kalau memang terbukti melakukan tindakan pemalsuan, pelaku akan diancam dengan pasal 263 KUHP dan apabila digunakan, maka pelaku yang menggunakan tanda tangan palsu tersebut dikenakan pasal 264 KUHP.

"Kalau nanti memang sudah terbukti, maka pelaku tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana 6 tahun penjara," tegasnya.

aksi mogok kerja karyawan pt agra sawitindo berhenti, ini penjelasan ketua puk fsppp-spsi                            koranrb.id - aksi mogok kerja yang dilakukan 73 karyawan pt. agra sawitindo pada saat ini sudah berhenti para karyawan sudah mulai bekerja seperti biasanya.
bahkan 73 karyawan yang sempat mogok kerja tersebut sudah mulai kerja kembali seperti biasa sejak hari kamis, 18 juli 2024. 
untuk diketahui, awalnya para karyawan dijadwalkan akan mogok kerja mulai tanggal 15 juli hingga 20 juli 2024. 
ketua pengurus unit kerja (puk) fsppp-spsi unit pt agra sawitindo, mustofa menjelaskan, pihaknya memberhentikan aksi mogok kerja karena pihak perusahaan telah melakukan pemanggilan terhadap karyawan serta serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) sebanyak dua kali.
baca juga:hati-hati! berikut 5 cara ular masuk ke dalam rumah
baca juga:usai viral keluhan buruh, infonya manajer pt mss dipecat, buruh: kami siap demo jika kembali
apabila mengacu dalam peraturan ketenagakerjaan, jika pekerja yang mengadakan aksi mogok kerja dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, maka diharuskan untuk kembali bekerja. 
“awalnya kami memang melakukan aksi mogok satu minggu. namun kami dan karyawan lainnya sudah mendapatkan surat pemanggilan dari perusahaan untuk kembali bekerja sebanyak dua kali. maka dari itu sejak hari kamis 18 juli 2024 kami mengakhiri mogok kerja dan kembali bekerja seperti biasa,” sampainya
lanjut mustofa, sebelum memutuskan kembali bekerja pihaknya sudah berkoordinasi dengan spsi.
berdasarkan keterangan spsi, apabila sudah mendapatkan dua kali surat pemanggilan dari perusahaan, maka wajib untuk bekerja kembali. 
baca juga:pilkada kepahiang: nata-hafizh bidik golkar dan pdip
baca juga:fikri berlayar ke pilkada rejang lebong, siapa segera menyusul?
meksipun sudah bekerja kembali, pihaknya menyatakan jika tuntutan pihak karyawan meminta untuk manager dilakukan mutasi atau pemecatan juga telah mendapatkan keputusan. 
“pihak managemen pusat menyatakan bahwa manager saat ini tidak bisa dilakukan mutasi atau pemberhentian. dikarenakan kinerja sony terlampir baik dan memiliki keuntungan. di sisi lain, manager saat ini juga sudah berjanji akan merubah sikap dan merangkul karyawan,” pungkasnya. 
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap mengungkapkan, ia berharap tak ada aksi mogok kerja lagi.
sebab apabila mogok kerja dilakukan akan merugikan semua pihak, baik itu karyawan itu sendiri maupun perusahaan. 
baca juga:maju pilgub bengkulu dampingi rohidin mersyah, meriani jadi kader gerindra 
baca juga:jumlah siswa baru tingkat sd di kabupaten rejang lebong menurun
mewakili pemkab bengkulu tengah, kedepan ia sangat berharap jika pihak perusahaan bisa mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang disampaikan karyawan.
sebab semua ini terjadi bukan tanpa sebab akibat. makanya polemik ini bisa terjadi.
“sebenarnya mogok kerja yang dilakukan karyawan bentuk kekecewaan. namun mogok kerja ini merugikan semua pihak. semoga kedepan kejadian seperti ini tak kembali terjadi,” ungkapnya.
meskipun dari sisi mogok kerja karyawan sudah selesai dan para karyawan sudah kembali bekerja.
baca juga:program umrah gratis butuh payung hukum, pemkab rejang lebong akan terbitkan peraturan bupati
baca juga:pengunduran diri rachmat riyanto setelah ditetapkan sebagai calon bupati bengkulu tengah
namun untuk diketahui, saat ini satreskrim polres bengkulu tengah masih melakukan pengusutan kasus pemalsuan tanda tangan 6 pengurus puk fsppp-spsi unit ptagra sawitindo yang dilakukan pt agra sawitindo saat ini masih terus berjalan
kapolres bengkulu tengah, akbp. dedi wahyudi, s.sos, s.ik, mh, m.ik melalui kasat reskrim, akp. edi purba, sh, mh membenarkan hal tersebut.
ia mengatakan jika saat ini penyidik sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang merupakan karyawan pt agra sawitindo.
“kami sudah memanggil dan meminta keterangan 5 orang karyawan pt agra sawitindo yang saat ini masih berstatus sebagai pelapor dan saksi,” ujarnya
baca juga:pencuri di bengkulu utara tewas dihajar massa, kepergok saat mau beraksi 
baca juga:banyak makan korban! berikut 4 spesies ular beracun yang hidup di mesir
pada saat ini pihaknya masih mencari dokumen asli yang diduga tandatangannya dipalsukan. berdasakran keterangan dari pihak perusahaan, saat ini surat itu sudah diserahkan ke disnakertrans bengkulu tengah. 
pihaknya akan segera berkomunikasi dengan disnakertrans untuk meminta surat tersebut.
kemudian selanjutnya, untuk memastikan adanya tindakan pemalsuan tandatangan, polres bengkulu tengah akan mengirimkan surat tersebut ke puslabfor palembang. 
"kita akan meminta surat asli yang tanda tangan yang di palsukan. kemudian  anti sample nya akan kita kirim ke ke palembang untuk diuji keasliannya," bebernha
kalau memang terbukti melakukan tindakan pemalsuan, pelaku akan diancam dengan pasal 263 kuhp dan apabila digunakan, maka pelaku yang menggunakan tanda tangan palsu tersebut dikenakan pasal 264 kuhp.
"kalau nanti memang sudah terbukti, maka pelaku tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana 6 tahun penjara," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan