Mohon Maaf, Bupati Kaur Putuskan ASN Tidak Akan Digaji Jika Lakukan Hal ini

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 21 Jul 2024 - 22:43

BERBARIS: ASN Pemkab Kaur sedang melaksanakan apel pagi beberapa waktu yang lalu.--RUSMAN AFRIZAL/RB

mohon maaf, bupati kaur putuskan asn tidak akan digaji jika lakukan hal ini                            bintuhan, koranrb.id – bupati kaur, h. lismidianto, sh, mh memutuskan tidak akan membayarkan gaji aparatur sipil negara (asn) jika melakukan hal ini.
gaji merupakan hak asn yang telah bekerja menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat.
namun asn pemkab kaur tidak akan digaji jika tidak melunasi tagihan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2).
sebab bukti lunas pbb-p2 menjadi salah satu syarat pembayaran gaji bagi asn pemkab kaur.
baca juga:jadwal seleksi cpns dan pppk di bengkulu selatan belum ada kejelasan
supaya asn patuh, surat ederan bupati, ajakan kepada asn di ruang lingkup pemkab kaur untuk melunasi pbb-p2 sudah disebar.
surat edaran (se) bupati kaur itu bernomor 900/1450/bkad/kk/2024 tentang persyaratan lunas pbb-p2. 
bupati juga meminta kepada sejumlah opd untuk menekankan asn agar yang belum terdaftar secepatnya mendaftarkan objek pajak.
"berdasarkan perda nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah retribusi.
baca juga:kades sendawar meninggal, dinas pmd seluma tunggu bpd usulkan penunjukan pjs
maka baik asn, perangkat desa dan masyarakat diminta agar segera mendaftarkan dan melakukan pembaharuan data pbb-p2," tulis bupati kaur h. lismidianto sh, mh, dalam surat edaran tersebut.
disampaikannya, untuk pengajuan gaji di bulan agustus nanti setiap asn di ruang lingkup pemkab kaur semuannya wajib melampirkan bukti pembayaran pbb tersebut. 
jikalau bukti tidak dilampirkan maka dengan tegas sesuai dengan perda yang baru gaji tidak akan dibayarkan.
"perda ini harus benar-benar diterapkan, dengan begini terget pembayaran pajak yakin akan dapat terpenuhi," ucap bupati.
baca juga:hingga juli, suspect dbd di seluma capai 315 kasus
dijelaskannya, perda ini di buat karena masih cukup banyak di temukan para asn yang belum mendapaftarkan aset terbaru miliknya. 
sehingga pembayaran pajak yang memang sudah menjadi  kewajiban tidak dilakukan oleh asn yang bersangkutan.
"perda ini di buat atas dasar yang memang jelas, banyak asn yang belum mendaftar aset merek," terang bupati.
bupati juga meminta melampirkan fotocopy bukti lunas pembayaran pbb-p2 tahun 2024 dan tahun sebelumnya atas rumah tempat tinggal, kontrakan, kost dan tanah untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (bpd).
baca juga:harga tbs kelapa sawit merangkak naik, khusus brondol rp 2.960 per kilogram
"untuk pembayarannya mensyaratkan dengan melampirkan fotocopy bukti lunas pembayaran pbb-p2 tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk anggota kelompok/perorangan penerima bantuan program di bidang pertanian, perikanan, modal usaha dan bantuan pemerintah lainnya termasuk didalamnya kelompok tani yang mengajukan sebagai penerima pupuk bersubsidi," tegas bupati.
untuk diketahui, mulai diterapkan sejak tanggal 18 juli yang lalu dalam aturan itu juga diwajibkan untuk melampirkan fotocopy bukti lunas pembayaran pbb-p2 tahun berjalan di setiap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan