Dana Banpol Tidak Kunjung Dicairkan, DPRD Seluma Minta Kejelasan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 22 Jul 2024 - 23:36

Dana Banpol Tidak Kunjung Dicairkan, DPRD Seluma Minta Kejelasan--zulkarnain wijaya/rb

KORANRB.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma mempertanyakan dana bantuan partai politik (Banpol) yang tidak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Sehingga DPRD Seluma meminta Pemkab Seluma untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Pemkab Seluma diminta memberikan penjelasan pada, Selasa, 23 Juli 2024 dalam Rapat Paripurna beragendakan tanggapan Bupati Seluma terhadap pandangan umum fraksi DPRD Seluma.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH saat menjelang skorsing Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban Bupati Seluma mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua 1, Sugeng Zonrio didampingi Wakil Ketua 2, Samsul Aswajar dan anggota DPRD Seluma.

Serta dihadiri Wakil Bupati Seluma, Drs. Gustianto yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Hadianto dan jajaran Pemkab Seluma.

“Sebagai tambahan, saya minta besok (hari ini, red) agar Pemkab Seluma menjelaskan terkait alasan belum ada pencairan dana banpol. Saya rasa bukan hanya Nasdem saja yang memang belum cair,” ungkap Sugeng Zonrio.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos.

Karena hingga pertengahan 2024 ini tidak ada penjelasan Pemkab Seluma mengenai hal tersebut, padahal kebutuhan partai cukup banyak, mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini sudah mulai berjalan.

“Kami minta penjelasan Pemkab, karena hingga saat ini dana tersebut tidak kunjung cair. Apabila memang di coret, lalu digeser kemana anggarannya,” papar Nofi.

dana banpol tidak kunjung dicairkan, dprd seluma minta kejelasan                            koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma mempertanyakan dana bantuan partai politik (banpol) yang tidak kunjung dicairkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
sehingga dprd seluma meminta pemkab seluma untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
pemkab seluma diminta memberikan penjelasan pada, selasa, 23 juli 2024 dalam rapat paripurna beragendakan tanggapan bupati seluma terhadap pandangan umum fraksi dprd seluma.
hal tersebut disampaikan wakil ketua i dprd seluma, sugeng zonrio, sh saat menjelang skorsing rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban bupati seluma mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2023.
baca juga:astra honda motor bersama astra motor bengkulu gelar safety riding fomo
baca juga:cek tkp terduga pencuri tewas dihakimi massa di bengkulu utara, ini bukti yang diamankan polisi 
rapat paripurna dipimpin wakil ketua 1, sugeng zonrio didampingi wakil ketua 2, samsul aswajar dan anggota dprd seluma.
serta dihadiri wakil bupati seluma, drs. gustianto yang didampingi sekretaris daerah (sekda) seluma, hadianto dan jajaran pemkab seluma.
“sebagai tambahan, saya minta besok (hari ini, red) agar pemkab seluma menjelaskan terkait alasan belum ada pencairan dana banpol. saya rasa bukan hanya nasdem saja yang memang belum cair,” ungkap sugeng zonrio.
hal senada juga disampaikan ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma, nofi eriyan andesca, s.sos. 
baca juga:pidsus kejati bengkulu selamatkan kn rp4 miliar, intelijen amankan 17 proyek strategis 
baca juga:ormas pemuda bengkulu selatan temui dewan mempertanyakan pkpu nomor 8 tahun 2024
karena hingga pertengahan 2024 ini tidak ada penjelasan pemkab seluma mengenai hal tersebut, padahal kebutuhan partai cukup banyak, mengingat tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini sudah mulai berjalan.
“kami minta penjelasan pemkab, karena hingga saat ini dana tersebut tidak kunjung cair. apabila memang di coret, lalu digeser kemana anggarannya,” papar nofi.
nofi mempertanyakan, karena menurutnya dana banpol sudah diatur dalam undang-undang dan wajib disalurkan setiap tahunnya kepada para parpol yang meraih kursi di dprd seluma.
sehingga apabila tidak disalurkan, terlebih lagi tidak dianggarkan maka akan memicu permasalahan baru.
baca juga:akhirnya, nomor induk 73 pppk pemprov bengkulu diproses bkn
baca juga:2.030 pelanggan pln di bengkulu utara nunggak bayar rp180 juta
“dana banpol ini sama wajibnya dengan memberikan gaji pegawai pemkab dan lainnya, karena parpol memiliki peran dalam pemerintahan, jadi tidak bisa asal dikesampingkan,” keluh nofi.
nofi mengaku di dprd memang terdapat badan anggaran yang diketua oleh dirinya sendiri, namun tidak serta merta ia juga mengetahui adanya anggaran banpol yang ditiadakan.
karena banggar hanya memeriksa mengenai beberapa alokasi anggaran yang naik atau turun sehingga dapat dibahas bersama oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
“kalau ada anggaran yang perlu dikurangi atau ditambahi tentu kami membahas, namun kalau dicoret itu beda cerita. lagipula kan banpol merupakan rutinitas setiap tahunnya, jadi tidak disangka itu bisa dihilangkan,” sampai nofi.
baca juga:2.030 pelanggan pln di bengkulu utara nunggak bayar rp180 juta
baca juga: 2.816 pelaku usaha nikmati umi, djpb: pemda harus dampingi
untuk diketahui, jumlah nilai dana banpol jika mengikuti pemilu 2019 yakni dikisaran total rp887 juta dan belum ada kenaikan hingga 2023 lalu.
jumlah tersebut dihitung dari jumlah total 110.886 suara dikali rp8 ribu/suara.
anggaran dana banpol biasanya digunakan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional dari partai politik itu sendiri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan