Tunggakan Pajak Randis Tanggung Jawab OPD

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 21 Jul 2024 - 23:09

Kepala BKD Kabupaten Kepahiang Jono Antoni menjelaskan terkait tunggakan pajak kendaraan dinas.-- HERU/RB

tunggakan pajak randis tanggung jawab opd                            kepahiang, koranrb.id - angka tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) di lingkungan pemkab kepahiang cukup tinggi. 
guna meminimilasirnya,  sekda kepahiang dr. hartono telah melayangkan se sejak juni 2024 agar seluruh opd di lingkungan pemkab kepahiang dapat menyelesaikan tunggakan pajak randis, dengan memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang tengah berjalan saat ini. 
terkait anggaran, kepala bkd kabupaten kepahiang jono antoni, s.sos, mm menyampaikan penyelesaian pajak randis sudah menjadi tanggung jawab masing-masing opd. 
tak ada alasan bagi opd menuntaskan pajak randis, lantaran setiap opd sudah mengalokasikan anggaran pajak randis yang dimiliki. 
baca juga:dinas pupr rancang dbh sawit 2024 buat infrastruktur di bermani ilir
"kalau tak diselesaikan akan terus jadi tunggakan.
manfaatkan saja program pemutihan pajak yang sedang berjalan saat ini," kata jono.
dengan pajak randis ini pula lanjutnya, akan meningkatkan capaian dana bagi hasil (dbh)  pemkab kepahiang. 
sebagai gambaran, data terakhir samsat kepahiang mencatat, total randis roda dua dan roda empat milik pemkab kepahiang sebanyak 385 unit dalam status menunggak pajak. 
baca juga:frendi tewas diamuk massa, pernah terlibat kasus penggelapan mobil
nilai tunggakan randis milik pemkab kepahiang mencapai rp800 juta.  
tahun lalu, setelah progam pemutihan pajak kendaraan  2023 lalu tercatat dari total 453 randis milik pemkab kepahiang hanya 9 randis saja yang memanfaatkan program pemutihan pajak. 
tingginya angka tunggakan pajak kendaraan dari randis milik pemkab kepahiang tersebut, hendaknya dapat diselesaikan dengan program pemutihan pajak kendaraan yang sedang berlangsung saat ini. 
terkait program pemutihan pajak kendaraan 2024 ini sendiri, telah resmi diluncurkan berdasarkan putusan gubernur bengkulu nomor e. 290. 
baca juga:pusat jajanan kuliner taman santoso tetap terbengkalai
sesuai keputusan gubernur bengkulu, pemutihan pajak kendaraan berlangsung mulai 4 juni hingga 30 november 2024. 
pemutihan pajak kendaraan ini, berlaku untuk seluruh jenis kendaraan.
pada program emutihan pajak kendaraan di provinsi bengkulu, berupa pemberian pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (pkb) milik swasta, umum dan pemerintahan terhadap kendaraan bermotor roda 2 atau lebih.
selanjutnya, pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (bbn-kb ii) terhadap kendaraan roda dua atau lebih.
baca juga:1 spbu di bengkulu utara setop jual solar, antrean truk beli bbm mengular lagi, sempat terjadi keterlambatan 
lalu, pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor (pkb). 
kemudian, pembebasan denda pkb dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj).
serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) kepemilikan kedua dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan