Pemkab Mukomuko Bersurat ke Kemendagri Soal Izin Menggelar Pilkades PAW, Dari 3 Desa, 1 Menolak Pilkada PAW

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 22 Jul 2024 - 22:48

PILKADES PAW: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta izin menggelar Pilkades PAW. FIRMANSYAH/RB--

pemkab mukomuko bersurat ke kemendagri soal izin menggelar pilkades paw, dari 3 desa, 1 menolak pilkada paw                             koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten mukomuko meminta pemerintah desa (pemdes) untuk mengalokasikan dana desa (dd) sebesar rp5 juta untuk pemilihan kepala desa (pilkades) pengganti antarwaktu (paw) 2024 ini. 
berkaitan hal tersebut pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko juga telah mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri (mendagri) untuk meminta izin menggelar pilkades paw di tiga desa, sehingga roda pemerintahan desa tetap berjalan.
"kami meminta agar pemdes, menganggarkan dana tersebut dalam pembahasan anggaran perubahan yang akan datang. jika tidak digunakan, dana tersebut akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) nantinya,” kata kepala bidang pemerintahan desa dpmd kabupaten mukomuko, wagimen.
wagimen mengatakan, desa yang tengah diajukan untuk mendapatkan izin menggelar pilkades paw yaitu, desa tanah rekah kecamatan kota mukomuko, desa tirta makmur kecamatan air manjunto dan desa sungai rengas kecamatan v koto. 
baca juga: tunjangan sertifikasi rp11 miliar lebih diterima 928 guru di mukomuko
baca juga:potensi pad dari kerja sama pengangkutan sampah, dlh ajak kolaborasi pengelola pasar dan pemdes
tiga desa ini akan berakhir masa jabatan kades pada agustus mendatang. sampai dengan saat ini dpmd masih menunggu balasan dari mendagri terkait permohonan tersebut.
"memang ada aturan berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) kepala daerah jadi belum boleh dilaksanakan pilkades. maka dari itu kami bersurat ke mendagri, dengan harapa dapat disetujui sebab pelaksanakan pilkades paw bersifat urgensi," ujarnya.
lanjutnya, maka pemdes diminta menganggarkan, sebab jika permintaan disetujui, anggaran tidak tersedia tentu akan menjadi permasalahaan baru. 
begitu pilkades paw mendapat izin anggaran pun sudah ada tentu bpd tinggal melaksanakan saja jalannya pilkades paw di tiga desa tersebut. 
baca juga:penertiban hewan ternak liar di mukomuko belum mampu diatasi, ini penjelasan satpol pp
baca juga: 17 pasar sudah berkontribusi untuk pad, tersisa 20 pasar jadi bidikan disperindagkop ukm mukomuko
untuk teknis, jika pemkab mukomuko mendapatkan izin dari mendagri, pilkades paw akan dilaksanakan dengan keterwakilan sekitar 70 sampai 80 pemilih per desa.
di mana saat ini, tiga desa tersebut masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt), karena dua kepala desa menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 dan satu kepala desa meninggal dunia.
“jangan sampai izin disetujui anggaran tidak tersedia, jika pun tidak dipakai bisa kita silpakan. sampai sekarang tiga desa ini masih dijabat plt, karena ada yang menjadi caleg beberapa waktu yang lalu,” terangnya.
wagimen juga menyampaikan, terkait dengan pilkades paw ini menjadi kontroversi juga di masyarakat. 
baca juga:sertifikat elektronik mulai diterapkan kantah mukomuko, progres ptsl mendekati 100 persen 
baca juga:meski website masih diblokir, pencairan tpp asn mukomuko tak terkendala 
pasalnya, dari tiga desa yang akan melaksanakan pilkades paw dua desa masyarakatnya sudah mendesak mengirimkan surat kepada bpd dan dpmd agar pilkades ini dapat segera dilaksanakan.
namun beda halnya dengan masyarakat desa tanah rekah tidak menginginkan pilkades paw ada di desanya.
“ya, wajar saja ada pro dan kontra, karena ini berkaitan dengan jabatan, tentunya jika ada pilkades paw banyak masyarakat yang berkesempatan memimpin dan menjadi pengampuh pengguna dd yang rutin disalurkan pemerintah pusat setiap tahunnya. begitu juga sebaliknya, jabatan akan tetap apabila pilkades paw tidak ada. yang pastinya kami sudah bersurat kita tunggu saja,” tegas wagimen.
wagimen juga mengingatkan agar perangkat desa (perades) dan badan permusyawaratan desa  (bpd) yang merupakan sama-sama pemerintah desa (pemdes) untuk dapat kompak bersama membangun desa. 
jangan sampai antara bpd dan perades tidak saling dukung dalam tugas. sebab desa merupakan ujung tombak dari pembangunan di daerah.
maka dari itu, jika desa semakin maju dan berkembang, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat, tentu sangat membantu pemerintah daerah.
"kita berharap desa bisa besinergi terlebih dulu diinternal masing-masing. kemudian barulah bersama berkontribusi mempercepat pembangunan di mukomuko," sampainya.
kalau dulu pembangunan infrastruktur harus bergantung pada apbd daerah, semenjak ada dd,  masyarakat desa bisa membangun infrastruktur sesuai yang dibutuhkan, tentunya melalui musyawarah bersama. 
selain itu juga seluruh pemdes dan bpd juga sudah bisa memulai mendata potensi desa yang dimiliki. 
agar bisa dibangun, dikembangkan sehingga bisa memberikan pendapatan pada desa. tanpa harus menunggu anggaran dari daerah.
"kami pemkab mukomuko juga terus memperhatikan perkembang desa dalam membangun potensi. mulai dari membuat tempat wisata, bumdes, dan masih banyak usaha lainnya. kami berharap apa yang sudah bangun bisa dikelola dengan baik. dan yang belum bergerak agar menggarap potensi desanya masing-masing," tandasnya