Belum Serahkan LHKPN, 1 Celeg Terpilih Terancam Tidak Dilantik, KPU Mukomuko: Marsono Dari Dapil II

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 22 Jul 2024 - 22:53

LHKPN CALEG TERPILIH: 1 Calon Anggota Legislatif (Caleg) terpilih DPRD Mukomuko terancam tidak dilantik. FIRMANSYAH--

belum serahkan lhkpn, 1 celeg terpilih terancam tidak dilantik, kpu mukomuko: marsono dari dapil ii                            koranrb.id – satu calon anggota legislatif (caleg) terpilih dprd mukomuko terancam tidak dilantik.
pasalnya, masih ada satu caleg terpilih di mukomuko yang belum menyererahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn).
lhkpn merupakan syarat wajib yang harus ditaati caleg terpilih berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no 6 tahun 2024, pasal 51, ayat 1, 2 dan 3.
tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu.
baca juga:pemkab mukomuko bersurat ke kemendagri soal izin menggelar pilkades paw, dari 3 desa, 1 menolak pilkada paw 
baca juga: tunjangan sertifikasi rp11 miliar lebih diterima 928 guru di mukomuko
hal tersebut juga berdasarkan catatan dari kpu mukomuko hingga kemarin, 22 juli 2024 tersisa satu caleg terpilih yang belum serahkan lhkpn, sedangkan 24 caleg lainnya sudah rampung menyerahkan.
“saat ini 24 caleg dprd mukomuko yang akan dilantik sudah semua menyerahkan lhkpn. sedangkan caleg terpilih pkb atas nama marsono dari dapil ll belum diketahui apa yang menjadi kendala lhkpn belum diserahkan,” kata ketua kpu mukomuko marjono.
marjono menjelaskan, penyerahan lhkpn bagian dari kepentingan pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. 
tidak hanya bagi calon anggota dewan terpilih, laporan lhkpn diharuskan bagi semua pejabat negara, termasuk kepada daerah terpilih. kewajiban ini, juga ditegaskan dalam pkpu.
baca juga:potensi pad dari kerja sama pengangkutan sampah, dlh ajak kolaborasi pengelola pasar dan pemdes
baca juga:penertiban hewan ternak liar di mukomuko belum mampu diatasi, ini penjelasan satpol pp
“jika ada laporan lhkpn ini, publik dapat mengetahui perubahan kekayaan pejabat sebelum, selama, dan setelah menjabat. sehingga dapat membantu mengidentifikasi adanya penyalahgunaan wewenang,” sampainya.
lanjutnya, untuk tenggat waktu pelaporan lhkpn tersebut bagi calon terpilih adalah 21 hari sebelum pelantikan nanti di agustus 2024 mendatang. 
dapat dipastikan apabila dewan terpilih mukomuko gagal memenuhi kewajiban, akan berakibat pembatalan pelantikan bagi anggota dprd terpilih. 
sebab namanya tidak dapat dicantumkan dalam surat yang disampaikan kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) jika lhkpn tidak diserahkan.
baca juga: 17 pasar sudah berkontribusi untuk pad, tersisa 20 pasar jadi bidikan disperindagkop ukm mukomuko
baca juga:sertifikat elektronik mulai diterapkan kantah mukomuko, progres ptsl mendekati 100 persen 
"kami menghimbau semua calon terpilih untuk segera memenuhi kewajiban mereka. ini bukan hanya sekadar persyaratan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. ketimbang nanti yang bersangkutan tidak akan dilantik,” ujarnya.
berkaitan dengan lhkpn, sekretariat dprd kabupaten mukomuko sudah membantu dalam penerbitan yang menjadi persyaratan multak agar bisa dilantik.
langkah ini terpaksa diambil agar tidak terjadinya penundaan pelantikan akibat dewan terpilih tidak menyerahkan lhkpn.
"sebenarnya lhkpn bukan tanggung jawab kami, tetapi bagaimana lagi. ketimbang mereka bingung dalam penerbitan seperti apa, dan hal yang sama terjadi di kepengurusan parpol. maka dari itu agar pelantikan dewan terpilih sukses, biar kami bantu,” kata sekretaris dewan (sekwan) dprd mukomuko, syahrizal sh.
sekwan menyampaikan, dari 25 anggota dprd terpilih yang akan dilantik baru 24 orang yang telah rampung lhkpn, sedangkan satu lagi masih berposes menunggu registrasi dan baru kali ini kemungkinan besar mengurus lhkpn.
“berdasarkan keterangan pihak provinsi, kalau anggota dprd terpilih belum menyampaikan lhkpn, sudah pasti surat keputusan (sk) tertunda dan kalau sk tertunda, otomatis pelantikannya juga akan tertunda,” ujarnya.
sekwan juga menyampaikan sebelumnya, sebagian dewan terpilih mengaku selama ini sudah mencoba daftar lewat partai, tetapi sesuatu dan lain hal sehingga partai kurang inten untuk membantu mereka menerbitkan lhkpn. 
sedangkan terkait dengan jadwal pelantikan anggota dprd hasil pemilu 2024, kalau berkaca risalah pelantikan dprd periode sebelumnya jatuhnya 20 agustus. 
untuk persiapan baik pakaian dan pin setiap calon sudah siap, termasuk aula sudah mempersiapkan orang yang melakukan dekorasi. 
“kalau persiapan pelantikan kami sudah siapkan, namun kalau tanggal pasti di agustus kita belum tau, kemungkinan tanggal 20,” tutupnya.