Tak Cair-cair, Ternyata Dana Banpol Tidak Dianggarkan di APBD 2024, Wabup: Maaf, Mungkin TAPD Khilaf

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 23 Jul 2024 - 22:47

Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto meminta maaf atas adanya kekeliruan sehingga dana Banpol tak teranggarkan di APBD 2024.--Zulkarnain Wijaya/RB

“Dana banpol ini sama wajibnya dengan memberikan gaji pegawai Pemkab dan lainnya, karena parpol memiliki peran dalam pemerintahan, jadi tidak bisa asal dikesampingkan,”keluh Nofi.

Nofi mengaku memang di DPRD memang terdapat badan anggaran yang diketua oleh dirinya sendiri, namun tidak serta merta ia juga mengetahui adanya anggaran banpol yang ditiadakan.

Karena banggar hanya memeriksa mengenai beberapa alokasi anggaran yang naik atau turun sehingga dapat dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau ada anggaran yang perlu dikurangi atau ditambahi tentu kami membahas, namun kalau dicoret itu beda cerita.

Lagipula kan banpol merupakan rutinitas setiap tahunnya, jadi tidak disangka itu bisa dihilangkan,”imbuh Nofi.

Untuk diketahui, jumlah nilai dana banpol jika mengikuti pemilu 2019 yakni dikisaran total Rp 887 juta dan belum ada kenaikan hingga 2023 lalu.

Jumlah tersebut dihitung dari jumlah total 110.886 suara dikali Rp8 Ribu/suara.

Anggaran dana banpol biasanya digunakan 60 Persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional dari partai politik itu sendiri.

tak cair-cair, ternyata dana banpol tidak dianggarkan di apbd 2024, wabup: maaf, mungkin tapd khilaf                            seluma, koranrb.id – ternyata anggaran dana bantuan partai politik (banpol) tidak teranggarkan di apbd 2024.
ini mencuat setelah muncul pertanyaan anggota dprd seluma terkait dana banpol yang tahun ini tak kunjung dicairkan.
atas hal ini wakil bupati seluma, drs. h. gustianto meminta maaf atas adanya kekeliruan ini.
karena mungkin ada kesalahan oleh tapd saat melakukan penyusunan anggaran.
baca juga:rumah sakit pratama kaur mulai dibangun, anggarannya rp38 miliar
“ada faktor kekeliruan, selain itu juga mungkin tim anggaran pemerintah daerah (tapd) khilaf, atas hal tersebut kami mohon maaf lahir batin,”singkat gustianto usai pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang lkpj apbd 2023.
meskipun sudah mengaku ada keliru, namun wabup mengaku antara eksekutif dan legislatif sudah menyepakati, agar dana banpol tersebut dapat dipastikan teranggarkan pada apbd perubahan 2024 mendatang.
“sudah kita bahas dan disepakati akan dianggarkan pada apbd perubahan mendatang,” pungkas gustianto. 
sebelumnya dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk memberikan penjelasan terkait dana bantuan partai politik (banpol) yang tidak kunjung cair.
baca juga:3 pasang calon bertarung dalam pilkada bengkulu tengah
ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma, nofi eriyan andesca, s.sos mengatakan hingga pertengahan tahun 2024 tidak ada penjelasan dari pemerintah kabupaten (pemkab) seluma mengenai hal ini, padahal kebutuhan partai cukup banyak, mengingat tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini sudah mulai berjalan.
“kami minta penjelasan pemkab, karena hingga saat ini dana tersebut tidak kunjung cair. apabila memang dicoret, lalu digeser kemana anggarannya,” papar nofi.
nofi mempertanyakan, karena menurutnya dana banpol sudah diatur dalam undang undang dan wajib disalurkan setiap tahunnya kepada para parpol yang meraih kursi di dprd seluma.
sehingga apabila tidak disalurkan, terlebih lagi tidak dianggarkan maka akan memicu permasalahan baru.
baca juga:pin polio, 0.594 anak di kabupaten kaur menjadi target imunisasi
“dana banpol ini sama wajibnya dengan memberikan gaji pegawai pemkab dan lainnya, karena parpol memiliki peran dalam pemerintahan, jadi tidak bisa asal dikesampingkan,”keluh nofi.
nofi mengaku memang di dprd memang terdapat badan anggaran yang diketua oleh dirinya sendiri, namun tidak serta merta ia juga mengetahui adanya anggaran banpol yang ditiadakan.
karena banggar hanya memeriksa mengenai beberapa alokasi anggaran yang naik atau turun sehingga dapat dibahas bersama oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
“kalau ada anggaran yang perlu dikurangi atau ditambahi tentu kami membahas, namun kalau dicoret itu beda cerita.
baca juga:kejari rejang lebong selamatkan uang negara rp320 juta dari kasus korupsi pembangunan laboratorium rsud
lagipula kan banpol merupakan rutinitas setiap tahunnya, jadi tidak disangka itu bisa dihilangkan,”imbuh nofi.
untuk diketahui, jumlah nilai dana banpol jika mengikuti pemilu 2019 yakni dikisaran total rp 887 juta dan belum ada kenaikan hingga 2023 lalu.
jumlah tersebut dihitung dari jumlah total 110.886 suara dikali rp8 ribu/suara.
anggaran dana banpol biasanya digunakan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional dari partai politik itu sendiri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan