Bantah Isu Temui Kepsek Harus Izin, Kadis Pendidikan Kota Bengkulu Pastikan Tidak Ada Pungli Pengadaan Seragam

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 24 Jul 2024 - 23:41

SAMPAKAN: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu A. Gunawan, S.Sos (di tengah) sampaikan press release Rabu, 24 Juli 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

bantah isu temui kepsek harus izin, kadis pendidikan kota bengkulu pastikan tidak ada pungli pengadaan seragam                            koranrb.id – dinas pendidikan kota bengkulu menggelar press release rabu, 24 juli 2024.
dalam press release tersebut membahas soal pengadaan seragam siswa serta soal koordinasi dengan kepala sekolah di kota bengkulu.
kepala dinas pendidikan kota bengkulu, a. gunawan, s.sos mengungkapakan bahwa untuk pengadaan baju seragam dipastikan seluruh sekolah di bawah naungan hanya menghubungkan ke penjahit dan tidak ada praktik jual beli seragam.
“untuk sekolah yang mengunggunakan jasa penjahit untuk seragam mereka dipanggil ke sekolah, jadi tidak ada praktik jual beli seragam jika ada akan kita tindak,” ungkap gunawan.
baca juga: ini aset pemprov bengkulu yang akan ditata tahun 2025
baca juga:kejuaraan menembak di mako brimob, cari bibit unggul, latih keterampilan menembak
kemudian juga diungkapakan gunawan, terhadapa isu jika ingin menemui kepala  sekolah di lingkungan kota bengkulu baik itu sd maupun smp  harus mendapatkan izin dari diriny itu tidak benar, jika ada perlu langsung saja temui.
"terkait dengan pemberitaan beberapa waktu lalu kami disdik kota bengkulu sangat menyayangkan atas isu yang berkembang di tengah masyarakat. bahwa jika ingin bertemu dengan kepala sekolah harus meminta izin kepala dinas itu tidak benar,” tegas gunawan.
ia melanjutkan bahwa jika ada yang tidak senang dengan dirinya, serta kepala sekolah tertentu tidak perlu membawa embel-embel pendidikan, pendidikan itu adalah lingkungan yang kondusif maka selayaknya harus dijaga dengan baik.
“kita pastikan untuk suasana pendidikan itu tertib tidak ada pungutan liar, serta juga tidak ada sekolah yang tidak diperbolehan untuk menerima tamu. sebab sekolah itu bersifat umum,” jelas gunawan.
baca juga: targetkan 287 ribu anak di bengkulu diimunisasi polio
baca juga:korem 041/gamas gelar kegiatan komunikasi sosial untuk mempererat kebhinekaan
kemudian juga menurut gunawan bahwa jika ada pihak yang ingin memanfaatkan isu yang berkembang maka dengan tegas gunawan akan melawan itu.
“saya sebagai kepala dinas pendidikan akan membela bawahan saya jika itu benar dan tidak ada hubunggannya. khusus satu sekolah dengan saya atau dua sekolah dengan saya semaunya sama maka dari itu kita akan melindungi mereka,” tegas gunawan. 
ditambahkan, nazlian, sh yang merupakan kuasa hukum pemerintah kota (pemkot) bengkulu, ia meminta sejumlah pihak yang menggiring opini untuk melakukan hak jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.
"pada dasarnya apa yang disampaikan oleh kepala dinas dikbud kota bengkulu bahwa tidak benar memberikan aturan bahwa setiap kepala sekolah harus izin jika teman-teman ingin bertemu dan mengkonfirmasi tentang informasi, setiap orang berhak untuk menerima informasi dan juga mendapatkan informasi,” jelas nazlian.
baca juga: cegah korupsi di bengkulu, kpk awasi pengadaan barang hingga perizinan
baca juga:kandidat calon walikota bengkulu, berebut rekomendasi 6 parpol
nazlian menjelaskan jika ada unsur yang merugikan pada kliennya yaitu kepala dinas pendidikan maka dia kan mengambil tindakan tegas jika perlu kerana hukum.
“isu yang berkembang yang merugikan klien maka kami akan ambil langka hukum, jangan coba-coba,” tegas nazlian.
sementara itu kepala sekolah dasar negeri 1 kota bengkulu, ovrina resti arisandi, m.tpd, mengungkapakan bahwa jika ingin bertemu dengan kepala sekolah itu tidak mesti izin dengan kepala dinas.
“saya sebagai kepala sekolah terbuka saja siapapun yang mau mendapatkan informasi pada saya sebab itu hak semua orang,” terang ovrina.
ia melanjutkan bahwa dirinya dan kepala dinas adalah rekan kerja bawahan dan atasan.
namun untuk meminta informasi  jika berhubungan dengan umum itu hak semua orang jadi tidak ada hubungannya  dengan kepala dinas.
“isu yang berkembang bahwa saya selalu dilindungi kepala dinas, karena ada hubungan yang lain itu tidak benar. kenapa kepala dinas membela karena tidak salah dan juga memang tugas atasan melindungi,” terang ovrina.
kemudian isu yang berkemabang bahwa ada seragam yang diperjual belikan itu juga tidak benar, pasalnya sdn 1 kota bengkulu mendatangkan penjahit dan kualitas bahan itu terbaik.
“kami tidak jual beli baju seragam hanya prantara,” tutup ovrina.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 25 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan