Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik 2024 Diperpanjang

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 25 Jul 2024 - 23:10

PERPANJANGAN: Dedline penyampaian dokumen penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diperpanjang, yang sebelumnya harus selesai 22 Juli 2024 diperpanjang menjadi 31 Juli 2024 mendatang. ABDI/RB--

Bayu menerangkan, bahwa terdapat risiko apabila daerah yang nilainya tidak mencapai data kontrak DAK fisiknya, maka secara otomatis akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tentu ada risikonya apabila tidak mencapai rencana kontraknya, maka itu akan menjadi beban APBD mereka,” ungkap Bayu.

Adapun total pagu DAK fisik tahap I Rp1 triliun lebih, RK Rp1 triliun lebih kemudian total kontrak Rp700 miliar lebih.

Bayu mengatakan, bahwa berdasarkan jumlah tersebut, dapat disimpulkan baru tersalurkan 64,52 persen.

“Iya total pagu Rp1 triliun lebih pada tahap I, hingga Juli ini total nilai kontrak DAK fisik di kabupaten/kota baru 60 persenan lebih,” terang Bayu.

Kendati demikian, Bayu mengaku hingga saat ini DJPb Provinsi Bengkulu tengah melakukan komunikasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Provinsi Bengkulu.

Guna mendorong agar penggunaan DAK fisik dapat dioptimalkan.

“Kita terus melakukan komunikasi kepada Pemkab terkait DAK fisik ini,” beber Bayu

Sekadar mengulas, sejak Januari hingga Juli 2024 ini, DAK Fisik di Provinsi Bengkulu telah tersalur sebesar Rp72,47 miliar.

Hal tersebut diketahui berdasarkan catatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu.

"Untuk penyaluran DAK fisik di Bengkulu dari Januari hingga saat ini sebesar Rp72,47 miliar dari total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat mencapai Rp1,08 triliun," terang Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran (PPA) II, Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Sunaryo.

Sunaryo menerangkan hingga Juli 2024 sebanyak 10 wilayah di Bengkulu telah menyalurkan DAK fisik dengan rincian yaitu Provinsi Bengkulu sebesar Rp24,38 miliar dari pagu Rp265,37 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Rp9,14 miliar dari pagu Rp81,30 miliar.

Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp15,66 miliar dari pagu Rp89,04 miliar, Kabupaten Rejang Lebong yaitu Rp3,55 miliar dari pagu Rp68,30 miliar, Kabupaten Seluma Rp2,83 dari pagu Rp100,91 miliar, Kabupaten Kaur Rp1,24 miliar dari pagu Rp125,14 miliar.

Selanjutnya Kabupaten Mukomuko yaitu Rp3,05 miliar dari pagu Rp106,46 miliar, Kabupaten Lebong Rp8,27 miliar dari pagu Rp81,98 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp2,14 miliar dari pagu Rp58,13 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah Rp2,17 miliar dari pagu Rp36,39 miliar.

Sedangkan, untuk Kota Bengkulu hingga saat ini belum menyalurkan DAK fisik dengan anggaran yang terkontrak yaitu Rp,14,50 miliar dari pagu Rp76,17 miliar.

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dak fisik 2024 diperpanjang                            koranrb.id – dedline penyampaian dokumen penyaluran dana alokasi khusus (dak) fisik diperpanjang, yang sebelumnya harus selesai 22 juli 2024 diperpanjang menjadi 31 juli 2024 mendatang.
hal tersebut diketahui setelah adanya keputusan menteri keuangan (kemenkeu) republik indonesia nomor 15/km.7/2024, tentang perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2024.
“iya diperpanjang dedlinenya,” ungkap kepala kantor wilayah (kanwil) direktorat jeneral perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu andy prasetya se, msi, kamis, 25 juli 2024.
bayu menerangkan, pada keputusan tersebut, yakni terkait penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dak fisik tahun anggaran 2024 oleh pemerintah daerah (pemda) dengan ketentuan yakni, dokumen persyaratan penyaluran dak fisik per bidang/subbidang secara bertahap untuk tahap i.
baca juga:pemprov bengkulu segera bagikan sk kepada 570 pppk 
baca juga:dedy-agi optimis kantongi 4 rekomendasi parpol
kemudian, dokumen persyaratan penyaluran dak fisik per bidang/subbidang secara sekaligus dalam hal pagu alokasi dak fisik per bidang/subbidang sampai dengan rp1 miliar. 
dan dokumen persyaratan penyaluran dak fisik per bidang/subbidang secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang.
“iya itu memuat beberapa penetapan terkait perpanjangan itu,” beber bayu.
bayu menerangkan, bahwa untuk serapan dari kontrak/rencana kontrak (rk) per kabupaten/kota sudah berada diangka 80,92 persen.
baca juga:hingga juli, pendapatan negara capai rp1,15 triliun dari penerimaan pajak provinsi bengkulu 
baca juga:memilih pemimpin: antara tokoh dan partai
seperti, kabupaten bengkulu utara 82,36 persen dengan kontrak rp66 miliar, kabupaten bengkulu selatan 99,14 persen dengan kontrak rp88 miliar.
kabupaten rejang lebong 62,94 persen dengan kontrak rp42 miliar, kabupaten seluma 55,69 persen dengan kontrak rp56 miliar.
kabupaten kaur 80,73 persen dari kontrak rp100 miliar, kabupaten mukomuko 82,36 miliar dari kontrak rp87 miliar, kabupaten lebong 94,19 persen dari kontrak rp76 miliar.
kemudian, kabupaten kepahiang 71,91 persen dengan kontrak rp41 miliar, kabupaten bengkulu tengah 80,03 persen dengan kontrak rp30 miliar.
baca juga:10 ketua osis terima beasiswa bengkulu leadership program, gubernur: kejar prestasi, bangun komunikasi 
baca juga:bantah isu temui kepsek harus izin, kadis pendidikan kota bengkulu pastikan tidak ada pungli pengadaan seragam
dan untuk kota bengkulu baru 46,40 persen dengan kontrak rp35 miliar. kemudian, provinsi bengkulu 95,33 persen dengan kontrak rp252 miliar.
“iya masing – masing telah terdata, yakni dari kontraknya, itu baru mencapai 80,92 persen,” singkat bayu.
atas hal tersebut, bayu meminta agar pemda dan pemprov bengkulu untuk segera melakukan tindakan sesuai surat keputusan kemenkeu ri tersebut.
“iya ditindaklanjuti, dari keputusan itu,” harap bayu. 
sebagai informasi, terdapat satu daerah yang nilai kontrak di bawah 20 persen, pada penyaluran dak fisik tahap i kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
di mana jumlah 20 persen tersebut, didasari data kontrak yang dibandingkan dengan rencana kegiatan (rk) dak fisik hingga rabu, 17 juli 2024.
diterangkan kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu bayu andy prasetya se, msi bahwa daerah tersebut yakni kabupaten kaur.
namun juga terdapat dua daerah yang telah mencapai nilai kontrak di atas 90 persen, yakni kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten lebong.
sedangkan untuk kabupaten/kota berada pada angka yang bervariasi, kota bengkulu 39,31 persen, kabupaten bengkulu tengah 85,03 persen dan kabupaten kepahiang 62, 34 persen.
kabupaten mukomuko 69,03 persen, kabupaten seluma 37,46 persen, kabupaten rejang lebong 50,92 persen dan kabupaten bengkulu utara 55,42 persen.
“iya untuk penyaluran dak fisik ini, dua sudah di atas 90 persen dan masih ada yang di bawah 20 persen,” singkat bayu saat ditemui rb di kantor djpb bengkulu.
bayu menerangkan, bahwa terdapat risiko apabila daerah yang nilainya tidak mencapai data kontrak dak fisiknya, maka secara otomatis akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
“tentu ada risikonya apabila tidak mencapai rencana kontraknya, maka itu akan menjadi beban apbd mereka,” ungkap bayu.
adapun total pagu dak fisik tahap i rp1 triliun lebih, rk rp1 triliun lebih kemudian total kontrak rp700 miliar lebih.
bayu mengatakan, bahwa berdasarkan jumlah tersebut, dapat disimpulkan baru tersalurkan 64,52 persen.
“iya total pagu rp1 triliun lebih pada tahap i, hingga juli ini total  nilai kontrak dak fisik di kabupaten/kota baru 60 persenan lebih,” terang bayu.
kendati demikian, bayu mengaku hingga saat ini djpb provinsi bengkulu tengah melakukan komunikasi terhadap pemerintah kabupaten (pemkab) se-provinsi bengkulu.
guna mendorong agar penggunaan dak fisik dapat dioptimalkan.
“kita terus melakukan komunikasi kepada pemkab terkait dak fisik ini,” beber bayu
sekadar mengulas, sejak januari hingga juli 2024 ini, dak fisik di provinsi bengkulu telah tersalur sebesar rp72,47 miliar.
hal tersebut diketahui berdasarkan catatan dari kementerian keuangan (kemenkeu) melalui direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu.
"untuk penyaluran dak fisik di bengkulu dari januari hingga saat ini sebesar rp72,47 miliar dari total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat mencapai rp1,08 triliun," terang kepala bidang pembinaan pelaksana anggaran (ppa) ii, kantor wilayah djpb bengkulu, sunaryo.
sunaryo menerangkan hingga juli 2024 sebanyak 10 wilayah di bengkulu telah menyalurkan dak fisik dengan rincian yaitu provinsi bengkulu sebesar rp24,38 miliar dari pagu rp265,37 miliar, kabupaten bengkulu utara rp9,14 miliar dari pagu rp81,30 miliar.
kabupaten bengkulu selatan sebesar rp15,66 miliar dari pagu rp89,04 miliar, kabupaten rejang lebong yaitu rp3,55 miliar dari pagu rp68,30 miliar, kabupaten seluma rp2,83 dari pagu rp100,91 miliar, kabupaten kaur rp1,24 miliar dari pagu rp125,14 miliar.
selanjutnya kabupaten mukomuko yaitu rp3,05 miliar dari pagu rp106,46 miliar, kabupaten lebong rp8,27 miliar dari pagu rp81,98 miliar, kabupaten kepahiang rp2,14 miliar dari pagu rp58,13 miliar dan kabupaten bengkulu tengah rp2,17 miliar dari pagu rp36,39 miliar.
sedangkan, untuk kota bengkulu hingga saat ini belum menyalurkan dak fisik dengan anggaran yang terkontrak yaitu rp,14,50 miliar dari pagu rp76,17 miliar.
sunaryo mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah provinsi bengkulu untuk segera memanfaatkan anggaran dak fisik 2024.
ia menyebut melalui alokasi dak fisik pemda dapat melakukan pembangunan di daerah agar provinsi provinsi bengkulu menjadi  lebih maju baik dari kesejahteraan masyarakat dan juga infrastruktur yang mendukungnya.
"harapannya bisa menjadi langkah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di provinsi bengkulu," terang sunaryo.
untuk itu, pihaknya terus mendorong pemerintah kota (pemkot) bengkulu untuk segera memanfaatkan dak fisik dari pemerintah pusat.
sebab, jika hingga 22 juli 2024 pemda di bengkulu belum menyalurkan atau memanfaatkan dak fisik maka anggaran yang telah ter kontrakan dibebankan ke apbd.
kemudian, jika anggaran dak fisik untuk tahun ini tidak terealisasi, maka sisa anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali dan kemungkinan pagu pada tahun selanjutnya akan berkurang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan