Mantan Kepala SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Belum Mencicil Kerugian Rp320 Juta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 27 Jul 2024 - 23:42

SIDANG: Sidang dengan agenda keterangan saksi, terdakwa mendengarkan penyampaian dari majelis hakim. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Jelang agenda pemeriksaan keterangan terdakwa, kerugian negara Rp320 juta pada perkara dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 yang menyeret terdakwa mantan Kepala Ahmad Soepriadi belum pulih.

Disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra, SH, MH bahwa untuk pengembalian kerugian negara, terdakwa belum mencicil sama sekali.

“Sama sekali belum mencicil kerugian negara,” ungkap Hendra pada RB, 27 Juli 2024.

“Dari penetapan tersangka pada Desember 2023 lalu dan hingga masa persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli pada Juli 2024 belum ada iktikad baik dari Ahmad Sopriadi,” jelas Hendra.

Diketahui sebelumnnya Kejari Bengkulu Selatan telah melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa Ahmad sopriadi berupa tanah dengan luas 1,2 hektar.

“Sebelumnnya aset terdakwa sudah kita sita dengan bekal surat peyitaan denganNomor : Print-207/L.7.13/Fd.1/04/2024 kemdian di perkuat dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor : 36/PenPid.B-SITA/2024/PN,” jelas Hendra.

Diberitakan sebelumnya, kendali BOS SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 diatur terdakwa mantan kepala Ahmad Soepriadi.

Pasalnya, terdakwa mengatur sejak pencairan hingga pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BOS tahun tersebut.

Terungkap juga dalam rangkaian sidang pembuktian perkara ini, ada modus siswa fiktif di SMK IT Al-Malik.

Bahkan pengadaan komputer dan laptop dari BOS digelembungkan atau mark up harganya.

mantan kepala smk it al-malik bengkulu selatan belum mencicil kerugian rp320 juta                            koranrb.id – jelang agenda pemeriksaan keterangan terdakwa, kerugian negara rp320 juta pada perkara dugaan korupsi bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 yang menyeret terdakwa mantan kepala ahmad soepriadi belum pulih.
disampaikan kasi intelijen kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh bahwa untuk pengembalian kerugian negara, terdakwa belum mencicil sama sekali.
“sama sekali belum mencicil kerugian negara,” ungkap hendra pada rb, 27 juli 2024.
 “dari penetapan tersangka pada desember 2023 lalu dan hingga masa persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli pada juli 2024 belum ada iktikad baik dari ahmad sopriadi,” jelas hendra.
baca juga:lengan kanan robek 12 jahitan, wartawan ini lapor polisi
baca juga:kerugian negara rp1,6 miliar perkara korupsi dkp-tka disnakertrans benteng belum pulih, ini langkah jaksa
diketahui sebelumnnya kejari bengkulu selatan telah melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa ahmad sopriadi berupa tanah dengan luas 1,2 hektar.
“sebelumnnya aset terdakwa  sudah kita sita dengan bekal surat peyitaan dengannomor : print-207/l.7.13/fd.1/04/2024 kemdian di perkuat dengan surat penetapan ketua pengadilan negeri manna nomor : 36/penpid.b-sita/2024/pn,” jelas hendra.
diberitakan sebelumnya, kendali bos smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 diatur terdakwa mantan kepala ahmad soepriadi.
pasalnya, terdakwa mengatur sejak pencairan hingga pembuatan surat pertanggung jawaban (spj) bos tahun tersebut.
baca juga: polisi buru 1 dpo pemb*n*h 2 pemuda gelumbang bengkulu selatan
baca juga:rp300 juta kerugian negara sementara dugaan korupsi proyek rumah aren di rejang lebong bisa bertambah
terungkap juga dalam rangkaian sidang pembuktian perkara ini, ada modus siswa fiktif di smk it al-malik. 
bahkan pengadaan komputer dan laptop dari bos digelembungkan atau mark up harganya.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan menghadirkan empat saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana smk it al-malik.
jpu mendakwa terdakwa secara primair pada pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:rp300 juta kerugian negara sementara dugaan korupsi proyek rumah aren di rejang lebong bisa bertambah
baca juga:bakar sampah, ilalang di kawasan konservasi bksda bengkulu terbakar 
kemudian subsidair  pada pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
selanjutnya juga jpu sudah mengantongi barang bukti yang selanjutnya akan menjadi bukti pada perkara korupsi ini sebanyak 59 barang bukti baik secara berkas maupun fisik lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 28 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan