1.200 BPD di Bengkulu Utara Dapat SK Perpanjangan Jabatan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 28 Jul 2024 - 22:13

SK BPD: Pemda Bengkulu Utara pekan ini akan memperbarui Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). DOK/RB--

Ia juga mengingatkan jika pemerintah desa atau kepala desa harus terus saling berkomunikasi dengan BPD.

Sehingga semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa harus sepengetahuan dan persetujuan BPD terutama yang terkait dengan program dan anggaran.

“Sehingga tidak ada alasan BPD dan kepala desa tidak berkomunikasi. Karena semua sistem pertanggungjawaban harus diketahui oleh BPD, maka BPD pun memiliki fungsi yang sangat besar dalam pembangunan desa,” pungkas Rahmat.

Diberitakan sebelumnya, Selain kepala desa, sekitar 1.100 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bengkulu Utara akan dilakukan pengukuhan.

Ini terkait masa jabatan BPD yang berubah sebagaimana masa jabatan kepala desa yang diatur Undang-undang tentang Desa.

Kabid Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara Panji, S.Stp, M.Si menerangkan, berdasarkan undang-undang desa terbaru, masa jabatan BPD sama dengan kepala desa, selama 8 tahun. Sebelum terbitnya UU baru tentang Desa, masa jabatan BPD dan kades selama 6 tahun.

“Jadi memang juga ada perubahan masa jabatan atau penambahan, karena masa kerja BPD sama dengan masa jabatan kepala desa,” terang Panji.

Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menginventarisir terkait jumlah BPD memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk mendapatkan perpanjangan masa pengabdian tersebut.

Sama seperti kepala desa, mereka yang diperpanjang masa baktinya adalah mereka yang masih bertugas terhitung bulan Februari 2024 lalu. “Saat ini kita masih menginventarisir masa kerja BPD tersebut,” terangnya.

Jika memang nantinya akan dilakukan pengukuhan, maka ia memastikan seluruh persyaratan administrasi terkait siapa yang berhak dikukuhkan untuk masa jabatan baru sudah tuntas.

“Namun terkait masa kerja sudah ditetapkan mengikuti kepala desa selama 6 tahun,” ujarnya.

1.200 bpd di bengkulu utara dapat sk perpanjangan jabatan                            koranrb.id – jika sebelumnya pemda bengkulu utara melakukan pengukuhan pada 180 kepala desa menyesuaikan dengan undang-undang baru terkait di antaranya masa jabatan.
pemda bengkulu utara pekan ini akan memperbarui surat keputusan (sk) badan permusyawaratan desa (bpd).
sama seperti kepala desa, bpd juga akan mendapatkan penambahan masa jabatan menjadi 8 tahun.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika sesuai dengan undang-undang perubahan tersebut, maka masa jabatan bpd juga sama menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa.
baca juga:masih ada 700 guru bantu daerah yang belum lulus pppk di bengkulu utara
baca juga:siap-siap panen raya, stok beras di bengkulu utara aman hingga akhir tahun
namun bedanya, tidak ada keharusan untuk dilakukan pengukuhan layaknya kepala desa bagi ketua dan anggota bpd.
“maka dalam minggu depan (pekan ini, red) kita akan membagikan sk tersebut dan tidak ada pengukuhan layaknya kepala desa,” terang rahmat.
dinas pmd akan menyalurkan sk terebut ke masing-masing kecamatan dan akan diteruskan ke bpd masing-masing desa.
meskipun tidak dilakukan pengukuhan, namun dengan diterimanya pembaruan sk tersebut maka masa jabatan bpd penerima sk secara otomatis akan mengikuti sk terbaru.
baca juga:hut arga makmur tanpa pesta rakyat, pemkab beralasan karena ini
baca juga:bansos rp31 miliar tak tepat sasaran, coret 12.920 kpm tak miskin
“karena memang sesuai tidak ada keharusan dalam undnag-undang untuk melakukan pengukuhan bagi bpd tersebut,” terangnya.
dengan bertambahnya masa kerja kepala desa dan bpd tersebut, ia juga berharap bisa ditunjukan dengan kinerja yang baik bagi pembangunan desa.
ia juga mengingatkan jika pemerintah desa atau kepala desa harus terus saling berkomunikasi dengan bpd.
sehingga semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa harus sepengetahuan dan persetujuan bpd terutama yang terkait dengan program dan anggaran.
baca juga:16.385 hewan pembawa rabies berpotensi tidak tervaksin, stok vaksin terbatas
baca juga:rp34,8 miliar dana desa untuk ketahanan pangan, ketercukupan gizi masyarakat 
“sehingga tidak ada alasan bpd dan kepala desa tidak berkomunikasi. karena semua sistem pertanggungjawaban harus diketahui oleh bpd, maka bpd pun memiliki fungsi yang sangat besar dalam pembangunan desa,” pungkas rahmat. 
diberitakan sebelumnya, selain kepala desa, sekitar 1.100 anggota badan permusyawaratan desa (bpd) se-kabupaten bengkulu utara akan dilakukan pengukuhan.
ini terkait masa jabatan bpd yang berubah sebagaimana masa jabatan kepala desa yang diatur undang-undang tentang desa.
kabid pemberdayaan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara panji, s.stp, m.si menerangkan, berdasarkan undang-undang desa terbaru, masa jabatan bpd sama dengan kepala desa, selama 8 tahun. sebelum terbitnya uu baru tentang desa, masa jabatan bpd dan kades selama 6 tahun.
“jadi memang juga ada perubahan masa jabatan atau penambahan, karena masa kerja bpd sama dengan masa jabatan kepala desa,” terang panji.
baca juga:hanya 2 tahap pencarian, kecamatan diminta turun cek realisasi dana desa 
baca juga:hanya 2 tahap pencarian, kecamatan diminta turun cek realisasi dana desa 
saat ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa masih menginventarisir terkait jumlah bpd memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk mendapatkan perpanjangan masa pengabdian tersebut.
sama seperti kepala desa, mereka yang diperpanjang masa baktinya adalah mereka yang masih bertugas terhitung bulan februari 2024 lalu. “saat ini kita masih menginventarisir masa kerja bpd tersebut,” terangnya.
jika memang nantinya akan dilakukan pengukuhan, maka ia memastikan seluruh persyaratan administrasi terkait siapa yang berhak dikukuhkan untuk masa jabatan baru sudah tuntas.
“namun terkait masa kerja sudah ditetapkan mengikuti kepala desa selama 6 tahun,” ujarnya.
sekadar mengetahui, sebelumnya pemda bengkulu utara sudah mengukuhkan 188 kepala sesuai dengan masa jabatan baru selama 8 tahun.
sesuai dengan undang-undang terbaru, penambahan masa jabatan bukan hanya berlaku pada kepala desa namun juga berimbas pada anggota badan permusyawaratan desa.
jumlah bpd di 215 desa di bengkulu utara bervariasi antara 5 dan 7 orang sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.