Sosialisasi UU Desa, Kepala Desa dan BPD Dikumpulkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 29 Jul 2024 - 22:53

UU: Sekda Bengkulu Selatan, Sukarni Dunip menyampaikan pesan terkait undang-undang desa.-foto: dok/koranrb.id-

sosialisasi uu desa, kepala desa dan bpd dikumpulkan di pendopo rumah dinas bupati                            kota manna, koranrb.id - pemprov bengkulu dan pemkab bengkulu selatan mengumpulkan seluruh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) senin, 29 juli 2024.
kegiatan tersebut digelar di pendopo rumah dinas bupati bengkulu selatan. 
salah satu tujuannya yakni sosialisasi undang-undang (uu) desa.
pemprov bengkulu melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan sosialisasi uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. sosialisasi ini melibatkan seluruh kepala desa dan ketua bpd serta perangkat desa se-kabupaten bengkulu selatan.
terdapat 17 pasal perubahan dan penambahan 7 pasal baru serta 2 perubahan terhadap penjelasan pasal pada uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua uu nomor 6 tahun 2014.
baca juga:riri-ujang belum aman maju pilkada kepahiang, wajib penuhi 468 dukungan calon perseorangan
baca juga:antisipasi inflasi, pemprov gelar pasar murah, catat tanggalnya
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi bengkulu, ir. siswanto mengatakan, secara garis besar perubahan kedua atas uu tentang desa menyoroti tentang perubahan masa jabatan kepala desa dan bpd yang semula enam tahun menjadi delapan tahun.
seperti diketahui masa jabatan kepala desa dan bpd kini genap menjadi delapan tahun, dari sebelumnya enam tahun.
“agar pemerintahan desa tetap melakukan tugas pokok dan tetap mempedomani uu, pemprov bengkulu tetap memberikan sepenuhnya pemerintahan desa ini kepada kades agar pembangunan desa tetap maju dan sesuai uu," kata siswanto.
dalam kesempatan yang sama, kepala kejaksaan negeri (kajari) bengkulu selatan, nurul hidayah, sh, mh menerangkan mengenai keterkaitan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas dari korupsi.
tugas pemerintah desa telah dituliskan dan berpedoman dengan uu. agar tidak melenceng dari aturan kajari kembali mengingatkan agar pemerintah desa tetap mempedomani aturan tersebut.
baca juga:polemik pt abs, walhi bengkulu: warga bisa melapor ke sini 
baca juga:baru 3 bulan diperbaiki, jembatan kampung kelawi berlubang lagi
"kami jaksa pengacara negara siap membantu pemerintah, salah satunya pemerintah desa. kami mengawasi, dan membantu apabila ada yang tidak paham," ujar kajari.
sementara itu, sekretaris daerah bengkulu selatan sukarni, s.p. m.si menyampaikan materi tentang sinergitas supra desa.
secara umum, sekda dalam paparannya menyampaikan bahwa sangat penting bagi desa untuk menjalin sinergi yang solid dengan supra desa.
hal tersebut tentu bukan intervensi yang akan menggerogoti otonomi desa, melainkan justru melapangkan jalan desa menuju keotonomian yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
pada kesempatan ini, sekda juga mensosialisasikan tentang core values berakhlak, yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai nilai-nilai dasar aparatur negara sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja yang profesional.
core values berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
"berakhlak dimulai dari pemahaman bahwa kita adalah pelayan masyarakat, juga menjadi dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung capaian kerja secara individu dan tujuan organisasi/instansi," pesan sekda yang memanfaatkan momen pemerintah desa yang berkumpul tersebut.
dengan terbitnya revisi uu tentang desa ini, sambung sekda, dapat menjadi lebih implementatif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan bpd
"serta meningkatkan kesejahteraan pemerintahan desa, bpd serta masyarakat desa secara luas," ujar sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan