7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko Nyatakan Eksepsi, PH Beberkan Alasan Ini

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 29 Jul 2024 - 23:21

DAKWAAN: Tujuh terdakwa terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dari tahun 2016-2021 mendengarkan surat dakwaan JPU.--

KORANRB.ID – Tujuh terdakwa yang terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dari tahun 2016-2021 mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko.

Hal tersebut diketahui pasca JPU membacakan dakwaan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Senin, 29 Juli 2024 dengan ketua majelis hakim, Agus Hamza, SH, MH.

Ketujuh terdakwa yakni mantan pejabat RSUD Mukomuko yang menjadi terdakwa tersebut meliputi Mantan Direktur 2016 – 2020 Dr. Tugur Anjastiko.

Lalu mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, Mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi, Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode 2016-2021, Khalik Noprianto.

Berikutnya Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan Kabid Keuangan, Afridinata dan Mantan Kabid Pengeluaran 2016-2018, Herman Faizal melalui Penasihat Hukum (PH) menyatakan eksepsi dalam persidangan kemarin.

“Kita nyatakan dalam persidangan mengambil langkah eksepsi,” terang Ketua Tim PH tujuh terdakwa, Hotma T Sihombing, SH kepada RB usai persidangan.

“Tujuh terdakwa itu kan berbeda-beda tahun periode menjabatnya. Sementara Jaksa memukul rata pembuktian mereka,” sambung Hotma.

Alasan itu yang membuat PH berfikir untuk melakukan eksepsi, belum lagi dugaan SPJ Fiktif yang didakwakan kepada terdakwa.

Pasalnya kata Hotma para terdakwa memiliki tugas berbeda dan periode bekerja berbeda dan jaksa menggabung periode 2016-2021.

“Seperti Joni Mersa yang bekerja hingga 2018 dari 2016 dan jaksa menyeret dirinya dengan kasus anggaran 2016-2021 dan kami nilai itu keliru,” jelas Hotma.

7 terdakwa tipikor rsud mukomuko nyatakan eksepsi, ph beberkan alasan ini                            koranrb.id – tujuh terdakwa yang terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko dari tahun 2016-2021 mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) mukomuko.
hal tersebut diketahui pasca jpu membacakan dakwaan pada sidang perdana di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin, 29 juli 2024 dengan ketua majelis hakim, agus hamza, sh, mh.
ketujuh terdakwa yakni mantan pejabat rsud mukomuko yang menjadi  terdakwa tersebut meliputi mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko.
lalu mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto.
baca juga:182 kendaraan di seluma kena tilang, ini rinciannya
baca juga:hari ini, tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan air taba terunjam ajukan prapid, ph beberkan alasan
berikutnya bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal melalui penasihat hukum (ph) menyatakan eksepsi dalam persidangan kemarin.
“kita nyatakan dalam persidangan mengambil langkah eksepsi,” terang ketua tim ph tujuh terdakwa, hotma t sihombing, sh kepada rb usai persidangan.
“tujuh terdakwa itu kan berbeda-beda tahun periode menjabatnya. sementara jaksa memukul rata pembuktian mereka,” sambung hotma.
alasan itu yang membuat ph berfikir untuk melakukan eksepsi, belum lagi dugaan spj fiktif yang didakwakan kepada terdakwa.
pasalnya kata hotma para terdakwa memiliki tugas berbeda dan periode bekerja berbeda dan jaksa menggabung periode 2016-2021.
baca juga:penipu minta pemilik mobil ngaku saudara, korban tertipu rp79 juta, sepekan 3 laporan modus yang sama
baca juga:beli mobil di facebook, warga bengkulu tertipu puluhan juta rupiah, begini modusnya
“seperti joni mersa yang bekerja hingga 2018 dari 2016 dan jaksa menyeret  dirinya dengan kasus anggaran 2016-2021 dan kami nilai itu keliru,” jelas hotma.
berdasarkan itulah hotma dan tim meminta waktu untuk menyusun eksepsi dan akan disampaikan minggu depan, 6 agustus 2024.
sementara kasi pidsus kejari mukomuko, agrin nico, sh, mh mengungkapkan bahwa tujuh terdakwa didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.
secara subsidair pasal 3 jo, pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:area pemakaman umum di kelurahan sidomulyo terbakar, ini penyebabnya 
baca juga: mantan kepala smk it al-malik bengkulu selatan belum mencicil kerugian rp320 juta
sedangkan secara primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang -undang hukum pidana.
"dua pasal yang kita dakwakan yaitu pasal 2 dan pasal 3," terang agrin.
dalam dakwaan jpu disebutkan bahwa pada perkara ini tujuh terdakwa merugikan negara hingga rp4,48 miliar, diketahui setelah dihitung oleh tim penyidik kejari mukomuko melalui auditor kejati bengkulu.
dalam dakwaan jpu terungkap bahwa tugur selaku direktur rsud mukomuko menjadi aktor utama dalam dugaan mark up harga pengadaan obat obatan di rsud mukomuko.
"untuk terdakwa tugur selaku aktor utama yang mengesahkan dan memuluskan tindakan mark up yang terjadi," tutup agrin.
diberitakan sebelumnya, aliran kn sebesar rp4,8 miliar masih belum diketahui. 
sebab 7 terdakwa saat ditanya penyidik masih enggan menjelaskan kemana saja, maka dari itu berkaitan dengan adanya potensi tersangka baru akan dilihat dari fakta persidangan nantinya.
meskipun mereka enggan menyampaikan kemana aliran kn, berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik sebelumnya, dari kn tersebut ada dana non budgeter. 
hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
kn  dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai rp4,8 miliar lebih.
ini setelah di hitung oleh tim auditor kejati bengkulu, rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. 
tahun 2017 rp901.1 juta lebih, tahun 2018 rp1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp285.6 juta lebih.
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp4.841.952.577. 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan