LKPD Molor Terhambat Pihak Ketiga, Ini Kata Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 01 Aug 2024 - 22:50

LKPD: Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD 2023 di ruang Saber Pungli Inspektorat Provinsi Bengkulu, kemarin, 1 Agustus 2024. ABDI/RB--

lkpd molor terhambat pihak ketiga, ini kata inspektur inspektorat provinsi bengkulu                            koranrb.id – masih terdapat pihak ketiga belum memberikan laporan, walaupun badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri) telah memberikan batas waktu selama 60 hari.
batas waktu oleh bpk ri tersebut terhitung sejak laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi 2023 disampaikan tepatnya 29 mei 2024 tu lalu. 
kendati demikian, diketahui tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun 2023, belum juga selesai. 
sehingga, dapat diartikan terhitung 29 juli 2024 lalu, penyelesaian tindaklanjut itu telah melewat batas yang ditentukan bpk ri. 
baca juga:rawan kebakaran lahan di kota bengkulu, bpbd tandai 3 lokasi ini
baca juga: pekan depan, pemprov bengkulu akan lantik 570 pppk, tersisa 73 pppk belum miliki ni, ini kata sekda
diungkapkan, inspektur inspektorat provinsi bengkulu, dr. m. h heru susanto, s.e m.m cgcae bahwa, lkpd yang belum diselaikan, yakni tentang pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah, karena masih terdapat pihak ketiga yang belum memberikan laporan.
"hanya pihak ketiga ini ada yang masih ngangsur, ini harus cepat diselesaikan," terang heru, kamis, 1 agustus 2024.
saat dikonfirmasi rb, faktor tlambatnya pihak ketiga melaporkan, heru mengatakan, kemungkinan besar dikarenakan kebanyakan pihak ketiga ada di luar provinsi bengkulu.
“mungkin pihak ketiga di luar provinsi bengkulu,” beber heru.
baca juga:2 bulan berturut-turut deflasi di bengkulu, juli capai 0,70 persen, ini kelompok penyumbang utamanya
baca juga:sekolah dilarang keras tahan ijazah siswa, sekda minta disdikbud provinsi bengkulu tindaklanjuti 
heru juga mengatakan, walaupun telah melewati waktu yang diberikan bpk ri, 9 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu yang kelebihan bayar itu tetap harus diselesaikan. 
"harus tetap diselesaikan, untuk opd itu,” kata heru
heru menerangkan, bahwa pengembalian kelebihan bayar yang belum tuntas itu, nantinya bakal terbuka. artinya, unsur penegak hukum lain bisa saja masuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 
"cepat segera diselesaikan. koordinasi baik dengan kepala opd yang terkait," ujar heru.
baca juga:pastikan produk makanan aman, 3 toko disidak di kota bengkulu
baca juga:sukseskan pilkada 2024, korem 041/gamas gelar pasukan kesiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2024
heru menegaskan, pihaknya telah berupaya mempercepat opd untuk menyelesaikan rekomendasi bpk, sejak batas waktu 60 hari yang diberikan. 
bahkan telah memberikan rekomendasi dan memberikan teguran kepada opd yang bermasalah. 
"pak gubernur juga telah memberikan instruksi kepada kepala opd untuk menyelesaikannya," terang heru.
sehingga, untuk para kepala opd tetap harus menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kelebihan pembayaran itu bisa disetor ke kas daerah. 
"untuk para opd harus menyelesaikan. sehingga ada pemulihaan," ungkap heru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan