Tersangka Sekcam Air Besi Lolos dari Ancaman Pemecatan, Ini Alasan Polisi Belum Jerat Pasal Tipikor

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Aug 2024 - 21:57

LOLOS PEMECATAN: Tersangka Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Air Besi berinisial Da jadi tersangka lolos dari ancaman pemecatan karena ini. SANDY/RB--

tersangka sekcam air besi lolos dari ancaman pemecatan, ini alasan polisi belum jerat pasal tipikor                            koranrb.id – polres bengkulu utara akhirnya menyampaikan jika sudah menetapkan sekretaris kecamatan (sekcam) air besi berinisial da sebagai tersangka.
meskipun da diperkirakan lolos dari ancaman pemberhentian tidak dengan hormat dari statusnya sebagai asn/
ini karena sejauh ini ia hanya dijerat dengan pasal tindak pidana umum tentang pemerasan dan penipuan.
meskipun, jabatannya sebagai sekcam air besi dan korban adalah kepala desa talang baru ginting yang juga berada di kecamatan air besi atau dalam binaannya.
baca juga:maju pilkada, roiyana mundur dari anggota dprd lebong terpilih, ini nama penggantinya
baca juga:inspektorat bengkulu utara warning bpd dan perangkat desa yang lulus pppk masih menjabat, wajib mundur! 
polisi menyangkakan da dengan pasal 368 jo 56 dan pasal 378 masing-masing tentang pemerasan, ikut serta membantu tindak pidana dan tentang penipuan.
polisi tidak menjerat da dengan pasal 3 undang-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
pasal 3 tersebut berbunyi; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
kapolres bengkulu utara akbp. lambe patabang birana, s.ik, mh melalui kasat reskrim iptu. rizky dwi cahyo, s.tr.k menerangkan jika otak dari perbuatan tersebut adalah ap yang saat ini masih diburu polisi.
baca juga:jelang hut ri, pedagang alun-alun arga makmur bengkulu utara mulai ditertibkan satpol pp
baca juga:irigasi jebol, lahan sawah desa lubuk jale, simpang ketenong dan aur gading terancam beralih ke jagung
ap yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini seperti menghilang dan masih dalam buruan polisi.
“sejauh ini kita sangkakan pasal tentang pemerasan dan penipuan,” terangnya.
namun ia menerangkan jika saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan termasuk mencari keberadaan tersangka ap.
ia sendiri tak menutup kemungkinan jika kedepannya ditemukan bukti yang cukup maka penyidik akan memasukan satu pasal lagi yaitu pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
baca juga:bogem dan tantang pns duel pakai celurit, petani ditahan polsek padang jaya 
baca juga:irigasi induk jebol lagi, jelang panen 300 hektare sawah terancam 
“saat ini penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan akan kita terapkan pasal dalam undang-undang korupsi,” terangnya.
ia menerangkan kejadian ini berawal saat adanya pertemuan di kediaman da yang saat itu diikuti oleh ap dan bambang wahyudi kades talang baru yang juga pelapor.
saat itu, bambang mengikuti panggilan da lantaran da sebagai sekcam.
saat itulah di lokasi sudah ada ap yang mengaku melaporkan prihal dugaan penjualan besi aset jembatan yang dilakukan bambang ke polda bengkulu.
sehingga ap meminta uang rp30 juta untuk biaya pencabutan laporan tersebut.
baca juga:pemkab bengkulu utara bagikan bendera merah putih gratis, pengibaran sejuta bendera hut ri
baca juga:ini modus dugaan pidana oknum sekcam di bengkulu utara hingga terjaring ott 
“namun ternyata saat kita cek sama sekali tidak ada laporan yang dilayangkan ap sebagai ketua salah satu lsm ke polda bengkulu.
“memang ada laporan namun bukan dari ap dan itu bukan di polda bengkulu melainkan ada pada kita (polres bengkulu utara, red), jadi itu hanya ancaman dan modus dari penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan ap,” terangnya.
dalam pertemuan tersebut, bambang menyatakan tidak memiliki uang rp30 juta dan hanya memiliki rp2 juta yang lantas diberikan pada ap.
namun ap masih meminta agar ap mencukupi uang yang dimintanya tersebut.
“dari penyidikan kita menduga dari rp 2 juta yang pertama, rp 500 ribu diantaranya diberikan ap pada tersangka da,” terangnya.
selang beberapa hari, ap kembali menghubungi da yang meminta da kembali meminta uang pada bambang.
lantaran tidak menyanggupi rp30 juta, ap lantas meminta da meminta uang rp7,5 juta.
baca juga: 300 petani sawah 100 hektare tidak terdaftar penerima pupuk subsidi, penyebabnya karena ini 
baca juga:5 agustus 2024 pengesahan apbd perubahan bengkulu utara, sonti: tergantung dinamika pembahasan
“namun sehari sebelum penyerahan, korban bambang berkoordinasi dengan polsek air besi dan kita menyusun rencana bersama tim saber pungli bengkulu utara,” terangnya.
hingga akhirnya da mendatangi kediaman bambang dan menerima uang rp 4 juta hingga akhirnya disergap polisi.
dari hp milik da, diketahui jika ada pesan singkat dari ap yang isinya berupa nomor rekening.
“dari keterangan tersangka da, uang tersebut akan dikirimkan ke rekening tersangka ap,” terangnya.
sementara itu, tersangka da mengaku sebelum pertemuan dengan ap dan bambang di rumahnya.
ia lebih dulu dihubungi salah seorang rekannya yang juga perangkat desa menanyakan prihal hubungannya dengan bambang kades talang baru.
lantaran masih saudara, rekannya yang juga perangkat desa tersebut meminta agar dirinya memediasi sengketa antara bambang dengan ap.
“saya dihubungi oleh salah satu perangkat desa untuk memediasi, maka saya menjalankan tugas saya sebagai camat untuk memediasi agar tidak terjadi permasalahan yang lebih panjang,” terangnya.
sementara itu, inspektur inspektorat nopri anto silaban, se, m.si menerangkan jika sebagai asn atau pegawai negeri sanksi pegawai sudah menanti da jika nantinya dijatuhi vonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap.
terkait sanksi pegawai, ia menerangkan jika pegawai terbukti dan dinyatakan bersalah atas vonis yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksi yang diberikan bisa sampai pemberhentian tidak dengan hormat.
ini lantaran dalam pp tentang disiplin pegawai, sanksi berat berupa ptdh diberikan pada asn yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, kejahatan dalam jabatan, terorisme dan narkoba.
“namun jika itu terkait dengan tindak pidana umum, maka kita akan lihat lama vonis yang dijatuhkan,” terang nopri anto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan