Nyalon Pilkada, Pejabat Tak Serahkan Dokumen Pengunduran Diri Akan Didiskualifikasi

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 22:38

PENYALONAN: Anggota Bawaslu Kepahiang, Asuan Toni menyampaikan keharusan pejabat mengundukan diri bila jadi calon kepala daerah--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

nyalon pilkada, pejabat tak serahkan dokumen pengunduran diri akan didiskualifikasi                              kepahiang,koranrb.id  - pejabat berstatus asn maupun calon anggota dprd terpilih yang nyalon di pilkada serentak 2024 bakal didiskualifikasi jika tak kunjung menyerahkan dokumen resmi pengunduran dari dari instansi terkait.  
di kabupaten kepahiang, dari 3 pasang bakal calon yang mengemuka bakal maju dalam pilkada 2024, terdapat 2 orang yang wajib memenuhi aturan tersebut. yakni, bakal calon wakil bupati ir. abdul hafizh, m.si yang merupakan bakal calon bupati h. zurdi nata, sip, mm. 
baca juga:menuju pilkada kepahiang 2024, nata-hafizh sudah kantongi 15 kursi 
baca juga:pencairan tambahan tunjangan guru tunggu transfer dana dari kemenkeu
satu lagi, bakal calon bupati windra purnawan yang berpasangan dengan bakal wakil bupati ramli. windra purnawan merupakan caleg terpilih dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029. 
adapun abdul hafizh tercatat sebagai seorang asn dengan jabatan terakhir sebagai kepala biro administrasi pembangunan sekretariat daerah (setda) pemprov bengkulu. 
di banyak tempat, abdul hafiz sudah menyatakan diri akan mundur baik sebagai asn. begitupun windra, menyatakan akan mundur sebagai anggota dprd terpilih. 
sekalipun sudah ada pernyataan demikian, saat maju dalam pencalonan kepala daerah, keduanya wajib menyerahkan dokumen resmi pengunduran diri. 
sejauh ini, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyatakan pihaknya belum menerima salinan ataupun pun pemberitahuan apa pun terkait dokumen pengunduran diri kedua pejabat itu. 
"ya, mungkin juga waktunya masih panjang. yang jelas, jika tak menyertakan dokumen pengunduran diri, pencalonan di pilkada bakal didiskualifikasi,’’ tegas asuan. 
sesuai pasal 32 pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, telah dijelaskan bahwa seorang caleg terpilih baik dpr ri, dpd, dprd wajib menyampaikan, menyerahkan surat pemberitahuan tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih
surat kesediaan mundur itu wajib diserahkan pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah.
baca juga:perlu diketahui, ini tahapan pendaftaran calon pilkada kepahiang 
baca juga:ada syarat baru terbitkan skck, bisa dicabut apabila... 
yang bersangkutan bisa menyampaikan ke parpol pengusung, kemudian diteruskan ke kpu. surat pengunduran diri itu dapat disampaikan paling lambat saat perbaikan dokumen.
adapun syarat atau dokumen yang diperlukan adalah, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. 
lalu, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
pada undang undang  nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang-undang yang ditetapkan tanggal 1 juli 2016. pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.
persyaratan itu disebutkan pada ayat (1) yakni, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q. dengan penjelasannya,  tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota. 
hal yang sama juga berlaku bagi seorang pejabat daerah berstatus asn, wajib mundur. hal ini tertuang dalam uu nomor 10 tahun 2016, tepatnya di pasal 7 ayat 2 huruf t. disebutkan pengunduran diri secara tertulis sebagai anggota tni, polri, dan asn serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan. 
hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn pasal 56 dan pasal 59 ayat 3.
baca juga:krusial, bawaslu awasi ketat masa pendataan mata pilih pilkada serentak 2024
baca juga: bawaslu minta para bapaslon pilkada 2024 jaga kesadaran politik
di pkpu tahun 2020 pasal 7 ayat (2) huruf t uu nomor 10 tahun 2016 dan pasal 4 ayat (1) huruf u pkpu nomor 18 tahun 2019, juga telah dijelaskan aturan tersebut.
asn memiliki hak untuk ikut berkontestasi pada pilkada 2024, asalkan mengikuti regulasi yang ada. ada syarat yang mesti dipenuhi, seperti mundur dari asn atau tni/ polri. 
lantas, bagaimana dengan petahana? komisioner kpu kepahiang anthaka rhamadan menerangkan, tak perlu mundur. hanya saja lanjutnya, yang bersangkutan wajib melayangkan surat cuti. 
"kalau pejabat daerah kan statusnya asn, berbeda dengan seorang petahana. cukup cuti saja," demikian anthaka. 
untuk diketahui, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 agustus 2024. selanjutnya, kpu akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen. sedangkan penetapan tetapkan sebagai calon bupati/ wabup pada tanggal 22 september 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan