PH Soroti Fakta Sidang, Diduga Banyak Regu Ikut Praktek Pungli KIR

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Aug 2024 - 23:08

KELUAR: Tiga terdakwa meniggalkan ruangan sidang didampingi masing-masing Penasihat Hukum beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

“Klien kami Wahyu juga mengakui perbuatannya dan dia sudah mau membantu dalam proses persidangan serta proses hukum yang berjalan, untuk hasil kami serahkan pada majelis yang penting sudah ada pengakuan bersalah dari klien kita,” tutup Dede.

Sekedar mengulas, bahwa tiga terdakwa yakni Wahyu Hidayat, Henky Andriyo Paska dan Firman Riza diperiksa keterangannya dalam persidangan.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu juga menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan.

Sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa ini digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada 8 Agustus 2024 dan hakim yang memimpin persidangan adalah Faisol, SH.

Ahli tersebut adalah Dr. Hamzah Hatrik, SH, MH yang merupakan Akademisi Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu.

Ahli Hamzah mengungkapkan bahwa sepengetahuannya bahwa memang untuk urusan KIR ini tidak dipungut biaya dan itu sudah diterangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau saya tidak salah ingat bahwa memang KIR ini tidak dipungut biaya," ungkap Hamzah.

Kemudian Hamzah mengungkapkan pada perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atau menurut Hamzah adalah pungutan Ilegal.

"Sebenarnya saya tidak setuju dengan kata pungutan liar ini, namun saya menyebutnya pungutan ilegal," jelasnya di muka persidangan.

Ia melanjutkan bahwa pada perkara ini secara pemahaman hukum memang tidak ada unsur pemaksaan secara fisik, namun pemaksaan dilakukan dengan jabatan atau tekanan kepangkatan.

"Unsur Pasal 12 huruf E pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memuat mengenai pemaksaan, pada kata pemaksaan itu para terdakwa jelas memaksa. Pasalnya, mereka adalah orang yang memiliki jabatan serta wewenang untuk menilang secara tidak langsung para sopir takut dengan jabatan para personel ini makanya mereka memberikan uang," terang Hamzah.

Selanjutnya untuk Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menurutnya juga bisa disangkutkan, karena dengan wewenang dan kekuasaan para terdakwa bisa melancarkan operasinya.

"Jadi begini berdasarkan kewenangan bahwa perseorangan yang memiliki wewenang pastilah orang yang memiliki kewenangan, baik atas tindakan maupun hal lainnya jika dikaitkan pada perkara ini para terdakwa memang bisa menilang. Sudah kewenangan mereka untuk menilang berikut juga dengan pungutan liar, orang yang bisa melakukan pungutan liar pastilah orang yang memiliki kewenangan di suatu lembaga, sehingga para korban percaya untuk memberikan uang," jelas Ahli Hamza.

ph soroti fakta sidang, diduga banyak regu ikut praktek pungli kir                            koranrb.id – muncul fakta dalam sidang perkara dugaan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang dan pengurusan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb) balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding.
bahwa diduga banyak regu yang ikut terlibat dalam praktek pungli.
hal ini disebutkan salah satu terdakwa yakni  firman riza. melalui penasihat hukum (ph)-nya, jafni parma, sh menyebut pada sidangan sebelumnya para terdakwa memberi kesaksian bahwa tindakan pungli juga dilakukan regu lain yang ada di uppkb bptd kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding.
“pada keterangan terdakwa yang lalu diungkapkan bahwa pungutan liar di kantor balai pengujian kendaraan bermotor padang ulak tanding itu sudah biasa  dilakukan,” ungkap jafni.
baca juga:321 tersangka terjerumus narkoba di bengkulu, ini rentang umur rawan terpapar
baca juga:ungkap aliran dugaan korupsi rp1,1 miliar dana zis, jpu siapkan 13 saksi
maka dari itu ph mendorong agak aparat penegak hukum yang berwenang nantinya menyeret semua pihak yang diduga melakukan hal yang sama.
“berdasarkan pedapat ahli hukum pidana yang dihadirkan beberapa waktu lalu seharusnya bukan hanya klien kita dan 2 terdakwa lainnya yang menjalankan proses hukum. namun seluruh pihak yang terlibat jika unsur pidana ini bisa selesai sampai ke akar,” terang jafni.
“kami ph terdakwa juga bersepakat dengan kata ahli bahwa regu yang lainnya yang melakukan pungli juga hrus diperiksa dan bahkan ditetapkan tersangka,” sambung jafni.
terpisah ph terdakwa hengky, sopian siregar, sh, mkn  mengugkapkan, pada perkara ini baik kliennya maupun dua terdakwa lain sudah mengakui perbuatan dan merasa bersalah.
“terdakwa  menyampaikan rasa penyesalan atas perbuatannya dan kita penasehat hukum mengapresiasi juga terhadap klien kita, karena tidak mempersulit jalannya persidangan serta berani mengungkapkan kebenaran,” ungkap sopian.
baca juga:lawah arah, 2 pengendara supra meninggal dunia usai tabrakan dengan pengendara jupiter di sumber jaya
baca juga: usai dilaporkan fifgroup cabang bengkulu, oknum penipuan konsumen divonis 32 bulan
sementara, ph terdakwa wahyu, dede frasatien, sh, mh mengungkapkan, terlepas  dari fakta persidangan yang ada para terdakwa sudah menyesali perbuatannya.
“klien kami wahyu juga mengakui perbuatannya dan dia sudah mau membantu dalam proses persidangan serta proses hukum yang berjalan, untuk hasil kami serahkan pada majelis yang penting sudah ada pengakuan bersalah dari klien kita,” tutup dede. 
sekedar mengulas, bahwa tiga terdakwa yakni wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza diperiksa keterangannya dalam persidangan.
selain itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu juga menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan.
sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa ini digelar di pengadilan negeri tindak pidana korupsi bengkulu pada 8 agustus 2024 dan hakim yang memimpin persidangan adalah faisol, sh.
baca juga: kurun sebulan, 40 tersangka narkoba diamankan ditresnarkoba polda bengkulu
baca juga:2 terdakwa mantan tpk pnpm air napal belum pulihkan kn rp1,2 miliar
ahli tersebut adalah dr. hamzah hatrik, sh, mh yang merupakan akademisi bidang hukum pidana fakultas hukum universitas hazairin bengkulu.
ahli hamzah mengungkapkan bahwa sepengetahuannya bahwa memang untuk urusan kir ini tidak dipungut biaya dan itu sudah diterangkan pada undang-undang cipta kerja.
"kalau saya tidak salah ingat bahwa memang kir ini tidak dipungut biaya," ungkap hamzah.
kemudian hamzah mengungkapkan pada perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atau menurut hamzah adalah pungutan ilegal.
"sebenarnya saya tidak setuju dengan kata pungutan liar ini, namun saya menyebutnya pungutan ilegal," jelasnya di muka persidangan.
ia melanjutkan bahwa pada perkara ini secara pemahaman hukum memang tidak ada unsur pemaksaan secara fisik, namun pemaksaan dilakukan dengan jabatan atau tekanan kepangkatan.
"unsur pasal 12 huruf e pada undang-undang tindak pidana korupsi itu memuat mengenai pemaksaan, pada kata pemaksaan itu para terdakwa jelas memaksa. pasalnya, mereka adalah orang yang memiliki jabatan serta wewenang untuk menilang secara tidak langsung para sopir takut dengan jabatan para personel ini makanya mereka memberikan uang," terang hamzah.
selanjutnya untuk pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi menurutnya juga bisa disangkutkan, karena dengan wewenang dan kekuasaan para terdakwa bisa melancarkan operasinya.
"jadi begini berdasarkan kewenangan bahwa perseorangan yang memiliki wewenang pastilah orang yang memiliki kewenangan, baik atas tindakan maupun hal lainnya jika dikaitkan pada perkara ini para terdakwa memang bisa menilang. sudah kewenangan mereka untuk menilang berikut juga dengan pungutan liar, orang yang bisa melakukan pungutan liar pastilah orang yang memiliki kewenangan di suatu lembaga, sehingga para korban percaya untuk memberikan uang," jelas ahli hamza.
jadi berdasarkan apa yang didakwa jpu terhadap terdakwa yaitu pasal 11 dan 12 huruf e maka itu bisa digunakan jika objek perkaranya pungutan liar.
"pasal 11 dan 12 huruf e ini masuk dengan unsur-unsur tindakan para terdakwa," terang hamzah.
kemudian pada persidangan ini juga turut dilakukan agenda pemeriksaan terdakwa secara bergantian.
terdakwa hengki turut menceritakan apa yang terjadi di kantor penimbangan kendaraan bermotor padang ulak tanding sebelumnya dan saat operasi tangkap tangan (ott) polisi dilakukan.
terdakwa hengki mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu bahwa ada ott melihat ramai lalu dirinya ikut melihat maka dari itulah dirinya ikut diperiksa.
"saya lihat ada ramai di pos, lalu saya dekati dan ternyata ada ott lalu saya diperiksa dan didapati uang, dan itu memang uang saya tapi bukan dari hasil pungli hari itu," jelas hengki.
hengki juga mengungkapkan bahwa memang pungutan liar di kantornya sudah terjadi dan bahkan dirinya juga pernah menerima uang dari danru yaitu terdakwa firman riza.
"saya di febuari itu diberikan uang dan uang tersebut dari hasil pungli. saya diberikan rp600 ribu hingga rp750 ribu dan itu terjadi selama 5 minggu, persatu minggu kami bagi hasil," jelas hengki.
kemudian selaras dengan apa yang diungkapkan hengki diungkapkan juga oleh terdakwa wahyu.
wahyu menjelaskan beberapa kali pernah dibagi uang pungli dengan nominal sama dengan hengki dan juga pernah mengambil uang pungutan dengan perintah danru.
"saya juga pernah dibagi oleh firman. dan firman juga pernah memerintahkan mengambil pungutan, " terang wahyu.
terdwa firman mengungkapkan bahwa dirinya benar melakukan pungutan, bahkan sebelum ott dan bukan kelompok firman saja, tetapi kelompok lainnya juga.
"hasil pungutan saya bagi rata dengan tim, namun pungli ini dilakukan bukan hanya regu kami saja, namun regu lainnya juga," terang firman.
dari pantauan rb bahwa ketiga terdakwa pada persidangan mengungkapkan penyesalan atas apa yang dilakukan dan mengatakan menyesal melakukan tindakan ini.
terpisah jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh mengungkapkan bahwa  pada keterangan ahli dan termasuk terdakwa sudah jelas sangat memberatkan terdakwa.
"saksi (ahli, red) sudah jelaskan unsur memaksa pada pasal ini. jadi untuk pasal 11 dan 12 huruf e itu bisa di pakai, lengkapnya akan kita narasi kan tuntutan pada sidang berikutnya,"  tutup syaiful.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan