Surati Kepala BPIP, Gubernur Rohidin Minta Tinjau Ulang Kebijakan Larangan Penggunaan Jilbab Paskibraka

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 14 Aug 2024 - 22:14

Surati Kepala BPIP, Gubernur Rohidin minta tinjau ulang kebijakan larangan penggunaan jilbab Paskibraka--Abdi/rb

KORANRB.ID - Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tanggal 14 Agustus 2024.

Gubernur Rohidin meminta peninjauan ulang kebijakan larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota Paskibraka putri tahun 2024.

Surat dikirimkan Gubernur Rohidin setelah muncul pemberitaan di beberapa media elektronik terkait larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota Paskibraka putri pada saat pengukuhan Paskibraka yang akan melaksanakan tugas pada 17 Agustus di Istana Negara Ibukota Nusantara (IKN).

Termasuk perwakilan Paskibraka dari Provinsi Bengkulu.

Serta adanya pernyataan dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang prihatin dan menolak tegas atas kebijakan tersebut.

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kami meminta peninjauan ulang terhadap kebijakan larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Karena kebijakan tersebut dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan mencederai kebhinekaan,” bunyi surat Gubernur Rohidin.

“Disamping itu, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bukankah Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu,” sambung bunyi surat tersebut.

Surat Gubernur Bengkulu dengan nomor: 100/1247/B.1/2024 tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum Pengurus Pusat PPI.

Sementara Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Bengkulu akan kirimkan petisi agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi untuk diganti.

Hal tersebut buntut dari dugaan keharusan mencopot jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang bertugas di IKN.

surati kepala bpip, gubernur rohidin minta tinjau ulang kebijakan larangan penggunaan jilbab paskibraka                            koranrb.id - gubernur bengkulu prof. dr. h. rohidin mersyah mengirimkan surat kepada kepala badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) tanggal 14 agustus 2024.
gubernur rohidin meminta peninjauan ulang kebijakan larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota paskibraka putri tahun 2024. 
surat dikirimkan gubernur rohidin setelah muncul pemberitaan di beberapa media elektronik terkait larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota paskibraka putri pada saat pengukuhan paskibraka yang akan melaksanakan tugas pada 17 agustus di istana negara ibukota nusantara (ikn).
termasuk perwakilan paskibraka dari provinsi bengkulu. 
baca juga:program tmmd ke-121 memasuki tahap akhir, berbagai kegiatan fisik dan nonfisik sudah dilakukan
baca juga:polres rejang lebong pastikan pilkada serentak 2024 berjalan kondusif
serta adanya pernyataan dari pengurus pusat purna paskibraka indonesia (ppi) yang prihatin dan menolak tegas atas kebijakan tersebut.
“berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami meminta peninjauan ulang terhadap kebijakan larangan penggunaan hijab/jilbab bagi anggota paskibraka putri. karena kebijakan tersebut dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila dan mencederai kebhinekaan,” bunyi surat gubernur rohidin. 
“disamping itu, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 1945, bukankah negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu,” sambung bunyi surat tersebut.  
surat gubernur bengkulu dengan nomor: 100/1247/b.1/2024 tersebut ditembuskan kepada presiden ri, menteri dalam negeri dan ketua umum pengurus pusat ppi. 
baca juga:tahun depan ruas jalan air sebakul - jayakarta dibangun, sudah lama rusak belum tersentuh pembangunan
baca juga:pramuka bentuk generasi muda lebih berkarakter dan bermoral, wadah untuk belajar dan berkembang
sementara purna paskibraka indonesia (ppi) provinsi bengkulu akan kirimkan petisi agar kepala badan pembinaan ideologi pancasila (bpip), yudian wahyudi untuk diganti.
hal tersebut buntut dari dugaan keharusan mencopot jilbab bagi anggota paskibraka putri yang bertugas di ikn.
rencana pengiriman petisi tersebut, turut akan dilakukan ppi se provinsi bengkulu.
bahkan kabarnya, juga akan dialakukan oleh ppi pusat.
ketua ppi provinsi bengkulu, fenti wisnuwardhani mengatakan yang dialami para paskibraka saat prosesi pengukuhan pada selasa, 13 agustus 2024 sangat memprihatikan. 
baca juga:pengajuan pindah 18 pns di bengkulu tengah belum disetujui, dibahas lagi usai pilkada
baca juga:dapat mendeteksi hujan! berikut 7 fakta unik oryx arab
“kita akan kirimkan petisi dan ppi di kabupaten/kota yang memuat mempertanyakan, bila perlu mengganti kepala bpip saat ini,” tegas fenti, melalui seluler, rabu, 14 agustus 2024.
fenti mengatakan, bahwa aksi paskibraka putri yang tidak memakai hijab ini merupakan pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya.
di mana pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota putri tidak memakai hijab atau melepaskan hijabnya.
“hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab bagi anggota paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunannya,” ungkap fenti.
baca juga:8 fakta tentang palestina, sudah ada sejak tahun ke 12 sebelum masehi
baca juga:kesbangpol bengkulu kecam keras paskibraka di ikn harus copot hijab
diketahui, para anggota paskibraka tingkat pusat adalah utusan terbaik, putra putri bangsa yang berangkat dari 38 dan salah satunya terdapat perwakilan paskibraka putri dari bengkulu yang memakai hijab.
tentunya ini menjadi pukulan mendalam terahap kita di bengkulu, karena paskibraka yang berasal dari 38 provinsi yang berbeda itu juga berbeda suku, berbeda budaya dan juga berbeda keyakinan agama, yang kesemuanya itu adalah kebhinekaan yang menjadi nilai-nilai luhur pancasila.
“terdapat 1 putri kita yang memakai hijab, tentu ini menjadi pukulan berat untuk kita,” ungkap fenti.
sementara itu, kepala bidang ketahanan, ekonomi sosial, agama dan organisasi kemasyarakat kesbangpol provinsi bengkulu, linda oktaviane mengutuk keras tindakan lepas hijab kepada pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) 2024 oleh bpip yang tengah viral.
baca juga:9 alasan psikologis mengapa orang tua bisa menyebabkan anak menjadi kriminal
baca juga:ini tanggapan bpip terkait paskibraka di ikn harus copot jilbab
ia menerangkan, saat pihaknya mengetahui hijab para paskibraka dilakukan pengukuhan, dan pada gladi hari ini dipasang kembali.
“kami kesbangpol sangat marah terhadap bpip,” tegas linda.
dengan kabar yang sangat menyakitkan itu, linda menerangkan, di provinsi bengkulu para paskibraka yang memakai hijab tidak pernah mendapatkan perlakuan semacam itu.
“kita di bengkulu tidak pernbah melakukan itu,” sampai linda.
linda mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk berkoordinasi dan mengaudiensikan hal itu, yang merupakan tidakan ketidak senangan kesbangpol provinsi bengkulu terhadap tindakan tersebut.
“saat kita mengetahui, kita langsung share ke grup pusat, kabupaten/kota diseluruh indonesia,” beber linda. 
diberitakan sebelumnya, adanya dugaan keharusan mencopot jilbab bagi anggota paskibraka yang bertugas di ikn mendapat sorotan majelis ulama indonesia (mui) provinsi bengkulu.
seperti disampaikan kh. muhammad syamlan selaku ketua dewan pertimbangan mui provinsi bengkulu.
menurutnya larangan bagi pelajar wanita berjilbab untuk berjilbab dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan ri adalah jelas menodai kemerdekaan, sekaligus tidak pancasilais dan menjurus anti agama.
oleh kerena itu tindakkan ini harus diprotes keras. karena ini adalah tindak sewenang-wenangan dan penindasan dalam kehidupan beragama.
"saya serukan pulang saja putri-putri paskibra yang harus melepas jilbab," kata syamlan
"khususnya yang dari bengkulu, saya serukan, lebih baik pulang, daripada harus dipaksa lepas jilbab," sambungnya.
seperti dilansir koranrb.id sebelumnya, 18 anggota paskibraka yang menggunakan jilbab, tiba tiba harus mencopot jilbabnya saat malam pengukuhan.
sebanyak 18 anggota paskibraka yang bertugas di ikn pada 17 agustus nanti harus mencopot jilbabnya.
padahal, selama mereka menjalani latihan di cibubur, jawa barat para anggota paskibraka tersebut menggunakan jilbab.
terkait hal ini, ketua umum pengurus pusat purna paskibraka indonesia (ppi) gousta feriza buka suara.
dilansir dari disway.id,  gousta mempertanyakan terkait mengapa saat menjalani latihan di cibubur, jawa barat, 18 paskibraka tersebut masih diperkenankan menggunakan jilbab.
bahkan ketika renungan suci hingga pada saat gladi, para paskibraka tersebut tetap menggunakan jilbab.
"lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan jilbab? bukankah ini mencederai kebhinekaan itu sendiri?" katanya saat jumpa wartawan di jakarta selatan rabu 14 agustus 2024.
lebih lanjut gousta mengatakan keprihatinannya dan menolak tegas kebijakan atau mungkin adanya tekanan terhadap adik-adik paskibraka putri tingkat pusat yang biasa menggunakan jilbab, kini harus melepasnya.
"kami yakin bahwasanya bapak presiden jokowi dan presiden terpilih bapak prabowo sepakat bahwa tidak ada larangan dalam menggunakan jilbab pada tanggal 17 agustus 2024 baik di istana ibu kota negara, provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan