Bawaslu Rejang Lebong Libatkan OKP dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 21 Aug 2024 - 22:49

SOSIALISASI: Bawaslu Rejang Lebong saat melakukan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif kepada OKP.-foto: arie/koranrb.id-

bawaslu rejang lebong libatkan okp dalam pengawasan partisipatif pilkada serentak                            curup, koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten rejang lebong, mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan pemuda (okp) serta elemen masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif guna memastikan pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
ketua bawaslu rejang lebong, ahmad ali, menekankan pengawasan pemilu bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh bawaslu sendirian. dalam setiap tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara, potensi terjadinya pelanggaran selalu ada. 
ahmad ali menyoroti keterbatasan personel di bawaslu yang membuat mereka tidak dapat melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten rejang lebong. 
"oleh karena itu, diperlukan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya okp, untuk menjadi pengawas partisipatif," ungkap ahmad.
pengawasan partisipatif adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal jalannya proses pemilihan umum.
baca juga:ratusan guru ikuti pelatihan menulis pemkot bengkulu-yprb, serta pengelolaan website 
baca juga:68 atlet bengkulu siap rebut medali di 25 cabor pon xxi aceh-sumut 
partisipasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melaporkan dugaan pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"okp sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki akses langsung ke komunitas-komunitas pemuda, memainkan peran kunci dalam pengawasan partisipatif ini. dengan melibatkan okp, bawaslu berharap dapat memperluas jangkauan pengawasan hingga ke pelosok daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh personel bawaslu sendiri," terang ahmad.
setiap tahapan dalam pilkada memiliki tantangan dan potensi kerawanan tersendiri. pada tahap pencocokan dan penelitian (coklit), misalnya, masih ditemukan adanya warga yang belum terdata dan tidak masuk dalam daftar pemilih sementara (dps). 
hal ini dapat menyebabkan hak pilih warga tersebut tidak terpenuhi, yang tentu saja berdampak pada hasil akhir pilkada.
"selain itu, pada tahap pengumuman dan pendaftaran calon, potensi terjadinya konflik juga cukup tinggi, terutama jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses administrasi atau ketidakpuasan dari calon yang tidak lolos verifikasi," ungkapnya.
baca juga:dani-sukatno juga mendaftar hari kedua ke kpu kota bengkulu 
baca juga:bupati erwin: ayo ramaikan jalan sehat hut rb, pemkab seluma juga siapkan hadiah menarik 
pada tahap kampanye, praktek money politic atau politik uang seringkali menjadi ancaman yang dapat merusak integritas proses demokrasi. politik uang tidak hanya mencederai prinsip demokrasi yang bersih, tetapi juga dapat mempengaruhi hasil pilkada secara signifikan.
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) adalah ancaman serius lainnya dalam setiap tahapan pilkada. 
"pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan secara terorganisir, melibatkan banyak pihak, dan terjadi secara berulang-ulang. jika dibiarkan, pelanggaran tsm dapat menggagalkan upaya mewujudkan pilkada yang jujur dan adil," tambahnya.
dalam konteks ini, peran pengawas partisipatif sangatlah penting. mereka dapat menjadi mata dan telinga bawaslu di lapangan, membantu mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran sejak dini. 
dengan demikian, bawaslu dapat segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang lebih besar.
baca juga:pilkada rejang lebong; sejuk dan handal daftar di injury time, fik-ri tunggu hasil konsolidasi koalisi
baca juga:dpr ri anulir putusan mk, bem unib demo dprd provinsi bengkulu, seorang pendemo dipukul
"untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif, bawaslu rejang lebong telah meluncurkan program yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk okp, komunitas, organisasi mahasiswa, serta kelompok disabilitas," kata ahmad.
ahmad ali mengungkapkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya tentang melaporkan pelanggaran, tetapi juga tentang membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. 
seluruh okp, unsur kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi adat yang ada di rejang lebong kita harapkan bisa ambil bagian sebagai pengawas partisipatif pada pilkada serentak tahun 2024 ini.
pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024 di kabupaten rejang lebong bukan hanya tentang menambah jumlah pengawas, tetapi juga tentang memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya demokrasi yang sehat. 
dengan melibatkan okp dan berbagai elemen masyarakat, bawaslu berharap dapat menciptakan pilkada yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
keberhasilan pengawasan partisipatif ini sangat bergantung pada kerjasama antara bawaslu, okp, dan masyarakat luas. jika semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam mengawal pilkada, maka potensi pelanggaran dapat diminimalisir, dan hasil pilkada dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. 
"dengan demikian, demokrasi yang sehat dan berintegritas dapat terwujud, membawa kabupaten rejang lebong menuju masa depan yang lebih baik," jelas ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan