Jumlah DTKS Rejang Lebong Mencapai 129.112 Jiwa, Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 25 Aug 2024 - 21:07

Kepala Dinsos Kabupaten Rejang Lebong, Syahfawi, M.So DTKS.-foto: dok/koranrb.id-

CURUP, KORANRB.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan hingga akhir Juni 2024 sebanyak 129.112 jiwa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Melalui proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala, Dinsos Kabupaten Rejang Lebong berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.

Menurut Kepala Dinsos Kabupaten Rejang Lebong, Syahfawi, M.So DTKS merupakan basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan digunakan sebagai acuan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau rentan miskin.

Di Kabupaten Rejang Lebong, DTKS mencakup data mengenai warga yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara PBI-JKN merupakan bantuan sosial berupa jaminan kesehatan yang diterima oleh 120.906 jiwa di Kabupaten Rejang Lebong. Program ini memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menerima perawatan medis tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi.

Sementara itu, BPNT diberikan kepada 16.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah ini.

“Bantuan ini berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan, seperti beras dan telur, di toko-toko yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu, lebih dari 8.000 KPM di Rejang Lebong menerima PKH, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak sekolah atau anggota keluarga yang lansia atau penyandang disabilitas,” ungkap Syahfawi.

Pemutakhiran DTKS ini merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Syahfawi, menjelaskan bahwa jumlah warga yang tercatat dalam DTKS selalu berubah setiap bulan.

Ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh setiap desa dan kelurahan melalui musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel).

“Musdes dan muskel adalah forum di mana masyarakat desa atau kelurahan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat membahas dan memverifikasi data warga yang layak menerima bantuan sosial. Proses ini bersifat wajib dan harus dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil dari musyawarah ini kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan menghindari adanya kecurangan atau ketidakadilan dalam penyaluran bantuan,” terang Syahfawi.

jumlah dtks rejang lebong mencapai 129.112 jiwa, pastikan bansos tepat sasaran                            curup, koranrb.id – dinas sosial (dinsos) kabupaten rejang lebong menyebutkan hingga akhir juni 2024 sebanyak 129.112 jiwa tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks), yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
melalui proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala, dinsos kabupaten rejang lebong berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.
menurut kepala dinsos kabupaten rejang lebong, syahfawi, m.so dtks merupakan basis data yang dikelola oleh kementerian sosial republik indonesia (kemensos ri) dan digunakan sebagai acuan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau rentan miskin. 
di kabupaten rejang lebong, dtks mencakup data mengenai warga yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan, seperti penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (pbi-jkn) atau bpjs kesehatan, bantuan pangan non tunai (bpnt), dan program keluarga harapan (pkh).
baca juga:mulai 27 agustus 2024, ini 19 syarat wajib harus dipenuhi buat daftar calon kepala daerah
baca juga:pembukaan penerimaan pppk pemkab bengkulu tengah tunggu juknis, kuota mencapai 1.980 formasi
sementara pbi-jkn merupakan bantuan sosial berupa jaminan kesehatan yang diterima oleh 120.906 jiwa di kabupaten rejang lebong. program ini memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menerima perawatan medis tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi. 
sementara itu, bpnt diberikan kepada 16.000 keluarga penerima manfaat (kpm) di wilayah ini. 
“bantuan ini berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan, seperti beras dan telur, di toko-toko yang telah ditunjuk oleh pemerintah. selain itu, lebih dari 8.000 kpm di rejang lebong menerima pkh, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak sekolah atau anggota keluarga yang lansia atau penyandang disabilitas,” ungkap syahfawi.
pemutakhiran dtks ini merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. syahfawi, menjelaskan bahwa jumlah warga yang tercatat dalam dtks selalu berubah setiap bulan. 
ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh setiap desa dan kelurahan melalui musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel).
baca juga:jelang pelantikan 2 september 2024 mendatang, sk dewan terpilih belum diterima 
baca juga:dapat perahu pdi perjuangan, nata-hafizh kantongi 4 parpol dan 10 kursi
“musdes dan muskel adalah forum di mana masyarakat desa atau kelurahan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat membahas dan memverifikasi data warga yang layak menerima bantuan sosial. proses ini bersifat wajib dan harus dilakukan setiap tiga bulan sekali. hasil dari musyawarah ini kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan menghindari adanya kecurangan atau ketidakadilan dalam penyaluran bantuan,” terang syahfawi.
jika ada desa atau kelurahan yang tidak melaksanakan musdes atau muskel, maka mereka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan mutlak bertanggung jawab atas data yang ada. dalam surat tersebut, mereka juga harus menjelaskan alasan mengapa musyawarah tidak dilaksanakan. 
langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.
“pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin memiliki beberapa manfaat utama. pertama, proses ini memastikan bahwa warga yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, seperti yang sudah dianggap sejahtera, dikeluarkan dari dtks. hal ini penting agar bantuan sosial tidak disalurkan kepada mereka yang tidak membutuhkannya lagi, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih efisien,” bebernya.
kedua, pemutakhiran data juga memungkinkan warga yang sebelumnya belum terdaftar dalam dtks untuk masuk ke dalam daftar jika mereka memenuhi kriteria. misalnya, jika ada warga yang baru saja kehilangan pekerjaan atau mengalami kondisi ekonomi yang memburuk, mereka dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial melalui proses musdes atau muskel.
baca juga:selain terpaksa penuhi kebutuhan, ini alasan pkl tetap jualan di badan jalan
baca juga:anggaran dd meningkat tahun depan, gubernur rohidin: perlu peningkatkan kapasitas sdm 
dengan demikian, proses ini memastikan bahwa bantuan sosial selalu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
“ketiga, pemutakhiran data dtks secara berkala membantu pemerintah dalam merencanakan dan menyalurkan bantuan sosial dengan lebih efektif. dengan data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah dan kondisi warga yang membutuhkan bantuan, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” tambah syahfawi.
syahfawi mengatakan, meskipun proses pemutakhiran data dtks memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap desa dan kelurahan melakukan musdes atau muskel sesuai jadwal. 
kurangnya sumber daya, baik itu tenaga kerja maupun anggaran, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan musyawarah ini. selain itu, adanya resistensi dari warga yang sebelumnya menerima bantuan namun kini harus dikeluarkan dari dtks juga bisa menjadi tantangan tersendiri.
“untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. sosialisasi mengenai pentingnya pemutakhiran data dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial harus terus ditingkatkan,” beber syahfawi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan