Bongkar Pengadaan Obat, JPU Hadirkan 15 Saksi, Perkara Tipikor RSUD Mukomuko

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 28 Aug 2024 - 23:45

BORGOL: 7 terdakwa perkara tipikor pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko diborgol jaksa usai persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

Pasalnya, hingga memasuki agenda pembuktian perkara ini, 7 kliennya belum mengakui dugaan perbuatan korupsi seperti yang didakwakan JPU.

“Terdakwa merasa tidak melakukan maka kami dari PH mereka akan memperjuangkan apa yang diyakini mereka,” jelas Hotma.

Ia menambahkan, para terdakwa meyakini tindakan dalam pengelolaan keuangan anggaran obat RSUD Mukomuko dilakukan sesuai aturan dan juknis yang ada.

“Itu kenapa kita lakukan pemanggilan ahli. Menurut klien kita tindakan mereka masih pada jalur yang ada,” ungkap Hotma

Diberitakan sebelumnya bahwa Hakim Ketua Agus Hamzah, SH, MH menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) 7 terdakwa.

Penolakan eksepsi ini disampaikan Agus Hamzah dalam sidang dengan agenda putusan sela perkara tersebut yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Selasa 20 Agustus 2024.

Majelis hakim membacakan putusan dengan pertimbangkan bahwa berdasarkan analisis pada berkas perkara bahwa berkas perkara dugaan korupsi RSUD Mukomuko tersebut sudah memenuhi unsur.

Dalam teori penyusunan berkas dakwaan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Memutuskan eksepsi yang diajukan penasihat hukum 7 terdakwa ditolak dan selanjutnya akan melanjutkan persidangan dengan agenda pengambilan keterang saksi," ungkap Agus.

bongkar pengadaan obat, jpu hadirkan 15 saksi, perkara tipikor rsud mukomuko                             koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) mukomuko menyiapkan 15 saksi untuk membongkar dugaan korupsi pada perkara pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
hal tersebut dibenarkan kasi pidsus kejari mukomuko, agrin nico, sh, mh. 
ia mengatakan pada persidangan sebelumnya saat ditanyakan majelis hakim, jaksa akan menghadirkan sebanyak 10 saksi namun melihat situasi dan kondisi  jaksa menambah menjadi 15 saksi.
"kemarin memang kami ingin memanggil 10 saksi, tetapi melihat situasi dan kondisi yang yang ada maka kami tambahkan 5 lagi jadi 15 yang akan kami hadirkan," ungkap agrin pada rb, 28 agustus 2024.
baca juga:3 tsk penganiayaan di warung tuak ditangkap
baca juga:bantah makan duit bos, ngaku banyak keluar uang pribadi untuk keperluan sekolah
kelima belas saksi tersebut dari para pemilik toko baik itu barang maupun obat obatan mereka akan membeberkan keterangan terkait dengan tindakan yang dilakukan 7 terdakwa.
ketujuh terdakwa tersebut adalah mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
"yang kita hadirkan itu dari kalangan pemilik toko yang akan membantu membongkar tindakan ke tujuh terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan obat beberapa tahun kebelakang," terang agrin.
"kita optimis saksi yang kita hadirkan akan memperkuat dakwaan kita serta menguatkan bukti yang ada sehingga fakta persidangan yang ada akan lebih jelas," sambung agrin.
baca juga:diduga gelapkan uang warisan rp1 miliar, suami polisikan istri
baca juga:dkptka dicairkan untuk kepentingan pribadi, ahli sebut negara rugi rp1,6 miliar
sementara, penasihat hukum (ph) 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengungkapkan bakal menyiapkan saksi ahli.  
"jika jpu menghadirkan saksi maka kami juga. kami bakal hadirkan saksi ahli yang akan menerangkan secara regulasi hukum tindakan para terdakwa," ungkap hotma.
pasalnya, hingga memasuki agenda pembuktian perkara ini, 7 kliennya belum mengakui dugaan perbuatan korupsi seperti yang didakwakan jpu.
“terdakwa merasa tidak melakukan maka kami dari ph mereka akan memperjuangkan apa yang diyakini mereka,” jelas hotma.
ia menambahkan, para terdakwa meyakini tindakan dalam pengelolaan keuangan anggaran obat rsud mukomuko dilakukan sesuai aturan dan juknis yang ada.
“itu kenapa kita lakukan pemanggilan ahli.  menurut klien kita tindakan mereka masih pada jalur yang ada,” ungkap hotma
diberitakan sebelumnya bahwa hakim ketua agus hamzah, sh, mh menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum (ph) 7 terdakwa.
penolakan eksepsi ini disampaikan agus hamzah dalam sidang dengan agenda putusan sela perkara tersebut yang digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa 20 agustus 2024.
baca juga:mantan ketua dan bendahara tpk pnpm air napal dituntut berbeda, ini tuntutan lengkapnya
baca juga: ikut terseret perkara korupsi rp1,1 miliar, mantan ketua baznas bs tidak dituntut bayar uang pengganti
majelis hakim membacakan putusan dengan pertimbangkan bahwa berdasarkan analisis pada berkas perkara bahwa berkas perkara dugaan korupsi rsud mukomuko tersebut sudah memenuhi unsur.
dalam teori penyusunan berkas  dakwaan sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.
"memutuskan eksepsi yang diajukan penasihat hukum 7 terdakwa ditolak dan selanjutnya akan melanjutkan persidangan dengan agenda pengambilan keterang saksi," ungkap agus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan