Pelayanan Publik BU Ditarget KPK 80 Poin

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: |

Rabu , 22 Nov 2023 - 23:37

PENCEGAHAN : Tim Korsup KPK saat melakukan sosialisasi terkait pencegahan korupsi di Bengkulu Utara kemarin.SHANDY/RB --

Sementara itu Ketua Tim Korsup KPK Mohammad Jhanattan menuturkan jika kegiatannya kemarin juga dalam rangka melihat langsung pelayanan di BU. Mulai dari dokumen seperti standar Operasional Prosedur termasuk aplikasi di lapangan.

“Kita melihat apakah memang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan SOP yang dibuat,” katanya.

Salah satu yang menjadi penekanan adalah pelayanan terutama perizinan harus mudah dan dapat dijangkau semua masyarakat serta transparan. Ia meminta ada peningkatan nilai minimal 80 untuk tahun ini.

“Pelayanan harus bisa dijangkau seluruh masyarakat dan mudah. Selama ini mungkin kita sebut dengan memotong birokrasi pelayanan,” terangnya.

Belakangan ini tingkat kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah masih rendah. Masih beranggapan jika ada prosedur yang panjang jika berurusan dengan birokrasi terutama terkait dengan pelayanan perizinan.

Dengan sistem yang mudah dan transparan, maka tingkat kepercayan masyarakat pada pemerintah bisa kembali meningkat.

“Secara nasional nantinya ini akan mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Maka kami juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepercayaannya pada pemerintah,” ujarnya. (qia)

pelayanan publik bu ditarget kpk 80 poin                            koranrb.id – tim koordinasi dan supervisi wilayah i komisi pemberantasan korupsi (kpk) kemarin melakukan rakor (rapat koordinasi, red) terkait pemantauan rencana pencegahan korupsi yang dilakukan di bengkulu utara (bu). 
titik yang menjadi pengawasan kpk adalah mall pelayanan publik (mpp), dinas kesehatan, pendidikan dan dukcapil. 
baca juga:tiga jam diperiksa, penetapan tersangka ketua kpk firli belum pasti 
kpk mentargetkan pemerintah kabupaten (pemkab) bu tahun ini harus mencapai nilai atau point 80. naik dari poin pada 2022 lalu, bu mendapatkan poin 77,32 point.
point tersebut terkait dengan indeks perilaku anti korupsi (ipak) yang dilakukan daerah melalui program-program di titik penilaian kpk tersebut. 
baca juga:ahok : kayaknya kpk pegang kasus banyak di pertamina
sekda bu fitriansyah, s.stp, m.si berharap terus mendapatkan asistensi dari kpk, terutama terkait dengan pelayanan publik dan transparansi pemerintah. 
sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan bisa terus terjaga. 
baca juga:firli dilaporkan ke dewas kpk, dituding tak jujur laporkan harta kekayaan di lhkpn
“kita sudah memiliki mall pelayanan publik (mpp, red), ada beberapa rekomendasi dari kpk untuk peningkatan pelayanan tentunya sangat penting dan akan segera kita tindak lanjuti,” terangnya.  
ia juga menegaskan jika pemkab bu berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan dan terukur. 
baca juga:kpk nilai supervisi polda belum perlu mengingat kasus baru, begini penjelasannya
pemkab bu juga optimis target kpk agar bu mendapatkan poin 80 dalam penilaian tahun ini juga bisa tercapai. 
“kita optimis bisa mencapai point 80. apalagi dengan masukan yang diberikan dari tim kpk yang pasti akan segera kita susun dan dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan di bu,” terangnya.
baca juga:kpk nilai supervisi polda belum perlu mengingat kasus baru, begini penjelasannya 
sementara itu ketua tim korsup kpk mohammad jhanattan menuturkan jika kegiatannya kemarin juga dalam rangka melihat langsung pelayanan di bu. mulai dari dokumen seperti standar operasional prosedur termasuk aplikasi di lapangan. 
“kita melihat apakah memang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan sop yang dibuat,” katanya. 
baca juga:208 pejabat bu isi lhkpn, inspektur tunggu rilis kpk 
salah satu yang menjadi penekanan adalah pelayanan terutama perizinan harus mudah dan dapat dijangkau semua masyarakat serta transparan. ia meminta ada peningkatan nilai minimal 80 untuk tahun ini.
“pelayanan harus bisa dijangkau seluruh masyarakat dan mudah. selama ini mungkin kita sebut dengan memotong birokrasi pelayanan,” terangnya.
belakangan ini tingkat kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah masih rendah. masih beranggapan jika ada prosedur yang panjang jika berurusan dengan birokrasi terutama terkait dengan pelayanan perizinan. 
baca juga:208 pejabat bu isi lhkpn, inspektur tunggu rilis kpk 
dengan sistem yang mudah dan transparan, maka tingkat kepercayan masyarakat pada pemerintah bisa kembali meningkat.
“secara nasional nantinya ini akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi (ipk). maka kami juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepercayaannya pada pemerintah,” ujarnya. (qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan