Jelang Pilkada, Dewan Ingatkan Jangan Ada Kepentingan Dalam Pembangunan, Bawaslu Sorot Politik Uang

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 09 Sep 2024 - 22:22

VERIFIKASI: Tahapan Pilkada Mukomuko telah berjalan. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mukomuko, DPRD Mukomuko meminta eksekutif merubah pembangunan yang sudah direncanakan, atas dasar kepentingan menarik simpati masyarakat.

Sebab seluruh pembangunan yang menggunakan APBD tahun 2024 harus sesuai dengan perencanaan awal.

Hal ini ditegaskan Waka l DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi SE. Ia menyebut seluruh program yang berjalan saat ini sudah melalui kesepakatan antara esekutif dan legislatif.

Di mana harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan terkait pengerjaannya.

“Seluruh pembangunan ini sudah ketuk palu, jangan sampai karena menjelang Pilkada ini adanya pergeseran pembangunan. Untuk menarik suara masyarakat,” terangnya.

Ditambahkan Wisnu, karena saat ini sudah memasuki masa Pilkada, jadi sangat rentan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dapat terjadi.

Seperti melakukan kampanye di dalam agenda pemerintah dan penyalahgunaan jabatan, untuk kepentingan mendukung kelompok tertentu.

Maka dari itu kepada seluruh masyarakat Mukomuko mari bersama awasi Pilkada tahun ini.

“Apapun kemungkinan bisa terjadi, maka dari itu seluruh masyarakat Mukomuko mari kita awasi Pilkada tahun ini. Sebab kesuksesan Pilkada akan mempengaruhi pembangunan dan kemajuan daerah selama 5 tahun kedepan,” kata Wisnu.

Lanjutnya, perlu juga diketahui masyarakat Mukomuko Pilkada ini dibiayai dengan APBD Mukomuko, berbeda dengan pelaksanaan Pemilu yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

jelang pilkada, dewan ingatkan jangan ada kepentingan dalam pembangunan, bawaslu sorot politik uang                            koranrb.id – memasuki tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di mukomuko, dprd mukomuko meminta eksekutif merubah pembangunan yang sudah direncanakan, atas dasar kepentingan menarik simpati masyarakat. 
sebab seluruh pembangunan yang menggunakan apbd tahun 2024 harus sesuai dengan perencanaan awal. 
hal ini ditegaskan waka l dprd mukomuko, wisnu hadi se. ia menyebut seluruh program yang berjalan saat ini sudah melalui kesepakatan antara esekutif dan legislatif. 
di mana harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan terkait pengerjaannya.
baca juga:3.835 seragam sekolah gratis disalurkan pemkab mukomuko
baca juga:2 temuan penyebab bumdes di mukomuko tidak berkembang, hasil pemeriksaan inspektorat kepada 80 bumdes 
“seluruh pembangunan ini sudah ketuk palu, jangan sampai karena menjelang pilkada ini adanya pergeseran pembangunan. untuk menarik suara masyarakat,” terangnya.
ditambahkan wisnu, karena saat ini sudah memasuki masa pilkada, jadi sangat rentan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dapat terjadi. 
seperti melakukan kampanye di dalam agenda pemerintah dan penyalahgunaan jabatan, untuk kepentingan mendukung kelompok tertentu. 
maka dari itu kepada seluruh masyarakat mukomuko mari bersama awasi pilkada tahun ini.
baca juga:mesti paham aturan, bawaslu mukomuko soroti netralitas asn
baca juga:jadi prioritas, peningkatan ipm harus tercapai di mukomuko
“apapun kemungkinan bisa terjadi, maka dari itu seluruh masyarakat mukomuko mari kita awasi pilkada tahun ini. sebab kesuksesan pilkada akan mempengaruhi pembangunan dan kemajuan daerah selama 5 tahun kedepan,” kata wisnu.
lanjutnya, perlu juga diketahui masyarakat mukomuko pilkada ini dibiayai dengan apbd mukomuko, berbeda dengan pelaksanaan pemilu yang dibiayai oleh pemerintah pusat. 
maka dari itu perlu dilakukan pengawasan bersama jangan sampai ada pihak yang ingin mencidrai pilkada mukomuko tahun ini.
“tidak sedikit apbd mukomuko digelontorkan untuk pilkada ini, maka dari itu mengawasi menjadi tanggungjawab kita bersama,” sampainya.
baca juga:kuota bbm nelayan mukomuko ditambah, total 150 ton per bulan
baca juga:permasalahan hewan ternak tidak kunjung berakhir
terpisah, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, teguh wibowo membenarkan tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan pilkada terjadi potensi politik uang. 
maka dari itu sejak jauh hari bawaslu mukomuko mengingatkan seluruh bapaslon bupati dan wakil bupati mukomuko agar dapat mematuhi aturan pilkada, salah satunya terkait larangan politik uang. 
sebab jika ditemukan hal tersebut sebagai pengawas pemilu. bawaslu akan memproses temuan tersebut sesuai dengan ketentuan.
“politik uang merupakan bagian dari pelanggaran berat pilkada. tentu untuk mencegah hal tesebut kami akan berupaya maksimal memantau potensi politik uang dalam pilkada kali ini,” sampainya. 
teguh juga mengakui, bawaslu tidak bisa bekerja tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pilkada tahun ini. 
baca juga: pemkab tetapkan 3 lokasi pengukuhan jabatan 144 kades dan bpd mukomuko, penerapan uu nomor 3/2024 
baca juga:minim sarpras, rp 80 juta untuk perbaiki 8 kontainer sampah rusak 
maka dari itu, masyarakat diminta  jangan mau menerima uang dari calon yang minta dipilih, jika ada yang memberi laporkan ke petugas bawaslu yang ada di desa-desa, kecamatan hingga kabupaten. 
sebab paling penting itu masyarakat berani mengatakan tidak pada politik uang. kemudian juga calon bupati dan wakil bupati harus menanamkan rasa malu saat melakukan money politik.
"kami tentu akan mengawasi, namun kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk berani menolak politik uang, karena itu pelanggaran,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan