Alat Kelengkapan Dewan DPRD Lebong Belum Bisa Dibentuk, Ini Alasannya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 23:02

Kantor DPRD Lebong. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong belum bisa dibentuk.

Pasalnya, sampai saat ini Anggota DPRD Lebong periode 2024-2029 belum melaksanakan pembekalan yang difasilitas oleh Provinsi Bengkulu.

Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) Cahyo Sectaintoro, SH, mengatakan pembentukan AKD DPRD Lebong baru bisa dilaksankan setelah pembekalan.

Saat ini, 25 Anggota DPRD Lebong periode 2024-2029 belum melaksankan pembekelan, sehingga belum bisa melaksanakan pembentukan AKD.

“Kalau tata tertib dan kode etik sudah ada. Pembekalan belum, setelah pembekalan baru pembentukan AKD dan langsung disahkan,” kata Cahyo, Rabu, 18 September 2024.

Terang Cahyo, berdasarkan jadwal yang ada, 25 Anggota DPRD Lebong periode 2024-2029, akan mengikuti pembekalan pada 7 Oktober 2024 mendatang.

“Kalau tidak ada perubahan, pembekalan 7 Oktober nanti,” ucapnya.

Cahyo menjelaskan, pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas, fungsi, dan peran anggota DPRD sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Mereka akan mempelajari kewenangan legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” ujarnya.

Lanjut Cahyo, anggota DPRD yang baru dilantik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

alat kelengkapan dewan dprd lebong belum bisa dibentuk, ini alasannya                             koranrb.id – hingga saat ini, alat kelengkapan dewan (akd) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lebong belum bisa dibentuk.
pasalnya, sampai saat ini anggota dprd lebong periode 2024-2029 belum melaksanakan pembekalan yang difasilitas oleh provinsi bengkulu. 
plt. sekretaris dewan (sekwan) cahyo sectaintoro, sh, mengatakan pembentukan akd dprd lebong baru bisa dilaksankan setelah pembekalan.
saat ini, 25 anggota dprd lebong periode 2024-2029 belum melaksankan pembekelan, sehingga belum bisa melaksanakan pembentukan akd. 
baca juga:anggota ppk lebong atas ajukan pengunduran diri, ini alasannya
baca juga:vaksin polio dosis ii disalurkan ke 9.051 anak di lebong
“kalau tata tertib dan kode etik sudah ada. pembekalan belum, setelah pembekalan baru pembentukan akd dan langsung disahkan,” kata cahyo, rabu, 18 september 2024. 
terang cahyo, berdasarkan jadwal yang ada, 25 anggota dprd lebong periode 2024-2029, akan mengikuti pembekalan pada 7 oktober 2024 mendatang. 
“kalau tidak ada perubahan, pembekalan 7 oktober nanti,” ucapnya.
cahyo menjelaskan, pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas, fungsi, dan peran anggota dprd sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
baca juga:audit keuangan desa tuntas, 28 september diserahkan ke bupati lebong
baca juga:limbah domestik belum teratasi maksimal, jika dibuang sembarangan bisa mencemari sumber air dan lingkungan 
“mereka akan mempelajari kewenangan legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” ujarnya.
lanjut cahyo, anggota dprd yang baru dilantik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. 
mereka akan dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan, merumuskan peraturan daerah, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
pembekalan ini juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme kerja internal dprd, termasuk tata cara sidang, proses pengambilan keputusan, serta hubungan kerja dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya.
baca juga:hasil penyelidikan dana bokb disampaikan ke inspektorat lebong
baca juga:ketua dpd golkar lebong desak polisi segera ungkap pelaku perusakan aps romer di lebong 
“serta membentuk sikap integritas dan etika yang baik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” jelasnya. 
untuk diketahui, akd di dprd adalah perangkat atau organ yang dibentuk untuk membantu dprd dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, di antaranya pimpinan dprd terdiri dari ketua, dan wakil ketua. 
untuk di kabupaten lebong, wakil ketua ada dua, yakni wakil ketua i dan wakil ketua ii. 
kemudian badan musyawarah (banmus), banmus ini sendiri bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan dprd. 
selanjutnya, komisi-komisi, badan anggaran (banggar), badan legislasi (baleg), badan kehormatan (bk), dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).