Massa Pendukung Reskan Effendi Unjuk Rasa di KPU Bengkulu Selatan, Minta Status Diubah jadi Memenuhi Syarat

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 20 Sep 2024 - 23:05

Massa Pendukung Reskan Effendi saat unjuk rasa di KPU Bengkulu Selatan, Jumat 20 September 2024.--rio/rb

Bahkan Anwar meminta Komisioner KPU Bengkulu Selatan diberhentikan.

Sebab dia menilai telah banyak melanggar peraturan.

“Iya kita minta diberhentikan (Komisioner KPU, red),” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Anwar juga menjelaskan pihaknya tidak khawatir dengan masyarakat Bengkulu Selatan yang mencari tahu dan mengetahui kasus yang menyebabkan Reskan dijatuhi hukuman penjara.

Namun ia menegaskan Reskan adalah narapidana yang hak politiknya baik memilih atau dipilih telah dipulihkan.

“Dia (Reskan, red) bukan kasus Tipikor,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Bengkulu Selatan, Mafahir menegaskan putusan KPUD Bengkulu Selatan pada setiap tahapan Pilkada berdasarkan dari PKPU yang ada.

Termasuk diantaranya adalah memutuskan Balon Kada dinyatakan MS atau TMS.

“Terkait adanya pihak yang belum menerima, itu ranahnyakan sudah ada di Bawaslu.

Kan sudah menggugat ke Bawaslu jadi kita tunggu saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mafahir menyampaikan meskipun adanya gugatan pada tahapan pendaftaran Balon Kada di Bawaslu, tahapan lanjutan lainnya tidak akan berubah dan akan terus berjalan sesuai dengan jadwal.

“Tahapan tetap berjalan dan tidak terganggu, pada tanggal 22 September dilakukan penetapan calon dan 23 September pengundian nomor urut,” pungkasnya.

massa pendukung reskan effendi unjuk rasa di kpu bengkulu selatan, minta status diubah jadi memenuhi syarat                            kota manna, koranrb.id - puluhan massa yang tergabung sebagai tim bakal calon bupati bengkulu selatan h. reskan effendi melakukan unjuk rasa di gedung kpu bengkulu selatan jumat, 20 september 2024 petang.
pendukung loyalitas reskan effendi tersebut menyampaikan protes atas status reskan effendi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) untuk maju pada pilkada bengkulu selatan tahun 2024 oleh kpu bengkulu selatan.
unjuk rasa tersebut berjalan damai.
perwakilan massa kemudian melakukan hearing dengan komisioner kpu bengkulu selatan, gusman heryadi dan mafahir.
perwakilan massa pendukung reskan effendi, anwar sanusi mengatakan, kpu bengkulu selatan seperti tidak memahami aturan. 
baca juga:tpp pns lebong juni dan juli dibayar bulan ini, agustus dan september tunggu intruksi 
karena kpu bengkulu selatan dinilai tidak mampu menjelaskan alasan menyatakan reskan tms. 
padahal reskan tersebut telah menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan oleh kpu untuk maju sebagai bupati dan berpasangan dengan faizal mardianto.
“sudah kita kasih pemahaman  dan dijelaskan pada fatwa mahkamah agung tahun 2015. dan saya tanya dengan mereka apakah ini diakui. mereka akui (kpu,red),” kata anwar.
lebih lanjut, anwar mengatakan dengan begitu reskan dinyatakan sebagai narapidana. 
baca juga:rawan bencana, bpk audit kualitas lingkungan hidup bengkulu utara
tidak hanya itu, anwar juga tidak puas dengan pernyataan dari kpu bahwa reskan belum genap 5 tahun setelah bebas menjalani hukuman pidana.
“pasal-pasal mana dan aturan yang mana, itu tidak jelas.
jadi di sini, di kpu ini kami merasa terjadi pembunuhan demokrasi terhadap bakal calon,” tuturnya.
bahkan anwar meminta komisioner kpu bengkulu selatan diberhentikan.
baca juga:tuai pujian, program pemutihan pkb gubernur rohidin sukses ringankan beban masyarakat
sebab dia menilai telah banyak melanggar peraturan.
“iya kita minta diberhentikan (komisioner kpu, red),” tegasnya.
pada kesempatan itu, anwar juga menjelaskan pihaknya tidak khawatir dengan masyarakat bengkulu selatan yang mencari tahu dan mengetahui kasus yang menyebabkan reskan dijatuhi hukuman penjara. 
namun ia menegaskan reskan adalah narapidana yang hak politiknya baik memilih atau dipilih telah dipulihkan.
baca juga:menantu dan mertua jadi pimpinan dprd rejang lebong
“dia (reskan, red) bukan kasus tipikor,” ujarnya.
sementara itu, komisioner kpu bengkulu selatan, mafahir menegaskan putusan kpud bengkulu selatan pada setiap tahapan pilkada berdasarkan dari pkpu yang ada. 
termasuk diantaranya adalah memutuskan balon kada dinyatakan ms atau tms.
“terkait adanya pihak yang belum menerima, itu ranahnyakan sudah ada di bawaslu.
baca juga:jelang pilkada, bawaslu bengkulu tengah gelar rakor netralitas kades, evi kusnandar: mari sama-sama awasi
kan sudah menggugat ke bawaslu jadi kita tunggu saja,” ungkapnya.
lebih lanjut, mafahir menyampaikan meskipun adanya gugatan pada tahapan pendaftaran balon kada di bawaslu, tahapan lanjutan lainnya tidak akan berubah dan akan terus berjalan sesuai dengan jadwal.
“tahapan tetap berjalan dan tidak terganggu, pada tanggal 22 september dilakukan penetapan calon dan 23 september pengundian nomor urut,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan