90 Desa Nunggak Pajak Dana Desa 2023, Baru Dapat Teguran Pertama

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 24 Sep 2024 - 23:11

Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi.-foto: dok/koranrb.id-

90 desa nunggak pajak dana desa 2023, baru dapat teguran pertama                             arga makmur, koranrb.id – tingkat kesadaran membayar pajak bagi penyelenggara pemerintah terutama kepala desa di bengkulu utara sepertinya masih rendah. 
ini ditunjukkan dengan terus terjadinya tunggakan pajak dana desa setiap tahunnya. 
saat ini terdata ada 90 desa yang tercatat belum melaporkan pembayaran pajak dana desa 2023. 
sedangkan saat ini sudah melewati pertengahan tahun 2024.
baca juga:5 pjs bupati mulai bertugas, gubernur rohidin: jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 
baca juga:penyelesaian 3 titik konflik hgu pt ddp vs petani belum rampung 
kepala bapenda bengkulu utara markisman, s.pi menerangkan bapenda sudah menyampaikan peringatan lisan pada 90 desa tersebut. 
selasa, 24 september 2024 sudah dilayangkan terguran tertulis ke 90 desa untuk segera membayar pajak. 
“kita sudah layangkan teguran pertama agar desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran pajak,” terangnya. 
90 desa ini sejak akhir tahun anggaran 2023 lalu belum melakukan penghitungan beban pajak tanggungan yang harus dibayarkan ke daerah. 
baca juga:marak pengemis anak di jalan, ini kata uptd ppa kota bengkulu
baca juga:2.622 siswa sman dan smkn di bengkulu ikuti uji kemahiran berbahasa indonesia
mereka juga belum menyerahkan bukti setor pajak ke bapenda yang sudah ditegaskan wajib dilakukan oleh pemerintah desa. 
“kewajiban desa setiap akhir tahun anggaran melakukan penghitungan pajak desa ke bapenda dan menunjukkan bukti setor pajak, sehingga kita mengetahui apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan aturan atau tidak,” jelas maskisman. 
bukan jumlah yang sedikit, markisman menerangkan potensi pajak yang belum disetorkan oleh 90 desa tersebut totalnya mencapai rp 300 juta.
“nilai pajak dana desa setiap desa bervariasi mulai dari rp 2 juta –  8 juta sesuai dengan program masing-masing desa yang ditetapkan kena pajak daerah, maka dari itu kita meminta desa datang ke bapenda untuk menghitung beban pajak jika memang terjadi kerancuan,” ungkapnya. 
baca juga:peringati hari tani, mahasiswa bengkulu dan petani demo di kantor gubernur 
baca juga:peduli nasib petani provinsi bengkulu, gubernur rohidin konsisten salurkan pupuk setiap tahun
ia juga menegaskan bapenda memiliki kerjasama atau mou dengan kejaksaan negeri bengkulu utara. 
jika nantinya tak kunjung melakukan penghitungan pajak dan pembayaran, maka bapenda akan berkoordinasi dengan kejari bengkulu utara. 
hal ini terkait dengan penerbitan surat kuasa khusus (skk) dalam rangka penagihan pajak daerah. 
“kita harapkan kades dengan kesadaran meskipun sudah terlambat tetap menyalurkan pajak tersebut karena sudah menjadi kewajiban dalam setiap pembangunan,” tegas markisman.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan